Sri Mulyani: Pemerintah Siapkan Insentif Wajib Pajak

Jakarta, 13 Maret 2018, pelakubisnis.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani  memberikan langsung penghargaan atas 31 Wajib Pajak (WP) besar baik perorangan maupun lembaga. Mereka dianggap telah memberikan kontribusi besar dan patuh terhadap peraturan pajak.

Sri Mulyani meminta kepada mereka untuk tetap menempatkan dananya di dalam negeri. “Mereka  tajir, orang kaya pasti banyak dananya. Tolong agar surplus usahanya jangan dimasukkan dalam sekuritas apalagi di luar negeri. Tanamkan di sini,” tuturnya di Kanwil Ditjen Pajak WP Besar Sudirman, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan insentif bagi WP besar yang patuh pajak. Insentif yang disiapkan berupa tax holiday dan tax allowance yang akan disesuaikan berdasarkan nilai investasi”Presiden minta kami selesaikan kebijakan insentif investasi sebelum April. Termasuk tax holiday satu rate 100% pasti dapat jangka waktu berdasarkan jumlah investasi Anda. Kalau di atas Rp 30 triliun bisa di atas 20 tahun,” terangnya, sebagaimana dikutip dari detik.com

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir yang ikut menerima penghargaan itu memandang Ditjen Pajak tak lagi menakutkan seperti dulu. Menurutnya itu merupakan tanda keberhasilan reformasi perpajakan. “Saya lihat bahwa transformasi teman di Ditjen Pajak luar biasa. Dirjen Pajak silih berganti dulu saya takut, sekarang saya minta waktu ke Pak Robert untuk meminta gambaran ke depan seperti apa,” tuturnya di Kanwil Ditjen Pajak WP Besar Sudirman, Jakarta, masih dari sumber yang sama.

Pemerintah dalam APBN 2018 telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.618,1 triliun. Sementara, realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau sekitar 91 persen dari target APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun. Namun, penerimaan pajak nonmigas hanya tercatat sebesar Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target sebesar Rp1.241,8 triliun.

Menurut Sri Mulyani Indrawati, untuk mengejar target itu, Ke depan,  akan melakukan inventarisasi data perpajakan kita. Data yang dia maksud antara lain yang diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis yang berjalan mulai pertengahan 2018. Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabenan.

“Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuangan, kami rapihkan,” jelasnya, sebagaimana dikutip dari antaranews.com [] yt