Arfi Hatim: Kasus First Travel, Tak Mengurangi Minat Umrah

Meski belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan kasus First Travel, namun tak menurunkan minat masyarakat untuk berumrah. Terlebih sejak pemerintah Arab Saudi memberlakukan sejumlah pajak yang berimplikasi atas naiknya biaya umrah, menyusul munculnya visa progresif, ditambah lagi kurs dollar yang terus melambung tinggi.

Tren menunaikan ibadah umrah dari waktu ke waktu terus meningkat. Terbatasnya  quota ibadah haji, sementara peminatnya terus meningkatkan, menyebabkan  waiting list perjalanan ibadah haji regular semakin panjang. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa ibadah umrah akan terus “diburu” masyarakat dari tahun ke tahun.

Walaupun dua tahun terakhir ini masyarakat dihebohkan dengan kasus First Travel, Abu Tour dan sejumlah travel umrah haji “nakal” lainnya yang menyebabkan banyak masyarakat gagal berangkat menunaikan ibadah umrah. Travel-travel “nakal” tersebut menawarkan perjalanan umrah murah dengan daftar tunggu sampai satu tahun baru berangkat, berpeluang dan berpotensi dimanfaatkannya dana masyarakat untuk kepentingan lainnya.

Fenomena itu tak membuat surut masyarakat menunaikan ibadah umrah. Meskipun menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus /Dirbina Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Muhammad Arfi Hatim, memang ada banyak pertimbangan yang  memungkinkan biaya umrah akan naik di tahun depan. Seperti naiknya kurs dollar, munculnya  pengenaan pajak di beberapa sektor yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Belum lagi  diberlakukannya visa progresif yang berlaku bagi calon jemaah umrah yang belum dua tahun sudah ingin berangkat umrah lagi.   Ada pengaruh untuk kenaikan biaya umrah. “Dollar saja sekarang sudah menembus angka hampir Rp 15 ribu, ” ujar Arfi kepada pelakubisnis.com. Ini menyebabkan kenaikan biaya penyelenggaraan umrah di tahun mendatang.

Pemerintah Saudi menaikkan beberapa instrumen seperti tarif hotel naik, catering juga kena pajak, bahan bakar naik dan wajar bila harga yang ditawarkan ke masyarakat juga naik. “Makanya kami menghimbau kepada para penyelenggara untuk lebih selektif dalam menetapkan  harga. Jadi kenaikan biaya umrah harus proporsional. Kalau yang lain tidak naik, jangan ikut dinaikkan,” tegasnya.

Sumber: Kementerian Agama

Berdasarkan data visa umrah dari 2016 – 2017  ada kenaikan 25%, pada tahun 2017 visa umrah yang dikeluarkan Arab Saudi mencapai 875.957 visa. Arfi mensinyalir angka ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Arfi menambahkan, visa progresif adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi yang diberlakukan bagi jemaah umrah yang minimal dua tahun terakhir sudah melakukan ibadah umrah dan mau umrah lagi dikenakan tambahan biaya sebesar 200 riyal. “Tapi buktinya , sampai dengan pelaksanaan umrah kemarin, minat masyarakat masih tinggi  melaksanakan ibadah umrah,” lanjut Arfi seraya menambahkan ibadah umrah sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Tingginya kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah menyebabkan permintaan ibadah umrah terus meningkat dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, tambah Arfi, minat masyarakat melakukan ibadah umrah makin meningkat, boleh jadi karena ada perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kini masyarakat level menengah sudah bisa umrah. Perjalanan umrah bukan lagi dianggap sebagai perjalanan yang “wah”, melainkan suatu perjalanan relegi sebagai pemenuh dahaga batin.

Apalagi pemerintah Arab Saudi akan meningkatan pendapatan dari sektor non-minyak dan gas bumi. Salah satu kebijakana yang ditempuh adalah meningkatan pendapatan dari sektor perjalan umrah dan wisata lainnya. Itu sebabnya pemerintah Arab Saudi tidak membataskan visa umrah. Justru mereka membuka “keran” visa umrah dan perjalanan wisata sebesar-besarnya.

