Stop Bangun PLTU Jawa – Bali, Menekan Surplus Listrik

Kesenjangan distribusi listrik antara Jawa–Bali dengan Indonesia Bagian Timur (IBT)  menjadi ancaman beberapa tahun ke depan. Jawa – Bali  disinyalir kelebihan pasokan dan  harus membayar listrik sebesar US$ 16,2 milyar untuk kapasitas listrik yang tak terpakai. Padahal masih banyak desa di Indonesia Bagian Timur yang belum menikmati listrik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim rasio elektrifikasi nasional per akhir Desember 2017 mencapai 94,91 persen atau melampaui target tahun lalu 92,75 persen. Di balik pencapaian target tersebut, terekam rasa ketidakadilan pemanfaatan listrik di negeri ini.

Namun demikian, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  Someng Andy mengakui, meskipun target tahun lalu tercapai, namun masih ada daerah yang rasio elektrifikasinya tertinggal. Tiga provinsi yang memiliki rasio elektrifikasinya terendah tahun lalu adalah Papua sebesar 60,74 persen, Nusa Tenggara Timur 60,74 persen, dan Sulawesi Tenggara 75,57 persen. Sebagai pembanding, rasio elektrifikasi tertinggi besarnya 99,99 persen dan ada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

Ini yang menjadi perhatian kita. Program listrik berkeadilan adalah suatu keniscayaan yang segera direalisasikan. Sebab, bila pemerintah hanya focus pembangunan listrik di Indonesia Bagian Barat, khusus, bukan tidak mungkin pada tahun 2019 terjadi kesenjangan luar biasa antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, pada tahun itu – bila proyek 35.000 MW  terealisasi, akan terjadi surplus listrik yang cukup signifikan. Angka marjin cadangan listrik Jawa – Bali ditafisr mencapai 55% persen. Sementara  di pedesaan Indonesia Bagian Timur disinyalir  masih ada desa yang belum tersentuh listrik.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan akan mengejar target elektrifikasi sebesar 97 persen tercapai di akhir tahun ini. “Kami akan buru. Target elektrifikasi kan 97, kami sudah sampai 93 koma sekian. (target) 2019 kan 97, kami lebih cepat,” kata Sofyan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di komplek Istana Negara, Jakarta Pusat, 1 Februari 2018.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam  acara Seminar dan Pameran dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72 di Jakarta Convention Center, tahun  lalu mengatakan, pemerintah fokus pada lima pilar dalam meningkatkan tata kelola sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kelima pilar yang dimaksud Jonan, adalah meningkatnya rasio elektrifikasi, distribusi yang adil, keberlanjutan terkait kesetaraan dan keberlanjutan, iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi serta tata kelola yang baik.

Terkait rasio elektrifikasi, pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan melakukan berbagai program. Saat ini rasio elektrifikasi mencapai angka 92,03%. Selanjutnya pemerintah menargetkan angka ini dapat mencapai 97 di tahun 2019. “Tapi saya bilang ke Pak Sofyan (Dirut PLN) jangan 97% tapi 99%,” ungkap Jonan.

Melihat ekspektasi Menteri ESDM Ignasius Jonan yang cukup tinggi atas rasio elektrifikasi, maka ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) PLN yang cukup serius. PLN Tak mungkin mengandalkan Independent Power Producer (IPP) atau listrik swasta  untuk membangun pembangkit-pembangkit skala kecil di sejumlah desa terpencil di Indonesia. Tak urung  ini menjadi tanggungjawab PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditujuk pemerintah untuk mengambil tanggungjawab pemerintah menangani pemerataan listrik di Indonesia.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman dalam diskusi bersama Kementerian ESDM mengemukakan, PLN telah menetapkan strategi pencapaian target rasio elektrifikasi dengan membangun dan memonitoring proyek-proyek pembangunan pembangkit transmisi, gardu induk, dan distribusi. Selain itu juga mengembangkan energi baru dan terbarukan pada system isolated.

Sementara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan progres pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang mulai dikerjakan sejak Mei 2015. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN I Made Suprateka mengatakan progres tahap konstruksi proyek mencapai 48 persen atau setara dengan 16.994 MW per Maret 2018.

“Kemajuan kontrak dan konstruksi melejit dengan angka yang cukup signifikan dimana sebagian besar merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap memang membutuhkan waktu konstruksi kurang lebih tiga sampai lima tahun,” kata Made dalam keterangan pada  22 Maret 2018.

Made mengungkapkan tahap kontrak telah mencapai 35 persen atau setara dengan 12,693 MW; tahap pengadaan menyisakan 10 persen atau setara dengan 3,414 MW; tahap perencanaan menyisakan 3 persen; serta tahap COD atau pembangkit yang masuk sistem mencapai 1.504 MW.

Tapi bila dilihat dari  kalkulasi dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2016 menargetkan jika program listrik 35.000 MW selesai maka Pulau Jawa akan memiliki cadangan listrik sebanyak 63 persen pada tahun 2019. PLN (Persero) terancam kelebihan pasokan listrik yang tak mampu diserap pasar. Di mana listrik yang tidak terpakai akan menjadi beban PLN karena berdasarkan perjanjian jual beli listrik, PLN harus membayar listrik yang dihasilkan oleh pembangkit swasta, seperti diatur lewat peraturan menteri tentang jual beli listrik.

September tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang risiko fiskal pembiayaan PT PLN dalam membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Menanggapi surat tersebut, pihak Kementerian BUMN menyatakan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari
Kementerian Keuangan atas penerapan tata kelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik, sebagaimana yang dikutif dari bisnis.com.

Menurut Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan PT PLN (Persero) dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset existing, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

Namun demikian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan masih mengkonsolidasikan surat tersebut. Ada tiga poin catatan terkait persoalan PLN itu.

Pertama, PLN melakukan pengendalian terhadap parameter pertumbuhan penjualan listrik, volume penjualan dan bauran energi. Target di 2017 bahwa pangsa pasar primer BBM pada pembangkit listrik sebesar 4,66%.

Kedua, komponen perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Listrik (BPP) dan biaya yang tidak boleh dibebankan kepada konsumen telah dirinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2017. Hal itu juga sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga, Kementerian ESDM telah mengeluarkan beberapa regulasi agar bisnis ketenagalistrikan efisien dan mendapatkan harga yang wajar. Aturan itu yakni Peraturan Menteri Nomor 49 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2017.

Sementara Lembaga internasional Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menghitung adanya potensi kerugian triliunan rupiah yang bisa dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dari kontrak jual beli listrik yang berasal dari pembangkit batubara. Penyebabnya adalah adanya penerapan skema pembayaran kapasitas dalam kontrak jual beli tersebut.

Menurut pakar Pembiayaan Energi IEEFA Yulanda Chung, skema tersebut memang akan mendorong investasi karena ada kepastian kepada produsen bahwa listrik yang mereka hasilkan dari pembangkit batu bara terbeli. Namun, skema itu bisa menjadi beban bagi PLN karena tetap membayar listrik dari produsen meskipun tidak termanfaatkan.

Berdasarkan kajian IEEFA yang bertajuk “Overpaid and Underutilized: How Capacity Payments to Coal-Fired Power Plants Could Lock Indonesia into a High-Cost Electricity Future”, PLN harus menanggung beban pembayaran US$ 76 miliar akibat adanya klausul tersebut. Padahal listrik tersebut tidak seluruhnya bisa termanfaatkan.

Perhitungan itu berdasarkan jumlah pembangkit listrik PLTU Batu bara dan mulut tambang yang ada di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017 hingga 2026. Selama sembilan tahun itu rencananya akan terbangun pembangkit tenaga batubara dengan total kapasitas 24 gigawatt (GW).

Jika masa kontrak tersebut berlangsung 25 tahun dan memiliki tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) sebesar 12%, maka PLN harus membayar US$ 3,16 miliar. Sehingga dengan total kapasitas 24 GW, jumlah yang ditanggung mereka adalah US$ 76 miliar. “Hal itu akan terlalu mahal untuk PLN,” kata Chung dalam paparan laporannya di Jakarta, Agustus lalu.

Potensi kerugian ada di  sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sistem tersebut membutuhkan marjin cadangan sebesar 25% sesuai dengan perencanaan PLN. Namun, apabila semua rencana penambahan kapasitas berdasarkan RUPTL terlaksana, maka marjin cadangan akan naik menjadi 40% dan bahkan mencapai 55% pada tahun 2019.

Berdasarkan asumsi 40% kapasitas tak terserap, maka sebanyak 5138 MW harus tetap ditanggung pembayaran kapasitasnya. Berarti PLN harus mengeluarkan US$ US$ 16.2 milyar untuk kapasitas terbuang tersebut.

Oleh karena itu, sistem kelistrikan Jawa – Bali tak perlu menambah pembangkit listrik batubara. Pembangkit yang ada kini hanya memproduksi setengah dari kapasitas seharusnya. “Mendorong proyek-proyek baru akan mengikat Indonesia selama 25 tahun dan mengharuskan Indonesia membayar lima GW tenaga listrik yang tidak terserp,” kat Yulanda Chung.

Itu sebabnya Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan PT PLN (Persero) menyepakati untuk tidak akan menambah pembangkit listrik bertenaga batubara atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di Pulau Jawa. Ketetapan tersebut diatur dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027.

Menurut Ignasius Jonan,  salah satu penyebab dihentikannya rencana pembangunan PLTU baru karena pasokan listrik di Pulau Jawa surplus. “Kita tidak ada PLTU batubara di Jawa karena 2-3 tahun kelebihan pasokan listrik,” kata Jonan di Jakarta, Selasa (6/3).

Akan tetapi, tambah Jonan, pembangunan PLTU tetap akan dilakukan, khusus bagi pembangkit yang sudah menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/ PPA).  Pemerintah lebih mendorong  pembangunan pembangkit listrik di mulut tambang yang akan banyak tersebar dan dibangun di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Yang terpenting saat ini adalah  bagaimana meningkatkan  rasio elektrifikasi, sehingga akan tercipta rasa keadilan menikmati listri bagi anak bangsa. Bila sistim  Jawa – Bali saat ini tidak perlu ditambah pasokan listrik, bukan tidak mungkin alokasi pembiayaannya dapat disalurkan untuk pembangkit-pembang skala kecil yang belum mendapat penerangan listrik. [] yt