Maluku Utara, Ekonomi Melesat & Masyarakat Bahagia

Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Kebahagian Maluku Utara berada pada posisi teratas provinsi di Indonesia pada 2017 lalu. Boleh jadi ke depan perekonomian provinsi ini akan tumbuh dan masyarakatnya makin bahagia.

Pemerintah Provensi Maluku Utara boleh merasa bangga. Betapa tidak, hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap  Indeks Kebahagiaan Indonesia berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) sebesar 70,69 pada skala 0–100. Angka ini menggambarkan tingkat kehidupan penduduk tahun lalu dinilai semakin bahagia.

Kontribusi masing-masing dimensi terhadap Indeks Kebahagiaan Indonesia adalah Kepuasan Hidup 34,80%, Perasaan 31,18%, dan Makna Hidup 34,02%. Sementara untuk masing-masing nilainya, Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,07, Indeks Dimensi Perasaan sebesar 68,59, dan Indeks Dimensi Makna Hidup sebesar 72,23. Sedangkan Indeks Kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, cenderung lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di perdesaan, yaitu 71,64 dibanding 69,57.

Berdasarkan hasisl survei BPS tersebut, mencatat secara regional, provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi pada 2017 adalah Maluku Utara dengan 75,68 poin. Pada waktu bersamaan, provensi ini pun mencatat pertumbuhan ekonomi tetinggi di Indonesia, yatitu sebesar 7,67%.

Indeks Kebahagiaan regional ini, menurut BPS banyak ditentukan oleh faktor hidup personal, yakni pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Sairi mengatakan DKI memang tidak berada di peringkat atas dalam indeks kebahagiaan nasional. “Di kota itu umumnya yang unggul dimensi personal, pencapaian persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” ujar Sairi. Namun di sisi lain, yaitu masyarakat perdesaan, terdapat keunggulan dalam dimensi hubungan sosial yang lebih baik dan nyaman.

Berbeda dari 2014 yang hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), dalam indeks 2017 ini, Badan Pusat Statistik menambahkan beberapa dimensi lain yaitu Dimensi Perasaan (Affect), dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Tak hanya itu, Dimensi Kepuasan Hidup pun terbagi lagi menjadi dua subdimensi, yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Kepala BPS Suhariyanto  menyebutkan, Maluku Utara menjadi provinsi dengan penduduknya paling bahagia jika dilihat dari dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. “Menjadi sangat berbeda ketika kita pergi ke Papua merupakan kebahagiaannya paling rendah, bisa dipahami di sana per sub dimensinya personal, karena berkaitan dengan pendidikan, pendapatan dan kondisi rumah, dan sebagainya itu yang mempengaruhi apa yang terjadi di Papua,” paparnya.

Dalam kasus Maluku Utara, laporan BPS menunjukkan adanya variabel kuat yang berhubungan dengan hubungan sosial antarmasyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak semua penduduk perkotaan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya karena adanya perbedaan pola kehidupan sosial antarsesama.

“Contohnya di Yogyakarta, kemiskinannya tertinggi di Pulau Jawa. Tapi kebahagiaan tertinggi juga di Yogyakarta. Jadi paling miskin, tapi paling bahagia. Hubungan sosial mereka bagus, merasa dihargai, dan bangga karena bisa saling tolong menolong,” ujarnya.

Memang tidak selamanya varaibel ekonomi suatu daerah menentukan tingkat kebahagian. Namun demikian, tingkat ekonomi juga turun menentukan kebahagian dari suatu daerah. Ambil contoh, Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia selama 2017 adalah Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi provensi ini sebesar 7,67%.

Ekonomi Maluku Utara tahun 2017 tumbuh 7,67 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,77 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 32,13 persen.

Berdasarkan data yang dirilis dari Bank Indonesia, ekonomi Maluku Utara pada triwulan VI 2017 tumbuh meningkat dibanding triwulan III 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 8,30% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76% (yoy).

Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit rumah tangga, pemerintah daerah di Maluku Utara, peningkatan pertumbuhan investasi yang dicerminkan oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) serta kinerja ekspor luar negeri yang disebabkan oleh tren peningkatan ekspor nikel.

Dari sisi penawaran, akselerasi perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017 terutama didorong oleh ekspansi pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, dan real estate.

Sementara menapaki triwulan I 2018, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,69% – 8,09% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan tumbuh positif, namun melambat seiring dengan berkurangnya kuota ekspor bijih nikel. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi triwulan I 2018 tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 6,91 – 7,31% (yoy). Peningkatan ini terutama terjadi seiring peningkatan PAD dan dana perimbangan yang dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan Maluku Utara.

Tiga sektor yang mempengaruhi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ialah pertanian 23,95 %, perdagangan 17,42 %, ddministrasi pemerintahan  15,81 %, sementara dari sisi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi bersumber dari industri pengolahan 32,13 %, dan sisi pengeluaran ekspor luar negri 716,56 %.

Berikut laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari tahun ketahun, pada tahun 2014 sebesar 5,09. Tahun 2015 6,10 %, tahun 2016 5,77 % dan pada tahun 2017 mencapai 7,67 %, dari data tersebut secara sistematis pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di susul provinsi kedua Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan gorontalo.

Sementara berdasarkan data BPS, Perekonomian Maluku Utara triwulan II-2018 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp8 932,8 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp6 132,6 miliar.

Ekonomi Maluku Utara triwulan II-2018 bila dibandingkan triwulan II-2017 (y-on-y) tumbuh 7,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh sebesar 14,76 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 119,42 persen.

Ekonomi Maluku Utara triwulan II-2018 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) meningkat sebesar 2,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 33,91 persen.

Ekonomi Maluku Utara semester I-2018 (c-to-c) tumbuh 7,60 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh sebesar 22,45 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 140,43 persen.

Boleh jadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di sana adalah pembangunan infrastruktur di sana yang dinilai telah membuka lapangan pekerjaan dan harapan baru bagi masyarakat. Cerita kedatangan Presiden Joko Widodo, ke Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, misalnya, dinilai sangat menyentuh penduduk setempat karena sudah 60 tahun lamanya mereka menantikan kedatangan seorang Presiden.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam siaran persnya, pada 8 Mei tahun lalu mengatakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2017 menjadi salah satu tumpuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan secara nasional. Salah satu kabupaten di Indonesia bagian Timur yang gencar dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan infrastruktur yang dialokasikan tahun 2017 oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Halmahera Tengah mencapai Rp 263,53 miliar. Dana tersebut terbagi atas infrastruktur untuk peningkatan konektivitas antar wilayah Rp 173,72 miliar, permukiman dan air minum Rp 17,45 miliar dan perumahan sebesar Rp 72,36 miliar.

Salah satu proyek prioritas untuk memperlancar arus lalu lintas adalah pembangunan Jalan Weda-Sagea dengan nilai kontrak sebesar Rp 51,51 miliar. Jalan Weda -Sagea mulai dibangun pada tahun 2016 dan progres fisiknya sudah terbangun sepanjang 18,14 km dari target total panjang ruas 60,80 km dengan lebar jalan yang dibangun sebesar 5,5 km dan ditargetkan selesai pada 2018. “Pembangunan jalan di wilayah Timur Indonesia tidak hanya untuk konektivitas, namun juga untuk mengurangi biaya angkut logistik,” kata Basuki.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus mendorong lahirnya inovasi dalam percepatan pembangunan desa. Inovasi dinilai akan menjadi kunci lahirnya berbagai terobosan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami memandang inovasi sangat penting bagi percepatan pembangunan desa. Saking pentingnya kami memandang perlu jika upaya lahirnya inovasi desa menjadi gerakan bersama,” ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendesa PDTT Taufik Madjid, dalam acara Bursa Inovasi Desa sebagai bagian dari kegiatan Program Inovasi Desa di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Kamis, 28, Desember 2017, sebagaimana dikutip dari inews.id.

Sementara Ketua Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) Nyoter J Koenaey mengatakan, BID dilakukan dalam rangka transformasi pengetahuan praktek inovasi pembangunan desa dari satu pemangku desa ke pemangku desa yang lain. Diharapkan dengan kegiatan ini para pemangku kepentingan desa memiliki kreativitas dan berpikir inovatif dalam melaksanakan pembangunan Desa terutama yang bersumber dari Dana Desa.  “Jadi nantinya dengan program inovasi desa, pembangunan kawasan perdesaan yang bersumber dari dana desa tidak hanya fokus pada persoalan infrastruktur semata,” katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Utara ini mengungkapkan dalam BID kali ini diikuti ratusan pemangku kepentingan desa bagi 197 desa di Maluku Utara.

KEK Morotai, mampu mendorong perekonomian Maluku Utara, Foto ist

Ke depan provinsi kepulauan ini akan terus berkembang. Apalagi pemerintah pemerintah menetapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kepulauan Morotai, Halmahera, Maluku Utara. Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba (AGK) memimpin langsung rapat koordinasi pembahasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai pada awal Januari lalu,  agenda rakor tersebut terkait dengan kemajuan dan kesiapan pengoperasian KEK Morotai yang rencana akan dimulai pada Juni 2018, rapat dihadiri dan Bupati Morotai Benny Laos juga melibatkan Dewan Nasional KEK dan Direktur PT Jababeka.

KEK ini merupakan Komitmen Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang dan mengembangkan kawasan Maluku Utara, KEK Morotai bagian dari Prov Malut telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2014 dengan luas area sekitar 1.101.76 Ha, Morotai memiliki keunggulan Geostrategis yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berdekatan dengan negara-negara di ASEAN, KEK morotai memiliki keunggulan wisata bahari dengan hamparan pantai dan laut yang indah dan mempesona.

Banyak manfaat dari pelaksanaan KEK di Morotai ini diantaranya akan membangun kawasan industri perikanan, pengolahan ekspor, kemajuan pariwisata dan turis serta pembangunan pusat industri logistik untuk Maluku Utara dan Indonesia, dengan ini semua berdampak akan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Malut, bahkan dengan adanya KEK Morotai ini akan menjadikan Morota sebagai basis atau sentral hubungan internasional di Kawasan timur Indonesia, sebagaimana dikutp dari malukuutaranews.com.

Meskipun kesiapan Kawasan Elonomi Khusus (KEK) Kabupaten Pulau Morotai, provinsi Maluku Utara (Malut), belum selesai 100 persen. Namun PT. Jababek sebagai pihak pekerja telah melaporkan ke pemerintah provinsi untuk segera diresmikan oleh Presiden. Hal ini terungkap disaat rapat antara perwakilan PT Jababeka dengan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, awal September

Direktur Marketing Office PT Jababeka Morotai, Basuri T. Purnama mengatakan,  infrastruktur baik itu jalan, kantor, home Stay, Hotel sudah dibangun sekitar 600 unit, sementara home stay ditargetkan dibangun 1.000 unit. Tapi yang baru selesai 41 persen, juga dibangun bangunan untuk masyarakat menyaksikan berbagai hiburan dan akan menjadi kota baru di Pulau Morotai.

Lanjut Basuri, KEK Morotai adalah daerah  yang menjadi pembeda. Dimana KEK Morotai didorong pada sektor Pariwisata dan sektor industri perikanan, namun yang menjadi kendala saat ini disektor industri perikanan, baik lahan maupun izin dari pemerintah pusat yang saat ini belum direspon.”Saat ini kami masih berpikir  sektor Pariwisata, karena sektor perikanan masih sedikit terkendala sehingga kami fokus pada Pariwisata,”ujarnya, sebagaimana dikutip dari indotimur.com.

Bila tidak ada aral melintang proyek KEK Morotai akan diresmikan pada tahun ini oleh Presiden Joko Widodo. Kita tunggu…! [] diolah dari berbagai sumber/yt/foto istimeah