Sumber: Kementerian Agama

Lebih lanjut ditambahkan, soal batas termurah bawah umrah sebesar Rp 20 juta, Menanggapi hal tersebut, menurut Arfi, angka itu sebenarnya bukan harga minimum. Sebab, kalau harga minimal itu harga yang dipatok yang tidak bisa dijual di bawah harga itu. “Yang kami tetapkan,   adalah referensi,  itu harga rujukan bagi penyelenggara umrah. Itu ditetapkan standar terendah dari standar minimal,” jelasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, tidak ada larangan bagi penyelenggara untuk menjual di bawah harga itu. Tapi jika ada travel umrah yang menjual dengan harga di bawah Rp 20 juta, akan  dipanggil untuk dilakukan  klarifikasi. Apakah ada yang dilanggar dari standar minimal? Termasuk juga komponen-komponen biaya yang telah hitung berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam perjalanan ibadah umrah.

Arfi menambahkan, biaya perjalanan ibadah umrah juga dipengaruhi oleh kondisi low session atau peak season. Kedua kondisi tersebut tentu biayanya berbeda. Low session, di mana di Arab Saudi sedang sepih pengunjung, maka biaya penerbangan dan akomodasi selama di Arab Saudi  sedang sepi. Biasanya dalam kondisi demikin, aka nada diskon, sehingga biaya perjalanan umrah akan sedikit lebih mudah. Sedangkan Peak season, di mana pengunjung ke Arab Saudi sedang meningkat, sehingga akan terjadi kenaikan harga, baik untuk penerbangan maupun akomodasi selama di sana. “Masyarat mempunyai hak untuk mendapat harga ekonomis, sesuai dengan kondisi pasarnya,” urai Arfi serius.

Menurut Arfi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ini terjadi perubahan yang fundamental dibandingkan PMA N0. 2 tahun 2015. Peraturan PMA N0. 8 ini mengatur rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

“Kami menambahkan prinsip atau azas syariah dalam pengelolaan ibadah umrah.  Bahwa tidak boleh menjual dengan sistem MLM (Multi Level Marketing/berjenjang),” jelas Arfi sambil menambahkan  Kemendag membatasi antara  waktu pendaftaran dengan keberangkatan. Maksimal enam bulan sejak pertama kali mendaftar  sudah harus diberangkatkan. Dan maksimal tiga  bulan setelah melunasi  biaya umrah, itu sudah harus diberangkatkan.

Kemendag, tambah Arfi mengharapkan agar masyarakat dan media yang mengetahui ada praktik  MLM dalam penawaran penyelenggaraan umrah yang dilakukan travel umrah agar disampaikan kepada kemenag. “Kami sangat berharap informasi dari masyarakat atas hal itu. Konfirmasi ke OJK karena itu ditangani satgas khusus,” katanya.

“Jadi tidak ada lagi yang mendaftar sekarang berangkat tahun depan atau dua tahun kemudian.  Untuk apa? Itu kan uang jemaah?  Menghindari pemanfaatan uang jemaah untuk hal-hal yang diluar dari operasional penyelenggaraan memberangkatkan jemaah umrah.  Setiap mendaftar, jemaah harus mengisi perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk Jemaah,’ tambahnya.

Oleh karena itu, ketika mendaftar umrah, jemaah sudah harus dapat informasi yang sejelas-jelasnya. Tanggal berangkat jelas, pesawatnya apa, hotelnya di mana, dan sebagainya sejak calon jemaah mendaftar enam bulan sebelumnya.

Arfi menyarankan, masyarakat lebih selektif dan teliti dalam menentukan  penyelenggara umrah.  Yang paling penting, pertama, dari sisi harga, kedua mendaftar langsung ke penyelenggara tidak melalui perantara.  Ketika, saat mendaftar harus ada perjanjian tertulis yang ditandatangani keduabelah pihak.

“Selama ini, calon jemaah hanya mendapatkan invoice, kwitansi  dan sebagainya.  Padahal ada perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban keduabelah pihak.  Jadi, kalau ada yang tidak terpenuhi bisa jadi rujukan.  Misalnya tidak sesuai dengan perjanjian tertulis,” tambah Arfi serius.

Sekarang ini  ada sistem pengawasan secara  elektronik yang namanya ‘SIPATUH’.  Terus, ada perluasan pencatatan pengawasan mulai dari pendaftaran, pengawasan  terhadap pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Konsekwensinya, ada tiga peringatan tertulis. Pertama, peringatan tertulis, sanksi administrasi peringatan tertulis, kemudian sanksi administrasi pembekuan, yang terakhir sanksi pencabutan izin  operasional  sebagai penyelenggara ibadah umrah. [] Siti Ruslina