Peta Jalan E-Commerce: Harapan Bukan Imajinasi di Siang Bolong

Harapan Indonesia menciptakan digital ekonomi e-commerce terbesar se-Asia Tenggara tampaknya hanya menghitung tahun. Bila tidak ada aral melintang, nilai e-commerce negeri ini mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2020. Ini  bukan imajinasi di siang bolong!

Beberapa indikator memperkuat hipotesa itu. Sebut saja pengguna smartphone di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Suatu angkah yang sangat besar!  Instrumen ini merupakan salah satu piranti belanja e-commerce.

Sebab, bila tidak dibangun langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi digital di sini, maka potensi itu akan ditangkap kapital asing yang beberapa tahun terakhir ini menggelontorkan dana  super jumbo untuk menguasai perdagangan elektronik di Indonesia.

Walapun pelaku usaha digital ekonomi anak negeri masih membutuhkan kapital besar, penguasaan teknologi dan manajemen dari keterlibatan pihaak asing. Akan tetapi perlu tata niaga-nya supaya tidak terjadi kanibalisasi antara “raksasa-raksasa” pemain asing yang belakangan ini melihat Indonesia “lahan subur” dalam implementasi perdagangan e-commerce.

Menurut prediksi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), nilai transaksi e-commerce tahun 2018 ini mencapai Rp. 100 trilun. “Nilai transaksi e-commerce itu diperkirakan tahun depan akan menembus Rp100 triliun. Ini berkaca dari 2016, yaitu Rp75 triliun dari data Bank Indonesia, kita memprediksikan akan dapat tumbuh sampai Rp100 triliun. Kalau 2017 sekitar Rp85 triliun,” jelas ekonom Indef,  Bhima Yudistira, sebagaimana yang dikutip dari website Media Indonesia.

Boleh jadi indikasi itu yang membuat pemerintah dua tahun lalu mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV. Paket kebijakan ini bertujuan membangun ekosistem perdagangan secara elektronik serta mendorong perluasan dan efisiensi bisnis perdagangan secara elektronik,  Latar belakang keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid  ini karena pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Menindaklanjuti Kebijakan Ekonomi jilid XIV ini, pemerintah mengeluarkan  Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang ‘Road Map E-Commerce’ Tahun 2017–2019.  Road Map E-commerce atau Peta Jalan E-Commerce bertujuan mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

“Caranya adalah memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Darmin, kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-commerce). Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dan rencana tindak lanjut pelaksanaan e-commerce pada bidang tugas masing-masing.

Di mana  ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu ‘tulang punggung’ perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik agar mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula (start-up), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dalam Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE)  2017-2019.

Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik  Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut SPNBE 2017-2019, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Perpres ini. Perpres ini merupakan dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan serta pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana dikutip dari kominfo.go.id.

Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud mencakup program: a. Pendanaan; b. Perpajakan; c. Perlindungan konsumen; d. Pendidikan dan sumber daya manusia; e. Infrastruktur komunikasi; f. Logistik; g. Keamanan siber (cyber security); dan g. Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

“Peta Jalan SPNBE 2017-2019 berfungsi sebagai: a. Acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-Commerce) pada bidang tugas masing-masing yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan; dan b. Acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan Sisten Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-Commerce),” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.

Dalam rangka pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dibentuk Komite Pengarah Peta Jalan SPNBE 2017-2019, yang mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi  dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; b. Mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019; dan d. Menetapkanperubahan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sesuai kebutuhan.

Susunan keanggotaan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Ketua: Menko bidang Perekonomian; b. Wakil Ketua: Menko bidang Polhukam; c. Anggota: 1. Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. Menteri Dalam Negeri; 3 Menteri Keuangan; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Perindustrian; 6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 10. Menteri Perhubungan; 11. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 12. Menteri BUMN; 13. Sekretarias Kabinet; 14. Kepala BKPM; 15. Kepala Badan Ekonomi Kreatif; 16. Kepala LKPP; 17. Kepala Staf Kepresidenan; 18. Gubernur Bank Indonesia; dan 19. Ketua Dewan Komisioner OJK.

Komite Pengarah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dibantu oleh: a. Tim Pelaksana; dan b. Narasumber Utama (prominent). “Tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Pelaksana dan Narasumber Utama ditetapkan dengan Keputusan Menko bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini.

