Transparansi Pengawasan Libatkan Masyarakat

Oleh: Samsu Haili

Beberapa waktu lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornaswas) Intern Pemerintah Tahun 2018.  Rakornaswas Intern Tahun 2018 mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas”.

Topik ini dibahas memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mencapai lebih dari 30% dari APBN dan sekitar 60% dari bantuan/pinjaman luar negeri digunakan untuk pengadaan barang/jasa. Bayangkan bila nilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, misalnya, mencapai Rp 2,220,7 triliun.

Itu suatu angka yang sangat besar! Dari jumlah itu, sekitar 30% atau Rp666,21 triliun dialokasikan untuk PBJ. Sementara proses PBJ berisiko tinggi terjadi korupsi. Korupsi pada PBJ telah dimulai tahap awal yaitu tahap perencanaan, tahap penunjukkan pejabat pengadaan dan tahap penyusunan HPS.

Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi PBJ paling banyak terjadi pada lima tahapan atau proses. Pertama, tahap perencanaan anggaran; kedua, tahap perencanaan-persiapan PBJ Pemerintah; ketiga,  tahap pelaksanaan PBJ Pemerintah; keempat, tahap serah terima dan pembayaran; dan kelima  tahap pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, hasil penilaian risiko atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bidang Transportasi pada empat proses aktivitas PSN, yaitu: Perizinan dan Nonperizinan, Penyediaan Tanah dan Penanganan Dampak Sosial, Jaminan Pemerintah dan Pembiayaan, serta Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menunjukkan adanya beberapa risiko fraud.

Memang sektor PBJ merupakan wilayah yang rentan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun. ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 6,5 miliar dan suap Rp 211 miliar.

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan jumlah, tersangka pada 2017 mencapai 1.298 orang, jika dibandingkan pada 2016 penanganan korupsi ini mengalami peningkatan khususnya pada aspek kerugian negara dan jumlah tersangka, sebagaimana dikutip dari detik.com.

Walapun sudah ada pengawasan internal, yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), namun korupsi PBJ masih terus terjadi. Mungkin pengawasan internal terbentur dengan dampak psikologis – karena yang diawasi – adalah teman sendiri, sehingga hasilnya kurang maksimal. Mungkin asumsi ini ada benarnya. Lantas, langkah strategis apa yang harus diambil, sehingga penggunaan dana APBN dapat membawa kemaslahatan masyarakat?

Salah satu fungsi APBN adalah sebagai alat untuk mengawasi penggunaan keuangan negara. Keuangan negara banyak berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan APBN pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan rakyat dan hajat hidup orang banyak.

Apakah pada tahap alokasi penyerapan dana APBN tersebut sudah transparan? Ruang ini perlu dibuka lebar agar masyarakat mendapat kesempatan mengawasi pengunaan dana APBN tersebut. Dan adalah suatu keniscayaan bila masyarakat mempunyai hak mengawasi dari mulai tahap penyusunan APBN sampai penggunaan dana rakyat tersebut.

Pemerintah pun memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi. Undang-Undang N0. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Sedangkan ayat 4 berbunyi,  Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa, menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Nah, sudah jelas “rambu-rambu” rakyat dalam mengawasi kemana alokasi APBN digelontorkan. Itu artinya transparansi – dari mulai penyusunan anggaran – sampai alokasi anggaran bukan monopoli eksekutif belaka. Melainkan perlu dibangun budaya transfaransi antara eksekutif, legistatif dan masyarakat dalam mengefektifkan pengawasan dana APBN, sehingga alokasi dana itu menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat.

Masih lekat dalam ingatan kasus penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015, misalnya, sudah lebih maju dengan menerapkan sistem  e-budgeting.  Prosesnya dimulai dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilakukan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (para Kepala Dinas). Penyusunan anggaran Pemda DKI Jakarta tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejak awal penyusunan anggaran atau saat menyusun Kebijakan Umum Anggaran   Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tersebut disusun dengan sistem e-budgeting. Gubernur dapat mengunci usulan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada APBD 2015 sebelum dan sesudah pembahasan dengan DPRD.

