Kemendag Sinergi Dengan KPPU Ciptakan Persaingan Usaha Sehat

Jakarta, 10 Juli 2018, pelakubisnis.com – Pembahasan tentang perubahan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, hari berlangsung  lintas sektor.

Beberapa lembaga pemerintah hadir dalam pembahasan itu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“KPPU sebagai  lembaga independen yang langsung dan bertanggung jawab kepada presiden memiliki peran  penting bagi perekonomian kita untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Apabila UU sudah disahkan, KPPU yang akan melaksanakannya. Untuk itu, kami sangat memerlukan masukan dari KPPU dan sepakat untuk membahas secara internal,” ujar Enggartiasto  usai kunjungannya ke Gedung KPPU pada hari ini 10/7.

Panitia kerja komisi VI DPR telah menetapkan KPPU sebagai narasumber tetap selama membahas revisi UU Persaingan Sehat. “Saya yakin ini bisa segera selesai. Kami sangat percaya para komisioner KPPU akan melihat segala sesuatunya demi kepentingan ekonomi  bangsa dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” lanjutnya

Sementara itu  Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, beberapa perubahan yang diusulkan yaitu terkait subjek, denda, dan status kelembagaan. Saat ini, hanya pelaku usaha yang melakukan aktivitas di Indonesia yang bisa diperiksa lembaga penegak hukum.

Sedangkan, di negara lain bukan hanya pelaku usaha di Indonesia saja yang bisa diperiksa, melainkan pelaku usaha di luar negeri yang melakukan aktivitas usaha dan memiliki dampak pada ekonomi nasional. Denda bagi pelaku usaha, lanjut Kurnia, juga diharapkan dapat direvisi. Sebelumnya denda untuk kegiatan usaha berkelas multinasional sebesar Rp1 miliar–Rp25 miliar. “Kami berharap denda ditingkatkan untuk memberikan efek jera,” tambahnya. [] yt