Impor Garam 3,7 Juta Tahun Ini Jangan Merember ke Pasar

Jakarta, 2 April 2018, pelakubisnis.com – Presiden Joko Widodo menyelenggarakan  rapat terbatas dengan  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rapat tersebut  membahas  mengenai impor garam.

Seusai rapat terbatas itu, Darmin mengungkapkan, Jokowi meminta importasi garam khusus industri diperketat. Jangan sampai ada garam impor yang rembes di pasar. “Bapak Presiden mengingatkan agar petugas penegak hukum perlu mengawasi dengan baik jangan sampai ada kebocoran dari garam industri ke pasar. Menperin mengawasi dengan ketat agar jangan sampai ada kebocoran,” kata Darmin saat ditemui di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan,  di Jakarta, 2/4.

Dalam rapat tersebut Darmin melaporkan mengenai izin impor garam industri yang sudah dikeluarkan Kementerian Perdagangan kepada Jokowi. Sampai dengan April 2018, Kemendag telah mengeluarkan sekitar 3 juta ton garam. Rinciannya adalah 2,37 juta ton izin impor garam industri di Januari 2018 kepada 21 perusahaan dan 676 ribu ton izin impor garam di Maret 2018 kepada 27 perusahaan. Total alokasi impor garam tahun ini yang sudah disepakati sebesar 3,7 juta ton.

“Kita sudah laporkan bahwa yang pertama impor garam dilaksanakan sesuai kebutuhan walaupun sudah diputuskan angkanya tapi itu untuk kebutuhan setahun. Pelaksanaannya sesuai kebutuhan dari industrinya,” imbuhnya, sebagaimana dikutip dari kumparan.com

Pada kesempatan tersebut, tambah Darmin, Jokowi juga sempat menanyakan tentang produksi garam lokal. Pada tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan bisa memproduksi 1,5 juta ton garam. Jokowi meminta secara khusus kepada Darmin agar tetap menjaga kestabilan harga garam lokal petani.

“Harga garam di tingkat petani bisa terjaga pada tingkat yang cukup menguntungkan, tapi musim juga bisa mempengaruhi apalagi sekarang sudah kemarau tapi hujan masih banyak,” ucap Darmin.

Sementara menurut catatan pelakubisnis.com, dalam rapat terbatas Kementerian Koordinator bidang perekonomi pada 19 Januari lalu, terdapat perbedaan data. Data yang dikemukakan Kemenperin berbeda dengan KKP. Kemenperin menyebutkan, kebutuhan industri untuk garam industri sepanjang tahun ini mencapai 3,7 juta ton, sedangkan KKP menyebutkan 2,2 juta ton.

“Kami tanya BPS, datanya dari mana, memang tahu industrinya? BPS bilang, sebenarnya data mereka 3,6 sekian, berarti sama dong. Tapi, memang KKP tetap meminta 2,2 juta ton. Saya sebagai yang memimpin di bidang ini kemudian melihat, mana yang benar nih. Akhirnya kami memutuskan, 3,7 juta ton,” tutur Darmin. .[]