Budaya Baru Tol Laut

 

Oleh: Yuniman T Nurdin

Seorang teman menceritakan pengalamannya naik kapal roro rute Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Ini kali pertama ia ke Lampung  menyeberangi Selat Sunda dari pelabuhan Tanjung Priuk. Bergumam dalam hatinya, ini rupanya yang disebut kendaraan melalui tol laut. Ia pun teringat proyek  yang digadang-gadang pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla ini, menjadi instrumen pemersatu bangsa itu.

Puluhan tahun silam – penghubung dua kepulauan besar itu – Sumatera dan Jawa telah terkoneksi, bahkan menjadi urat nadi transportasi logistik antar kedua pulau tersebut. Tak ada yang baru, atas kehadiran tol laut di Selat Sunda itu.

Dari tahun ke tahun penambahan pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni terus meningkat seiring dengan meningkatnya volume penumpang dan kendaraan yang memanfaatkan jalur penyeberangkan itu. Itu sebabnya proyek pembangunan jembatan antara Jawa – Sumatera, melalui Selat Sunda dibatalkan. Barang kali pertimbangan pembatalan proyek itu karena tidak menunjang program tol laut.

Tapi di sisi lain, infrastruktur penunjangnya pun berbanding lurus dengan meningkatnya volume kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Telah lama  jalur tol terhubung dari Jakarta ke Merak. Tidak hanya itu, pemerintah Jokowi akan mengkoneksikan jalur tol darat dari Lampung sampai Banda Aceh. Pembangunan infrastruktur itu merupakan salah satu jawaban atas terintegrasinya antarpulau (Sumatera – Jawa).

Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan penunjang suksesnya tol laut. Karena secara terintegrasi tol laut perlu ditunjang dengan infrastruktur jalan yang memadai  agar tidak terjadi bottle neck syndrome bila akses jalan menuju pelabuhan macet karena volume laju kendaraan tidak seimbang dengan ruas jalan yang ada.

Adalah suatu keniscayaan bahwa pembangunan tol Trans Sumatera salah satu  indikator suksesnya tol laut. Jalan tol Trans Sumatera akan terkoneksi dengan pusat-pusat industri di masing-masing pelabuhan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Konektivitas darat akan terhubung dengan konektivitas laut yang namanya tol laut.

Bila infrastruktur antara darat dan laut saling menunjang, maka upaya untuk menekan cost logistic bukan mimpi di siang bolong. Selama cost logistic Indonesia sangat tinggi. Angka cost logistic berkisar 26% dari Product Domestic Bruto (PDB).

Pemerintah menargetkan biaya logistik bisa turun menjadi 10% dari total biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan adanya tol laut berupa angkutan kapal berjadual. Saat ini, biaya logistik mencapai 26% dari total biaya yang belum bergerak banyak dari sejak pertama kali bergulirnya program tol laut pada 2015 silam.

Penurunan biaya logistik menjadi 10% itu disinyalir bisa tercapai dalam tempo 10 tahun. Dan lamanya mencapai target penurunan itu karena belum siapnya infrastruktur penunjang tol laut. Sebab tol laut merupakan infrastruktur terintegrasi secara holistik dengan infrastruktur penunjang lainnya. Sebut saja infrastruktur jalan raya, listrik, pelabuhan dan sumber daya manusianya itu sendiri.

Tol laut tidak bisa berdiri sendiri – hanya ada pelabuhan kapal – dan langsung simsalabim, sehingga memangkas biaya logistik. Apalagi pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia umumnya peninggalan penjajahan Belanda, yang kini posisi pelabuhan itu berada di pusat-pusat kota. Tak jarang akses jalan dari pusat-pusat industri menuju pelabuhan – melewati pusat-pusat kota, yang mengakibatkan kemacatan panjang. Kalau tidak dibuatkan akses-akses jalan baru menuju pelabuhan, bukan tidak mungkin memerlukan waktu cukup lama sampai pelabuhan dari pusat/kawasan industri.

