Proyek 35.000 MW Diselesaikan sesuai Kebutuhan

Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1% – 5,2%, ternyata berimplikasi pada penurunan pertumbuhan listrik nasional. Proyek pembangkit listrik  35.000 MW, diperkirakan hanya 20.000 MW yang beroperasi pada 2019.

Awal Mei lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan tidak ada revisi investasi di bidang ketenagalistrikan. Proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW akan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan listrik dari tahun ke tahun. Walaupun program penyelesaiannya molor dari rencana awal yang ditetapkan.

Sebelumnya menurut Jonan pelaksanaan proyek ketenagalistrikan 35.000 MW masih sesuai target yang telah ditetapkan. Sekitar 20.000 MW akan beroperasi pada 2019, selebihnya pada 2024-2025 seiring dengan kebutuhan listrik tahun tersebut. Ia mengemukakan hal itu dalam keterangan pers di Kementerian ESDM, Maret lalu.

Ketika proyek ini dicangkan pada 2015 lalu, optimisme “mega proyek” akan selesai pada akhir 2019. Pada saat itu proyeksi pertumbuhan listrik berada di kisaran 7% hingga 8% pertahun. Tapi nyatanya proyeksi tersebut meleset. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,1% sampai 5,2%, maka permintaan listrik pun tak mungkin mencapai 10%.

Saat itu pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6 – 7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 megawatt (MW) per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35.000 MW tersebut telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Akselerasi pembangunan 35.000 MW berdasarkan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 7% – 8%. Tapi nayatanya  PT PLN (Persero) menyebut realisasi konsumsi listrik secara nasional masih rendah. Berdasarkan data PLN, pertumbuhan penjualan listrik pada 2017 hanya sebesar 3,3% turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,48%.

“Konsumsi listrik mengalami penurunan, di mana pada awalnya pertumbuhan listrik lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sekarang sebaliknya,” ujar Direktur Regional PLN Jawa Bagian Barat Haryanto WS di acara workshop Sinergi PLN dalam Mendukung Kebutuhan Listrik Nasional, di Jakarta, Mei lalu. Rendahnya konsumsi listrik tersebut menjadi akar direvisinya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2017. Pasalnya dikhawatirkan terjadi kelebihan suplai pembangkit listrik.

Pemerintah dan PT PLN (Persero) harus memutar otak mengatasi kelistrikan yang anomali di tahun ini. Biasanya kurang pasokan, kini malah kelebihan pasokan listrik terutama di Jawa-Bali, akibat program 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintahan di luar dugaan. “Pangkal permasalahannya, asumsi pertumbuhan konsumsi listrik yang enggak ada dasarnya,” kata Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sebagaimana dikutip dari tirto.id, Desember lalu.

Namun apa daya, kontrak sudah diteken, PLN harus tetap membeli listrik dari IPP yang dibangun swasta, yang padat modal. Imbasnya, ongkos pembelian listrik swasta oleh PLN membengkak dalam dua tahun terakhir. Dari hanya Rp4,4 triliun pada 2015 bertambah menjadi Rp59,7 triliun pada 2016.

Tak pelak lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melayangkan teguran tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Surat 19 September 2017 itu – intinya —  Sri Mulyani meminta Menteri ESDM mengevaluasi realisasi program pembangkit listrik 35.000 MW.

Di samping program 35.000 MW, pemerintah juga tengah menyelesaikan proyek 7.000 MW sebagai kelanjutan Fast Track Program (FTP) I, FTP II dan Regular. Hingga Januari 2018 total sebanyak 6.424 MW atau sekitar 82% sudah bisa beroperasi, dan hanya 1.407 MW atau 18% yang masih tahap konstruksi.

Sementara Jonan mengatakan, progress proyek 35.000 MW berjalan lancar, walau diakui pembangunannya pun memerlukan waktu. “Kalau dari program 35.000 MW yang sudah Commercial Date Operation (COD) atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) baru 1.362 MW, itu memang benar. Itu sejak pertengahan 2015. Kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun,” kata Jonan dalam keterangan persnya pada Maret lalu.

Sampai Maret lalu, perkembangan proyek 35.000 MW menunjukkan grafik perkembangan. Hingga 1 Februari 2018, tercatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan yang sedang tahap konstruksi sebesar 17.116 MW. Sedangkan sebanyak 12.693 MW sudah berkontrak namun belum konstruksi. Sementara sebesar 3.564 MW dalam tahap pengadaan dan 1.245 MW dalam tahap perencanaan.

Sejauh ini, sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW.

Berdasarkan data tersebut, PLN mengklaim bahwa kemajuan kontrak dan konstruksi melejit dengan angka yang cukup signifikan di mana sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memang membutuhkan waktu konstruksi kurang lebih 3-5 tahun.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir mengungkapkan secara total kemajuan pembangunan proyek 35.000 MW sudah mencapai 30% hingga 40%. “Kalau ditanya 35.000 MW sudah selesai dalam dua tahun pasti saya berbohong. Tapi, kalau berbicara progres pembangunannya itu sudah 30%-40%,” kata Sofyan.

Lebih lanjut ditambahkan, prakiraan masa pembangunan pembangkit tenaga air (PLTA) memakan waktu 5-6 tahun, panasbumi (PLTP) bisa 5-6 tahun, pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU) di atas 600 MW bisa mencapai 6 tahun dan di bawah 600 MW mencapai 3 tahun.”Yang lebih cepat adalah pembangkit listrik berbahan bakar gas bisa 8 bulan sampai 1 tahun,” jelas Sofyan.

Sementara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan proyek-proyek pembangkit dalam program 35.000 MW yang dievaluasi merupakan proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close.

Andy menyebut, proyek yang belum financial close sekitar 3-4 persen dari keseluruhan program 35.000 MW. Sementara sisanya sudah lebih banyak masuk tahap konstruksi dan Commercial Operation Date (COD). IPP yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN pun sudah banyak, sebagaimana dikutip dari kumparan.com.

“Kita lagi mengevaluasi karena kan ada yang sudah COD. Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4 persen dari proyek 35.000 MW yang masih dalam perencanaan. Kalau perencanaan kan baru direncankan, belum tahu dananya dari mana. Terus sudah ada yang PPA, kalau udah PPA kan udah financial close. Yang belum itu yang financial close belum. Itu yang akan dievaluasi,” katanya, Minggu kedua Agustus lalu.

Namun demikian, kata Andi, evaluasi ini tidak akan menggangu pasokan listrik, rasio elektrifikasi nasional pun masih naik terus. Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga Juni 2018, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 97,12 persen dengan rincian 95,7 persen berasal dari pelanggan PLN, dan 2,8 persennya berasal dari Non PLN, jasa pengadaan listrik swasta, serta pemerintah daerah dengan kontribusi LTSHE sebesar 0,12 persen. Sementara itu, rasio desa berlistrik secara nasional sebesar 97,99 persen. Dengan rincian, 85,43 persen listrik disambung oleh PLN, 11,73 persen oleh non PLN, dan 0,18 persen lainnya berasal dari Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Salah satu dari wujud  dari Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah  kemandirian energi. Kemandirian energi tersirat dalam Nawacita keenam dan ketujuh. Nawacita tersebut berbunyi “ Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional “ dan “ Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik “. Untuk mewujudkan Nawacitanya Presiden Joko Widodo membuat program pembangunan kemandirian energi yakni dengan membangun Megaproyek 35.000 Megawatt.

Percepatan proyek listrik itu tercapai setelah Jokowi mengeluarkan dua Perpres dalam kurun waktu setahun, yakni Perpres No.4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Perpres No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 4 Tahun 2016.

Tidak cukup dengan itu, program 35.000 MW juga dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional melalui Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kapasitas terpasang pembangkit hingga akhir 2017 sudah mencapai 60.000 MW atau meningkat 7000 MW dalam 3 tahun terakhir, dan untuk tahun 2018 mendatang Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 65.000 MW.

Sementara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 sebesar 56.024 Mega Watt (MW). Sebelumnya dalam RUPTL 2017-2026, total pembangkit yang dibangun sebanyak 78.000 MW. Artinya, dalam RUPTL yang baru ini pemerintah mengurangi total pembangkit listrik hingga 22.000 MW.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pengurangan dilakukan karena pertumbuhan ekonomi tak sepesat proyeksi pemerintah, konsumsi listrik pun ikut melambat. Misalnya di 2017, diperkirakan pertumbuhan kebutuhan listrik mencapai 7,8%. Ternyata sepanjang 2017 penjualan listrik PLN hanya tumbuh 3,57%, jauh di bawah perkiraan. [] yt