Memperbesar Gerak Pertamina, Mengembangkan Eksplorasi

Kritik Presiden Joko Widodo Terhadap Pertamina beberapa waktu lalu, merupakan sinyal semua pihak untuk “membuka kran” lebih luas bagi Pertamina untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Dukungan semua pihak dapat mendorong Pertamina bergerak lincah  

Dalam sambutan di acara Indonesian Petroleum Association (IPA), 2 Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan kritik pedas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina. Beliau mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejak tahun 1970-an, Pertamina (Persero) tidak lagi melakukan eksplorasi dalam jumlah yang besar.

Boleh jadi faktor itu yang menyebabkan penurunan produksi Pertamina beberapa tahun terakhir ini. Dan secara nasional pun produk minyak kita terus tergerus, karena produk minyak kita 80% berasal dari lapangan-lapangan lapangan tua (area mature) yang secara alami produksinya mulai menurun. Pada tahun 2017, misalnya, produksi minyak kita berada di angka 815.000 barrel/perday. Dari angka tersebut Pertamina hanya menyumbang produksi sekitar 120,8 ribu/perday atau sebesar 14,22%.

Kritik Jokowi tersebut mencoba mendorong Pertamina yang digadang-gadang sebagai Powerhouse Indonesia ini bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi bangsa. Itu sebabnya, Pemerintah melalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi treatment, diantaranya memangkas sejumlah peraturan yang dianggap menghambat produksi para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Indonesia sendiri sangat berkepentingan membangun ekonominya dengan kekuatan powerhouse. Powerhouse bukan hanya sekedar menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan menyumbang pajak yang besar, melainkan juga mengkonversikan nilai tambah. Ia menciptakan “value” dari  perut bumi menjadi manfat yang besar. Ia juga menjadi “icon” yang mengangkat citra baik sebuah bangsa, (lihat buku: Mutasi DNA Powerhouse, oleh Rhenald Kasali, Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Dalam perspektif sumber daya alam – bagi kepentingan bangsa dan negara – boleh jadi Pertamina menjadi harapan pemerintah agar menjadi powerhouse dunia. Itu sebabnya, Pertamina pun melakukan ekspansi kegiatan eksplorasi produksi di belahan dunia. Pertamina Internasional sejauh ini memiliki hak pengelolaan di 12 negara. Untuk blok produksi terdapat di empat negara yakni Irak, Aljazair, Malaysia dan Gabon. Sisanya, yakni Kanada, Kolombia, Prancis, Italia, Myanmar, Namibia, Nigeria dan Tanzania merupakan lokasi dari blok eksplorasi Pertamina yang mengakuisisi Maurel&Prom, termasuk blok produksi di Gabon.

Boleh jadi langkah Pertamina  melakukan eksplorasi dan produksi di luar negeri merupakan salah satu strategi untuk menderek Pertamina menjadi powerhouse, sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan migas mancanegara. Tapi pertanyaannya mengapa di dalam negeri Pertamina – seakan “bermain aman” – tanpa berani mengambil resiko melakukan eksplorasi dalam skala besar?

Padahal di berbagai negara, mayoritas national oil company (NOC) seperti Pertamina, menjadi besar bukan karena bisnis di hilir migas. Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh, NOC Malaysia, Petronas, besar karena sukses di hulu migas.  Rahasia kesuksesan Petronas ini pun sempat menjadi pembahasan dalam forum Konferensi dan Pameran IPA ke-42. Pada tahap awal, Petronas banyak belajar dari Pertamina, khususnya tentang sistem kontrak bagi hasil (PSC/product sharing contract).

Petronas lalu melakukan berbagai terobosan untuk menggairahkan iklim investasi pencarian migas. Pemerintah Malaysia pun mendukung dengan menyesuaikan insentif dan bagi hasil migas dengan kondisi lapangan migas, yang intinya’ adalah agar investor tertarik berinvestasi.

Hasilnya, sebagaimana sudah banyak dibahas, Petronas kini jauh mengungguli Pertamina. Pada 2007, Petronas menempati posisi 17 dunia, jauh di atas Pertamina berada di peringkat ke-30 berdasar Petroleum Intelligent Weekly. Pendek kata, kondisi Petronas saat ini, mungkin yang diidamkan Indonesia ketika menjalankan konsep PSC pertama kali pada 1970-an untuk Pertamina, sebagaimana yang dikutip dari cnnindonesia.com

Mungkin melihat sikap Pertamina itu, maka terlontar kritik konstruktif yang dilontarkan orang nomor satu di negeri ini. Kritik Presiden Joko Widodo tersebut dapat diterjemahkan sebagai pemicu agar Pertamina ke depan lebih agresif lagi melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan migas nasional. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan energi nasional di masa mendatang.

Menanggapi saran atau kritik orang nomor satu di Indonesia tersebut, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie Tampubolon mengatakan, saran dan kritik Presiden Joko Widodo itu mengisyaratkan arahan ke Pertamina agar lebih giat melakukan kegiatan pencarian migas atau eksplorasi migas.