Kondisi demikian, hanya satu dari sekian banyak persoalan yang menggelayuti proses berlangsungnya tol laut. Sebut saja dwelling time  yang memerlukan waktu lama, terkadang menjadi proses bongkar muat barang terhambat. Seharusnya bisa dilakukan secara cepat tapi ternyata berlarut-larut. Akibat berlarut-larutnya dwelling time itu, menyebabkan timbulnya pos-pos biaya tambahan. Dari mulai tambahan biaya makan supir, misalnya, bahkan bukan tidak mungkin ada tambahan biaya dalam proses mempercepat dwelling time.

Apa memang harus demikian business process dwelling time? “Saya rasa tidak! Ini hanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan,” ungkap serorang teman yang juga pengusaha logistik kepada pelakubisnis.com.

Itu mungkin kisah lama! Di mana setiap proses perizinan – apa pun namanya –  menjadi “sapi perah”  oleh pihak pemberi otoritas. Itu sebabnya pemerintah membuat lembaga ad hoc, Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dibentuknya lembaga itu, artinya ada indikasi budaya pungli masih marak terjadi di negeri ini. Apa iya?

Banyak hal yang harus dibenahi dalam mengintegrasikan sistem pelayanan terpadu tol laut. Fasilitas teknologi bongkar muat antara pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain jangan harus setara. Paling tidak jangan sampai terjadi ketimpangan mencolok atas fasilitas pelabuhan satu dengan lainnya, sehingga terjadi ketimpangan optimalisasi produktivitas kerja antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya

Persoalan-persoalan seperti bertahun-tahun  menjadi tontonan sejarah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Untuk merubah budaya itu, Jokowi tak sungkan-sungkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memberikan tindakan-tindakan tegas untuk menciptakan efek jera harus secara konsisten dijalankan di negeri ini.

Pasalnya, budaya korupsi menyebar secara massif bagai virus yang mematikan. Fenomena tersebut harus segera dibasmi. Tidak cukup diberi “antibiotik” dengan dosis rendah untuk mematikan virus korupsi. Tapi dosis antibiotiknya harus lebih besar. Sebab, antibody tumbuh yang terkena virus korupsi telah menggerogoti saluran-saluran atau sel-sel tumbuh, sehingga daya tahan tubuh menjadi lemah.

Mampukah revolusi mental menjadi senjata pamungkas memberantas virus korupsi itu? Dalam konteks upaya menekan biaya logistik mencapai 10% dari PDB, memang harus secara paralel anatara pembangunan fisik (infrastruktur maupun budaya). Mungkin pembangunan fisik dapat dikebut sesuai dengan target yang dicanangkan. Tapi, bagimana dengan membangun budaya?

Revolusi mental adalah membangun kepribadian anak bangsa yang tahu atas tugas dan tanggungjawab. Dan secara konsisten menjalankan tugas dan tanggungjawabnya hanya semata-mata karena ikhlas. Itu sebabnya Pancasila meletakkan sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini menjadi dasar pengejawantahan sila-sila yang lain dalam implementasi kehidupan bermasyarakat. Sila ini menjadi landasan para pemimpin dalam melahirkan/menciptakan kebijakan-kebijakan publik, sehingga terjadi pertanggungjawaban secara religi dengan sang Khaliq.

Nah, hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat berbanding lurus dengan sila tersebut sesuai dengan hak dan tanggungjawabnya.

Kembali ke cerita pengalaman teman  menyeberangi Selat Sunda dengan menggunakan tol laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Menurutnya secara ekonomi – berdasarkan hitungan angka-angka, memang akan lebih ekonomis. Tapi berdasarkan perspektif budaya teman saya tersebut, ia merasa terzholimi. Ia harus menunggu tak kurang empat jam dari jadwal yang seharusnya. Kapal tol laut itu molor empat jam dari jadwal resminya. Inikah budaya tol laut?

 

*Penulis Pemimpin Redaksi pelakubisnis.com