Perpres ini juga menyebutkan,  untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Tim Pelaksana dan Narasumber Utama dibentuk Manajemen Pelaksana oleh Menko bidang Perekonomian. Manajemen Pelaksana ini berkedudukan di Kemenko Perekonomian, dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Sekretaris Kemenko Perekonomian dapat merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badang usaha sesuai kebutuhan.

“Perekrutan tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung,” bunyi Pasal 6 ayat (4) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, Komite Pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam)  atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Pengarah, Tim Pelaksana, Narasumber Utama, dan Manajemen Pelaksana, menurut Perpres ini, dibebankan kepada: a. Anggaran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian; dan b. Pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 3 Agustus 2017 itu.

Sementara Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017-2019. Ketua idEA Aulia E Marinto mengatakan terbitnya Perpres tersebut membuat inisiatif program ekonomi digital menjadi memiliki landasan hukum. “Kami menyambut baik dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik,” kata Aulia, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Morrissey, Jakarta, Agustus tahun lalu.

Terbitnya aturan tersebut sebagai keseriusan pemerintah mendorong inovasi ekonomi digital. Terlebih, pendapatan ekonomi digital ditargetkan mencapai 130 miliar dolar AS pada tahun 2020. Aulia berharap, aturan ini dapat menciptakan iklim yang baik pada industri e-commerce. Terutama dalam pengembangan startup, e-commerce, dan percepatan logistik. “Kami juga berharap pemerintah terus mengawal pelaksanaan perpres ini,” katanya.

Seperti dikutip dari situs Kominfo.go.id, Indonesia memiliki bekal cukup untuk menjadi negara dengan industri e-commerce terkemuka di masa depan. Selain memiliki sumber daya manusia yang tak kalah bagus, pasar lokal juga menjadi potensi besar untuk mengembangkan e-commerce. Potensi ekonomi digital Indonesia sendiri saat ini sangat luar biasa karena penetrasi seluler 126 persen, internet 52 persen, penduduk muda 30 persen dan 60 juta UMKM.

Hal senada juga dikemukakan CEO Tokopedia, William Tanuwijaya atas dikeluarkannya Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce. Menurutnya pemerintah  ‘melek’ perubahan teknologi. “Kami sangat senang karena industri e-commerce masih sangat muda. Jadi kalau tanpa support dari pemerintah itu tidak bisa berjalan,” ujar William.

William menambahkan,  dengan adanya keaktifan pemerintah untuk mengawal pergerakan e-commerce di Indonesia, maka potensi kita bisa lebih besar lagi. Ambil contah, persentase transaksi online yang dilakukan China pada tahun 2016 sudah mencapai 14 persen. Artinya, satu dari tujuh transaksi di China sudah dilakukan secara online. Sementara di Indonesia, baru satu dari 100 transaksi yang dilakukan secara online.

Walaupun diakui IdEA bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam peta jalan e-commerce yang telah disahkan oleh pemerintah. “Ini rangka pertama yang harus kita revisi lagi, nanti kita akan balik lagi. Tapi langkah ini kalau diurus sudah bagus sekali, daripada kita bilang ini belum ini belum. Karena memang ada prioritas-prioritas,” kata Aulia.

Sementara akhir Desember lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengatakan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian  membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) untuk memperkuat roadmap e-commerce yang masing-masing memiliki fokus tertentu. “Ada beberapa pekerjaan yang harus fokus tapi bisa dibuatkan beberapa kelompok kerja tanpa ubah Perpres (Peraturan Presiden),” katanya,

Tiga kelompok kerja dimaksud antaranya melibatkan Kementerian Perdagangan untuk fokus di perdagangan meliputi ekspor dan impor. Kemudian Pokja yang fokus di infrastruktur berkaitan e-commercemeliputi platform dan teknologi. “Infrastruktur termasuk platform, itu saya yang lead. Ketiga, payment system,” lanjutnya. Untuk payment system melibatkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Mereka masing-masing akan fokus ke sistem pembayaran dan perpajakannya.

Kita tunggu hasilnya. Apakah nilai e-commerce negeri ini mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2020. Mudah-mudahan angka sebesar itu bisa terwujud dan bukan imajinasi di siang bolong! [] Siti Ruslina/Yuniman T Nurdin