Pengembangan Panasbumi, Tancap Gas Mencapai Target 7200-an MW

Road map pengembatan panas bumi sampai tahun 2025 mencapai 7241,5 MW bukan perkara mudah. Bila seluruh stakeholder tidak mendukung road map itu, maka angka itu sulit tercapai. Intrumen apa yang diperlukan untuk mencapai target itu?

Kapasitas terpasang pembangkit listrik panasbumi (PLTP) hingga triwulan I tahun 2018 ini mencapai 1.924,5 MW dari target hingga akhir tahun sebesar 2.058,5 MW. Dengan capaian sebesar 1.924,5 MW tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam memanfaatkan panas bumi sebagai tenaga listrik, menggeser posisi kedua yang sebelumnya ditempati Filipina.

“Hingga triwulan I tahun 2018 atau hingga akhir bulan Maret 2018 sebesar 1.924,5 MW. Dengan capaian ini kita patut bangga karena dengan capaian sebesar itu kita melebihi Filipina yang sebesar 1.870 MW. Artinya itu, kita telah menjadi produsen panas bumi nomor 2 di dunia,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana dalam konferensi pers di Jakarta, 27/4.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana dalam konferensi pers, minggu keempat April lalu di Jakarta mengatakan, penambahan kapasitas terpasang PLTP tahun 2018 berasal dari beroperasinya PLTP Karaha Unit 1 (30 MW) dan PLTP Sarulla Unit 3 (110 MW, COD 2 April 2018: 86 MW). Sementara itu, akan menyusul pada pada semester kedua di tahun ini PLTP Sorik Marapi Modullar Unit 1 (20 MW) (Agustus 2018), PLTP Sorik Marapi Marapi Modullar Unit 2 (30 MW) (Desember 2018), PLTP Lumut Balai Unit 1 (55 MW) (Desember 2018) dan PLTP Sokoria Unit 1 (5 MW) (Desember 2018).

Potensi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dengan potensi sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang melimpah dengan 331 titik potensi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Setelah menggeser posisi Filipina sebagai produsen listrik panas bumi kedua terbesar di dunia, Pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi penghasil listrik dari tenaga panas bumi terbesar di dunia pada 2023 mendatang mengalahkan Amerika dengan kapasitas listrik panas bumi mencapai 3.729,5 MW.

Untuk memasifkan pemanfaatan panas bumi sebagai energi, Pemerintah terus memberikan kemudahan kepada para investor panas bumi melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi khusus mengenai panas bumi yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung serta peraturan-peraturan teknis lainnya. Dua regulasi tersebut mengubah mindset lama bahwa pengembangan panas bumi bisa dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tidak lagi dikategorikan sebagai usaha pertambangan.

Sementara tuntutan atas pengembangan energi terbarukan kini menjadi keputusn mendesak. Apalagi Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi 29% di bawah business as usual pada 2030. Bahkan sikap tersebut  diperkuat dengan dikeluarkannya UU N0. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan dikeluarkan UU tersebut, berarti menjadi suatu kewajiban bangsa ini mengurangi emisi sesuai dengan komitmen itu.

Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan komitmen penurunan emisi tersebut? Peningkatan  penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari  konsumsi energi  nasional  tahun 2025. Angka itu menjadi komitmen pemerintah untuk memanfaatkan energi terbarukan.

Salah satu kontribusi yang akan “digenjol” penegmbangan energi terbarukan adalah panasbumi. Berdasarkan PP N0. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), sampai tahun 2025, kontribusi energi terbarukan mencapai 23%. Saat itu berdasarkan prediksi kapasitas terbasang pembangkit listrik mencapai 135 GW (135.000 MW). Diperkirakan sumbangan energi terbarukan mencapai bisa mencapai 45 GW (45.000 MW) atau 34%.

Melihat kalkulasi angka tersebu,  suatu loncatan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan energi terbarukan. Pertanyaannya berapa besar kontribusi panasbumi dalam pemetaan energi terbarukan pada 2025?

Berdasarkan road map panasbumi, sampai  2025 kontribusi panasbumi dipatok sebesar 7241,5 MW. Hal ini merupakan angka yang sangat besar bila dilihat dari perkembangan panasbumi di Indonesia selama empat dekade terakhir ini. Bayangkan, triwulan I tahun 2018 ini mencapai 1.924,5 MW. Artinya untuk mencapai target 7241,5 MW pada 2025 harus menambah 5317 MW dalam tempo  tujuh tahun.

Melihat rasio pertumbuhan pembangkit panasbumi yang tumbuh sangat kecil, tiba-tiba kapasitas terpasangnya harus ditingkatkan berlipat ganda. Tapi bukan berarti rasionalitas kehilangan asa menghadapi kondisi demikian. Analoginya, bila kita ingin mengejer kendaraan yang berada di depan kita, maka kecepatan laju kendaraan yang dikemudikan harus dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kendaran yang ada di depan kita!

Artinya apa? Stakeholders panasbumi harus “tekan pedal gas” lebih dalam agar laju pengembangan panasbumi lebih cepat. Ini kata kunci bilaa kita ingin mengembangkan panasbumi sesuai dengan road map yang ditetapkan itu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong pemerintah dapat melakukan percepatan pengembangan energi panasbumi yang merupakan sumber energi berkelanjutan yang memiliki banyak potensi di berbagai daerah. “Saya tegaskan bahwa kita tidak boleh terlena, panasbumi kita cukup banyak, tapi belum kita manfaatkan, sehingga menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan,” katanya sebagaimana yang dikutip dari Antara.

