SKK Migas Pamalu Pertemukan Tiga Kepala Daerah

Sorong, 26 Juni 2018, pelakubisnis.com – Tiga pemerintah daerah (Pemda) kabupaten penghasil migas bertemu melakukan Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, di Sorong, Papua Barat, 25/6/. Pertemuan bersama itu sebagai tindaklanjut dari pertemuan awal dengan Gubernur, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat di Manokwari pada 6 – 7 Juni lalu.

Pertemuan dihadiri  Bupati Raja Ampat, Bupati Teluk Bintuni, dan Wakil Bupati Sorong tidak hanya sebagai pertemuan halal bihalal Idul Fitri kepada Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) berserta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang beroperasi di Papua Barat, namun juga pertemuan yang menghasilkan kesepakatan perlunya peraturan yang memihak daerah-daerah yang langsung bersinggungan dengan kegiatan operasional hulu migas.

Kepala SKK Migas Perwakilan Pamalu A. Rinto Pudyantoro mengatakan, Perdasus DBH Migas sepenuhnya kewenangan pemerintah dan DPRD Provinsi Papua Barat. SKK Migas dan Kontraktor KKS hanya berperan memfasilitasi proses diskusi dan sosialisasi yang dibutuhkan untuk merumuskan regulasi ini.

“Industri hulu migas sangat mendukung segera terbitnya Perdasus DBH Migas Provinsi Papua Barat karena regulasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil migas, namun bisa sekaligus membantu kelancaran operasi serta keberlangsungan investasi hulu migas di kemudian hari,” ujar Rinto.

Ditambahkannya, regulasi ini memberi payung hukum bagi pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten dalam mendistribusikan DBH Migas langsung kepada kabupaten hingga distrik, yang nantinya besaran DBH-nya akan disesuaikan dengan besaran kontribusi produksi migas yang dihasilkan. Kejelasan distribusi DBH ini diyakini akan membuat masyarakat di sekitar wilayah operasi dapat merasakan manfaat kehadiran industri hulu migas di daerahnya sehingga memberikan dukungan bagi operasi hulu migas.

“Kami berharap semua elemen masyarakat dapat mendukung terbitnya Raperdasus ini mengingat aturan ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran operasi hulu migas,” ujar Rinto.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw optimis bahwa kesepakatan atas hasil harmonisasi Rancangan Raperdasus DBH Migas akan ditindaklanjuti dengan pembuatan rancangan final oleh tim kemitraan bersama Universitas Papua (UNIPA), yang akan mengakomodasi kepentingan masyarakat atas hak-hak adat dan ulayat di wilayahnya.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati mempercayai bahwa upaya untuk menyejahterakan masyarakat disekitar daerah yang bersinggungan langsung dengan kegiatan operasional hulu migas bisa menciptakan tambahan iklim investasi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari DBH migas demi kesejahteraan masyarakat.

Setelah harmonisasi ini, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada wakil-wakil masyarakat adat untuk memberikan penjelasan pentingnya Raperdasus DBH Migas ini disetujui DPRD Provinsi Papua Barat sebelum akhir masa sidang pada Oktober 2018. Hal tersebut di ungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Suko Harjono dalam menyikapi banyaknya tuntutan yang disertai pemalangan pada kegiatan operasional migas di daerah Kabupaten Sorong. “Peraturan OTSUS DBH migas bisa menjebatani gejolak masyarakat dengan pelaksana pemerintahan di daerah Kabupaten Sorong,” ujar Suko.

Pemda tiga kabupaten tersebut sepakat untuk memasukkan Raperdasus DBH Migas ke DPRD Provinsi Papua Barat sebelum akhir Juni, bulan ini. (Alf),

sumber:www.skkmigas.go.id