Pemerintah Perluas Cakupan P3B di Kawasan

Jakarta , 9 April 2018, pelakubisnis.com –  Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan  pemerintah tengah memperluas cakupan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dua negara yang masih dalam tahap finalisasi adalah Myanmar dan Kamboja.

Sehubungan dengan penghindaran pajak berganda itu, saat ini pemerintah telah menyepakati tujuh perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Komitmen pemerintah dengan negara-negara kawasan akan terus meningkatkan jumlah perjanjian pajak tersebut, “Peningkatan P3B dan automatic exchange of information (AEoI) itu menunjukan kerja sama perpajakan yang semakin kondusif di seluruh negara anggota,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers,  9/4.

Perlu diketahui, P3B atau Double Tax Agreement (DTA) dimaksudkan untuk meminimalisir beban pajak ganda karena hubungan ekonomi dari dua jurisdiksi yang berbeda. Saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 60 P3B.

Salah satu keuntungan dari praktik perpajakan tersebut misalnya, pajak yang dibayar oleh wajib pajak bisa lebib rendah dari tarif normal. Pajak dividen misalnya, jika umumnya tarif yang dikenakan 20%, namun dengan P3B tarif PPh dividen dan sejenisnya hanya dikenakan 5%–10%.

Menurut catatan pelakubisnis.com, kebijakan P3B merupakan bagian dari kebijakan domestik suatu negara. Dengan kebijakan P3B-nya, suatu negara menentukan arah dan tujuan diadakannya P3B dengan negara lain. Suatu negara mungkin ingin melindungi penduduknya dari perlakuan perpajakan yang tidak menguntungkan di negara lain, mendukung warganya untuk bebas melakukan kegiatan usaha di negara-negara lain, atau mengamankan pendapatan pajaknya.

Negara lainnya mungkin ingin menggunakan P3B untuk menarik investasi dari luar negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. P3B bisa juga digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk pengakuan kedaulatan atau wilayah suatu negara.

Singkatnya, kebijakan P3B suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi negara tersebut dalam memasuki jaringan P3B. Misalnya, negara-negara berkembang yang membutuhkan aliran investasi dari luar negeri biasanya akan mengharapkan P3B sebagai daya tarik investasi untuk mendapatkan aliran modal dari negara-negara maju. Sedangkan negara-negara maju mungkin akan menggunakan P3B sebagai sarana untuk mempertahankan hak pemajakan atas penghasilan penduduknya. [] yt