Setelah anggaran disusun, biasanya rencana anggaran tersebut di-review oleh inspektorat daerah. Pada tahap ini proses penyusunan anggaran daerah tidak luput dari aspek pengawasan. Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ, anggaran tersebut harus diketahui atau disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini gubernur.

Pihak gubernur dapat mengevaluasi  kembali rancangan yang telah disusun tersebut, sebelum RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibahas bersama-sama. Seharusnya peran DPRD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintah – pada saat pembahasan RAPBD bertindak sebagai institusi yang turut mengawasi RAPBD yang telah disusun oleh lembaga ekskutif. Pihak DPRD dapat mengkriti dan mempertanyakan sejauhmana manfaat anggaran tersebut bagi kemaslahatan masyarakat Jakarta.

Mungkin dalam kasus kekisruhan APBD di Jakarta saat ada “silang persepsi” antara DPRD DKI Jakarta dengan pihak Pemerintah DKI Jakarta. Di mana pihak Pemda menerapkan sistem  e-budgeting. Pada sistem ini, anggaran yang telah disusun tersebut dikunci, sehingga tidak pihak yang dapat merubah (menambah dan mengurangi) anggaran yang telah disusun tersebut, kecuali orang (pihak) yang ditunjuk oleh gubernur yang memegang kunci e-budgeting.

Banyak hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun APBD DKI Jakarta dengan sistem e-budgeting. Di mana setiap proses – dari mulai usulan kebutuhan  tingkat tingkat terendah – sampai proses penguncian anggaran dilakukan secara transparan. Proses tersebut dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Secara tidak langsung masyarakat turun dilibatkan dalam mekanisme pengawasan, dari mulai tahap penyusunan anggaran sampai implementasi anggaran.

Tidak hanya itu. Surabaya salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui e.budgeting.  Boleh jadi Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki transparansi anggaran yang baik dan dilakukan secara online dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi.

Untuk mencapai performance anggaran yang baik, terarah, efektif dan efisien maka dalam tahapan proses penyusunan anggaran ini didorong menggunakan proses penganggaran berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta menghindari keterlambatan penyusunan anggaran dan menghindari program, kegiatan dan anggaran di luar dari yang disusun dalam dokumen awal. Maka muncullah apa yang disebut dengan mekanisme e-budgeting pada penyusunan anggaran daerah.

Penerapan e-budgeting pada prinsipnya merupakan wujud dari penerapan e-Goverment dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah bermacam-macam penyelewengan atau berbagai modus korupsi yang sudah dimulai dari perencanaan dan dilanjutkan pada saat pelaksanaan pembangunan, maka sistim e-budgeting ini harus terintegrasi dengan sistim elektronik lainnya seperti e-procurement, e-sourcing, e-delivery, e-performance, e-project planning, aset, dan lain-lain.(lihat artikel e-Budgeting: Mengawal Aspirasi Masyarakat dari Politik Kepentingan, oleh:   Fikar Damai Setia Gea, teropong-bertaring.blogspot.com).

Pertanyaannya adalah membangun budaya transparansi dalam penyusunan dan alokasi APBN tidak cukup dengan slogan tanpa implementasi. Diperlukan political will, dari mulai tingkat kabupaten/kota sampai pemerintah pusat. Salah satu instrumennya adalah penerapkan e-budgeting  yang dapat langsung dikontrol oleh masyarakat.

Mekanisme demikian membuat ruang masyarakaat dalam mengawasi APBN, lebih efektif dan berdayaguna. Barangkali instrumen ini yang menjadi perangkat masyarakat untuk mengawasi anggaran pemerintah.

Sebab, tiada berarti peran masyarakat dalam pengawasan tanpa didukung dengan sistem keterbukaan informasi. Pengawasan masyarakat akan efektif bila masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk mengontrol dana penyusunan dan alokasi dana APBN teknologi informasi yang mudah diakses semua pihak. Semoga.

*Penulis adalah Auditor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia