Indonesia Harus Maju…!

Oleh: Yuniman T Nurdin

 

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Ya, Indonesia sudah merdeka. Tujuh puluh tiga tahun Indonesia merdeka, bangsa ini sudah menghasilkan apa? Pertanyaan mendasar yang mestinya menjadi renungan bersama. Sebab, para Founding Fathers, sudah menjalankan tugas, mengatarkan negeri ini ke “pintu gerbang”…! Selanjutnya generasi penerus mengkontruksi bangunan Indonesia yang lebih sejahtera dari waktu ke waktu.

Apa yang dihasilkan dari perjalanan generasi ini? Rupanya setiap generasi mempunyai pakem tersendiri dalam menjalankan amanah yang diembannya. Walaupun struktur fondasi negeri ini dibangun dengan nilai-nilai pluralisme, karena faktanya Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku, bangsa, dan agama.

Namun keanekaragaman fondasinya itu seakan “terinkarkan”. Pendekatan primodial, acap dimanfaatkan para elit politik untuk kepentingan pragmatisme.  Setiap pesta demokrasi berlangsung – pragmatisme dengan pendekatan SARA (Suku Agama dan Ras) kerap mewarnai pesta demokrasi itu. Pesta itu menjadi arena tumbuh suburnya “virus SARA” yang berpotensi memecah belah kerukunan anak negeri.

Pesta bukan lagi dimaknai momentum kegembiraan dalam sebuah perhelatan. Ia menjadi ajang kontra-produktif, karena ukuran moral dari masing-masing pihak diterjemahkan  dalam frame berbeda. Tak tercipta frame moral bersama yang menjadi satu tujuan.

Tujuan universal dalam republik ini – dalam pesta demokrasi — diterjemahkan  dengan kepentingan kelompok atau golongan. Akhirnya tujuan mengisi kemerdekaan hanya sebatas sampai ke “pintu gerbang” bila tidak ingin disebut “tak mampu tancap gas” dalam akselerasi mencapai tujuan Indonesia maju dan sejahtera.

Kembali dalam pesta demokrasi di sini. Selalu saja “ternodai” black campaign  yang tidak mencerminkan budaya adi luhur Nusantara. Isi pesan bertendensi propaganda, yang bukan tidak mungkin menimbulkan disintegrasi. Kondisi ini yang membuat “Ibu Pertiwi menangis” melihat perhelatan pesta demokrasi di republik ini.

Betapa mudahnya anak negeri digiring ke arena kebencian satu sama lainnya. Dan memang isi pesan SARA sangat  menggugah emosi masyarakat. Bagaimana kita menyaksikan dengan mata telanjang “sentimen agama” menjadi senjata pamungkas menjatuhkan lawan-lawan politik. Walapun harus ditebus dengan harga mahal. Beginikah peradaban bangsa ini dalam setiap kali pesta demokrasi berlangsung?

Boleh jadi saya gagal paham melihat”budaya politik” anak negeri. Selalu saja bangsa yang beraneka-ragam ini disodorkan stimulus yang berpotensi memecah belah kerukunan. Pasalnya, “isu-isu SARA” dinilai sangat seksi untuk menghantam lawan-lawan politik. Bila fenomena ini dipelihara subur, terlalu mahal harga yang harus dibayar dengan penerapan model poilitik demikian!

Kita harus “tutup buku” drama pesta demokrasi yang kontra-produkstif itu. Potret itu, bila kita sepakat – menjadi harapan anak negeri. Mengapa harus dipelihara modus yang tidak mencerminkan “budaya tinggi” anak bangsa. Atau mungkin kita telah terjebak dalam pengkerdilan dalam menangkap essensi demokrasi. Entalah…!

Tapi paling tidak harapan untuk membangun budaya demokrasi yang adi luhur sesuai dengan nilai-nilai Nusantara senantiasa dibangkitkan. Dari waktu ke waktu terus dipupuk, sehingga kelak menjadi suatu budaya yang bercita rasa tinggi dalam peradaban bangsa ini.

Memang tidak gampang membangun sebuah peradaban tinggi. Rasionalitas masyarakat belum tumbuh subur dalam menilai demokrasi. Rasionalitas seakan berada di atas “menara gading” yang perlu instrumen untuk menggapainya.

Sementara kelas menengah kurang peduli dalam membangun karakter bangsa. Kita perlu banyak volunteer bersatu padu dalam mengedukasi budaya demokrasi ala Indonesia. Yang penuh kemajemukan, tanpa memanfaatkan kondisi itu sebagai pragmatisme untuk mencapai tujuan. Berulang kali kampanye dengan pesan-pesan hoax, ujaran kebencian menjadi rutinitas yang selalu dipertontonkan setiap pesta demokrasi digelar.

Jangan justru para elite politik – yang boleh jadi – masuk kategori kelas menengah justru membuat kondisi rakyat menjadi sasaran tembak menyebar kebencian, fitnah dan apa pun namanya. Sebab, ketidakbenaran akan menjadi kebenaran bila disampaikan terus menerus dan disebarkan secara massif.

Kini gong pesta demokrasi (pemilihan anggota DPR RI, DPRD dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden) telah ditabuh.  Minggu 23 September lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan jalannya kampanye. Ketua KPU Arief Budiman berharap kampanye dapat berjalan dengan damai. Selain itu, pasangan calon diminta tidak saling menghujat, tapi menampilkan program dan visi-misi. “Kampanye dengan aman, jangan saling menghujat dan jangan saling menghina, tapi tampilkan program visi-misi Anda untuk mendapatkan keyakinan masyarakat akan memilih Anda,” sambungnya.

Pada kampanye perdana itu, calon presiden dan wakil presiden serta delegasi dari partai politik peserta pemilihan umum menggunakan pakaian daerah. Keanekaragaman pakaian yang digunakan peserta pawai itu merupakan potret kemajemukan Indonesia. Seharusnya kemajemukan itu dipelihara sampai akhir kampanye

Jangan justru kemajemukan itu diamnfaatkan sebagai arena “adu domba”, fitnah, ujaran kebencian, sentiment agama dan sebagainya. Mari kita “lawan” cara-cara kampanye  seperti itu. Bila kita terus terjebak dengan model kampanye yang tidak “bermoral” itu, kapan kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpinan yang berkualitas.

Tapi saya yakin masyarakat dalam mengambil keputusan politik semakin rasional. Namun demikian, semangat untuk membuat program-program yang membawa kemaslahatan bangsa ini lebih baik, menjadi suatu keniscayaan dalam modernitas demokrasi.

Oleh karena itu, elit politik, seyogjanya sepakat  menjual kompetensi yang dapat membawa bangsa ini lebih maju. Telah lama rakyat hanya dijadikan sebagai objek politik praktis. Kini eranya harus kita rubah, supaya bangsa ini pun berubah lebih maju dan sejahtera.

Kita tak ingin bangsa ter-maginal-kan di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Kita tak ingin potensi bonus demografi pada 2030 justru menjadi beban bagi bangsa ini kelak. Kita tak ingin, potensi yang kita miliki itu hanya sebagai etalase yang tak dapat dinikmati bangsa ini.

Itu sebabnya Indonesia harus maju dan sejahtera. Untuk mencapai itu pintu masuknya adalah memilih pemimpinan yang bisa dipertanggungjawabkan, bila sejarah mempertanyakan, kelak. []Ilustrasi(SHUTTERSTOCK)

*Penulis adalah pemimpin redaksi pelakubisnis.com