Dan memang benar, potensi panasbumi kita mencapai 29.000 MW. Angka sebesar itu baru dikembangkan hanya sekitar 4%. Masalah klasik atas lambatnya pengembangan panasbumi selalu “divonis” mahalnya harga jual panasbumi, sehingga pengembangannya berbanding terbalik dengan pengembangan energy fosil yang jauh meninggalkan pengembangan energy terbarukan.

Sejauh ini pemerintah melalui Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementrian ESDM mengidentifikasi saat ini ada lima kendala utama investasi panasbumi di Indonesia.

Menurut Dirjen EBTKE, ESDM, Rida Mulyana, kelima kendala itu, yaitu: lokasi poteni panasbumi yang terletak di hutan konservasi, adanya resisten masyarakat, permaalahan harga jual listrik panasbumi, pendanaan proyek panasbumi dan proses perizinan terkait bisnis panasbumi.

Lebih lanjut ditambahkan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) ini merupakan salah satu upaya percepatan pengembangan panasbumi di Indonesia. Di mana investor yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan melakukan survey pendahuluan hingga tahap eksplorasi.

Sedangkan untuk biaya eksplorasi dapat menghabiskan 8 sampai 9 persen dari total biaya proyek. Namun demikian, hal ini dapat menjadi nilai yang semakin sensitif karena delineasi atau pemetaan sumber daya untuk mengonfirmasi model panas bumi, dimensi reservoir, temperatur bawah permukaan, dan cadangan panas bumi menjadi “hard evidence” untuk menentukan pengembangan lebih lanjut. Sehingga dapat digarisbawahi bahwa tahap pengeboran eksplorasi merupakan strategi  pengembangan panasbumi yang sangat penting untuk menentukan tahapan pengembangan selanjutnya.

Sementara dalam rangka mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia, Pemerintah menetapkan lima upaya terobosan yang berbeda dari kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Direktur Panasbumi, Yunus Saefulhak dalam Workshop Panas Bumi yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, April tahun lalu mengatakan, kelima terobosan tersebut terdiri dari:

Pertama, pelaksanaan lelang lima WKP pada tahun 2017 untuk wilayah Indonesia Bagian Timur dengan pertimbangan harga keekonomian yang masih masuk dan menarik untuk investor. Lima WKP tersebut yaitu Gunung Hamiding, Simbolon Simosir, Oka Ile-Ange, Bora Pulu, dan Gunung Sirung yang ditargetkan untuk Commercial Operationg Date (COD) pada tahun 2024 dan 2025.

Kedua, penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi di daerah-daerah yang harga keekonomiannya belum masuk. Saat ini Pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan kegiatan pengembangan panas bumi di Atadei, NTT; Songa Wayaua, Maluku Utara; Ciater dan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Selain PT PLN (Persero), Pemerintah juga memberikan penugasan kepada PT Geo Dipa Energy untuk WKP Candi Umbul Telomoyo dan Gunung Arjuno Welirang.

Ketiga, mempersingkat perizinan untuk kemudahan investasi bidang panas bumi. Saat ini sudah diimplementasikan pelayanan satu pintu untuk investasi di BKPM dan Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi investor.

Keempat, memberikan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) kepada Badan Usaha yang memiliki “potensi” atau ketertarikan melakukan pengembangan panas bumi di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Kelima, implementasi program Geothermal Fund untuk menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panas bumi untuk WKP di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengusahaan panas bumi dan diharapkan mendorong pengembangan panas bumi oleh pengembang swasta dan BUMN. Program ini dikelola oleh PT SMI dengan tetap melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sebagai steering committe dengan nilai anggaran APBN yang telah disediakan adalah sebesar 3 triliun rupiah dan dana dari World Bank dalam bentuk grant sebesar 55,25 juta US$. Pendanaan program ini bersifat “hibah bersyarat” dimana pemenang lelang dari lokasi akan mengganti dana eksplorasi dan premi risiko. Penggantian biaya tersebut bertujuan agar dana pemboran eksplorasi dapat bergulir digunakan di wilayah lain yang berbeda (revolving fund). Saat ini telah ditetapkan 3 area panas bumi yang mendapatkan geothermal fund yaitu Waisano dan Inelika di NTT serta Jailolo di Maluku Utara. Selain itu, sudah ditetapkan pula 5 WKP untuk eksplorasi dan telah diajukan ke World Bank.

Lima upaya terobosan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat energi baru, terbarukan dan konservasi energi, yang pada akhirnya bertujuan memenuhi kebutuhan energi yang berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan panasbumi, maka stakeholders panasbumi harus mengimplementasikan inventarisasi tersebut ke dalam kebijakan implentatif. Jangan inventarisasi tersebut “tersapu” ditelan waktu tanpa ada tindakan nayata.  Sebab bila tidak, jangan harap road map pengembangan panasbumi sampai 2025 akan terealisasi. Kita tunggu.   [] yuniman T Nurdin