“Kalau dari Pak Jokowi itu kan artinya bagi Pertamina suatu arahan ya. Kita akan perbanyak eksplorasi kita nantinya,” kata Denie, saat menghadiri Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition ke-42, di Jakarta Convention Center (JCC), 2 Mei lalu.

Menurutnya Pertamina telah banyak melakukan pengeboran sumur eksplorasi‎, jika dibandingkan dengan perusahaan lain, Pertamina masih lebih banyak jumlahnya. “Kita mungkin ngebor sekitar 70 sampai 80 persen dari sumur eksplorasi di Indonesia,” tutur Denie seraya menambahkan tahun ini Pertamina berencana melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi. Namun, kegiatan tersebut penuh tantangan, karena area kerja Pertamina sudah tua sehingga hasilnya akan terbatas.

Denie menyatakan Pertamina akan berupaya memperbanyak kegiatan eksplorasi migas. Tapi, upaya itu tetap dibarengi dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap potensi-potensi yang ada.

Lebih lanjut ditambahkan, Pertamina  terus berupaya mengebor sumur eksplorasi. Ia mencontohkan tahun lalu Pertamina telah mengebor 516 sumur eksplorasi. Pihaknya pun berencana tahun ini juga semakin memperbanyak pengeboran sumur eksplorasi untuk meningkatkan cadangan migas Pertamina. “Kami berencana mengebor lagi, jadi cukup banyak kami mengebor di Indonesia,” kata dia.

Dia menyadari memang wilayah kerja Pertamina selama ini terbilang tua atau mature, namun hal itu tidak membuat Pertamina mundur. Sebab sejauh ini sudah ada beberapa blok migas bagi Pertamina yang memiliki cadangan besar. Ia mencontohkan sumur Parang yang ditemukan Pertamina di Blok Nunukan. Cadangan yang bisa diambil  diperkirakan 200 juta barel setara minyak. Untuk itu Denie optimistis produksi Pertamina akan semakin bertambah.

Memang sejauh ini Pertamina lebih banyak tertarik  utnuk menggarap Wilayah Kerja (KW) dari blok-blok terminasi (blok yang akan berakhir masa kontraknya). Dan langkah strategis pertamina itu diaminkan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM N0. 23 Tahun 2018. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan Menteri menetapkan Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir kontrak kerja samanya dalam bentuk: a) perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor, b) pengelolaannya oleh Pertamina (persero) atau c) pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero).

Sementara dalam Peraturan Pemerintah N0. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, menyebutkan Pertamina pun mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mengelola wilayah kerja yang akan berakhir masa kontraknya. Pada Pasal 28  Ayat 9 menyebutkan PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada kepada Menteri untuk wilayah kerja yang habis jangka waktu kontraknya.

Sedangkan Pasal 28 Ayat 10 menyebutkan Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud ayat 9 dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan Pertamina (Persero) sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kontrak kerja sama yang bersangkutan.

Hasilnya, Pertamina berhasil mendapat kontrak terminasi Blok Mahakam yang secara resmi diserahkan dari pemerintah ke Pertamina pada awal Januri 2018 yang sebelumnya dikuasai oleh Total Indonesie selama 50 tahun, yang kini berubah nama menjadi Pertamina Hulu Mahakam.

Blok Mahakam merupakan blok terminasi yang terletak di lepas pantai Kalimantan Timur. Cadangan awal blok ini mencapai 1,68 milyar barrel minyak dan 21,2 Trillion Cubic Feet (TCF). Setelah dieksploitasi oleh Total Indonesie selama 50 tahun, cadangan tersisa diperkirakan masih mencapai 57 juta barrel minyak, 45 juta barrel kondesat dan  4,9 TCF gas.

Berdasarkan data SKK Migas per November 2017, Wilayah Kerja Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari, dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Hal itu yang menjadikan Blok Mahakam memiliki potensi yang cukup menjanjikan.

Sedangkan, pada Persetujuan Program Kerja dan Anggaran (WP&B) 2018, SKK Migas menargetkan produksi PHM 42,01 ribu barel minyak per hari, dan 916 mmscf gas per hari. Angka tersebut direncanakan tercapai dengan adanya pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 sumur, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur, serta POFD 5 lapangan migas di Wilayah Kerja Mahakam.

Di samping itu, Pemerintah pun telah menyerahkan pengelolaan delapan Blok Terminasi kepada Pertamina, yakni North Sumatera Offshore, Ogan Komering, Southeast Sumatera, Tuban, East Kalimantan, Attaka, Tengah, dan Sanga-sanga. Langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk memprioritaskan Pertamina.

Namun, dari delapan Blok Terminasi, dua di antaranya dikembalikan dengan alasan tidak ekonomis. Kedua blok tersebut adalah East Kalimantan dan Attaka. Langkah Pertamina ini menyulitkan pemerintah untuk menawarkan kembali kepada investor lain. Situasi semacam itu yang kemungkinan mendasari keluarnya peraturan baru Menteri ESDM tentang pengelolaan blok terminasi.

