30 Juni 2018 Batas Akhir Pengurusan TUKS

Jakarta, 28 Maret 2018, pelakubisnis.com  –  Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo),  Eddy K Logam   mengatakan  Kementerian Perhubungan memberikan batas waktu hingga 30 Juni 2018 untuk memperoleh izin TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)  bagi galangan kapal itu. Setelah itu setiap galangan yang tidak memiliki ijin dianggap melanggar hukum.

Industri galangan kapal nasional keluhkan biaya Ijin, karena biayanya mahal, terutama untuk Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Iperindo telah mensosialisasikan hal tersebut kepada para anggota untuk segera mengajukan permohonan sehingga setiap galangan dapat beroperasi tanpa hambatan.

“Proses mendapatkan ijin tersebut cukup rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar, karena salah satu syarat adalah harus memiliki amdal dan kajian lainnya terhadap lalu lintas alur air, “ujarnya dalam siaran pers Iperindo, 28/3.

Menurut Eddy, berdasarkan catatan Iperindo lebih dari sepuluh galangan anggota yang telah mengajukan dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub. Semua data yang diperlukan tersebut telah dilengkapi sejak akhir 2017. Namun, hingga hari ini belum ada satu ijin pun yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan laut Kememhub.

Fenomena itu membuat galangan resah karena di beberapa daerah. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karena membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa ijin.

Eddy berharap agar Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dapat segera merespons permasalahan ini, karena iklim bisnis yang kondusif sangat dibutuhkan oleh industri galangan dalam mensukseskan program Poros Maritim Dunia. “Presiden Jokowi telah berulang ulang mengingatkan aparat Pemerintah agar menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan, agar investasi dapat terus bergulir,”ujar dia.

Sementara Kementerian Perhubungan (Kemhub) menerbitkan Instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor: UM.008/99/80/DJPL-17 tanggal 29 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Penertiban Perizinan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo, Desember lalu   mengatakan, instruksi yang ditujukan untuk para Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tersebut dilakukan untuk segera melakukan langkah-langkah penertiban perizinan Tersus dan TUKS. [] yt