Tak hanya itu itu, pemerintah juga memberikan dua blok migas yang kontraknya berakhir pada 2019. Dua blok yang diberikan 100% kepada Pertamina adalah Blok Jambi Merang dan Blok Raja/Pendopo.

Dua blok lagi yang akan habis 2019, Blok Seram Non Bula dan Blok Bula, sebenarnya juga ditawarkan ke Pertamina. Namun, Pertamina memutuskan tidak mengambilnya, karena produksinya dinilai terlalu kecil.

Sejauh ini Pertamina tampaknya masih bermain di comfort zone dengan memilih sekecil mungkin resiko. Buktinya penawaran block baru pada tahun 2017 – 2018 belum menjadi pilihannya. Pertanyaannya mengapa Pertamina belum masuk ke kegiatan eksplorasi pada blok-blok migas yang baru?

Memang diperlukan dana besar untuk melakukan kegiatan eksplorasi di blok-blok migas yang baru ditawarkan pemerintah. Apalagi data-data geologis dari blok-blok baru yang ditawarkan dalam lelang masih sangat terbatas. Keterbatasan data tersebut yang mungkin membuat Pertamina kurang berani mengambil risiko.

Pemerintah perlu memikirkan untuk meningkatkan dana dari penerimaan negara yang didapat dari industri hulu migas, untuk dikembalikan ke sektor hulu migas.  Saat ini, pengembalian tersebut sangat kecil. Sebagai gambaran, penerimaan negara sepanjang 2017 dari hulu migas yang dilansir SKK Migas mencapai Rp175 triliun. Sedangkan alokasi anggaran untuk Kementerian ESDM, bukan hanya direktorat hulu migas, hanya Rp 6,5 trilyun.

Dengan mengembalikan hasil penerimaan negara dari sektor hulu migas secara signifikan, maka dapat digunakan untuk meningkatkan eskplorasi data-data migas hingga proven research, karena selama ini jarang dilakukan. Sehingga, pemerintah akan lebih memiliki posisi tawar ketika melakuan lelang wilayah kerja migas, karena dapat menunjukkan titik-titik yang well proven untuk dieksplorasi.

Sementara produksi minyak kita dari tahun ke tahun terus menurun. Penyebab utama dari dari penurunan produksi minyak karena sebagian besar minyak diproduksi dari lapangan tua yang ditemukan di era tahun 70-an. Laju penurunan produksi minyak kita berkisar 10 – 12% pertahun. Penurunan sebesar itu belum diimbangi dengan hasil penemuancadangan-cangan minyak baru.

Indonesia mengalami puncak produksi minyak pada tahun 1977 sebesar 1,7 juta barrel perhari. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 70-an, kegiatan pengeboran eksplorasi dan pengeboran pengembangan sangat agresif. Buah dari kegiatan itu baru dapat dinikmati pada tahun 1977. Kemudian tahun 1995 Indonesia berhasil menembus tingkat produksi tertinggi kedua sebesar 1,7 juta barrel per day. Keberhasilan ini disebabkan Chevron Indonesia (dulu Caltex Pacific Indonesia-red) melakukan  Enhanced Oil Recovery (EOR). Kegiatan ini perlu waktu 15 tahun baru mencapai puncak produksi pada tahun 1995.

Kembali lagi dalam konteks Pertamina, kritik Presiden Joko Widodo tersebut jangan hanya semata-mata ditujukan kepada Pertamina semata. Tapi, banyak pihak yang terkait dalam mendukung akselerasi Pertamina untuk dapat menjadi powerhouse di sektor migas. Kementerian BUMN, misalnya, perlu mendorong Pertamina untuk lebih agresif di sektor hulu agar mampu mendorong BUMN ini untuk lebih “leluasan” melakukan pengembangan diri.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai, keinginan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas ( migas) secara besar-besaran oleh Pertamina sulit terwujud. Pertimbangannya, biaya yang besar. “Eksplorasi itu mahal. Pembiayaannya harus berkelanjutan. Hampir mustahil bisa hanya dengan dana sendiri,” kata Faisal saat menghadiri Konferensi Regional Akuntansi (KRA) V di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Kota Malang, awal Mei lalu, sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Terlebih lagi, lanjut Faisal, keuntungan yang diperoleh Pertamina tidak pernah utuh akibat kerap diminta oleh pemerintah. Semua tantangan itu dia sebut menjadi kendala bagi Pertamina untuk bisa melakukan eksplorasi migas. “Karena keuntungan Pertamina itu sebagian besar kadang-kadang diminta oleh pemerintah. Jadi tidak pernah utuh uangnya untuk melakukan eksplorasi yang massif,” imbuh Faisal.

Faktor itu menjadi salah satu penyebab mengapa Pertamina tak menyentuh kegiatan eksplorasi di wilayah kerja baru dilelang pemerintah. Oleh karena itu ke depan, pemerintah perlu memberi “ruang gerak” yang lebih lincah agar mempunyai kemampuan financial yang mampu dialokasikan untuk kegiatan eksplorasi yang lebih besar. Semoga. [] yt