Mandatori B20, Menekan Defisit Transaksi dan Emisi CO2

Defisit transaksi berjalan jika sudah mencapai 3%,  sudah lampu kuning. Pemerintah menyiapkan langkah-langkah untuk membuat angka defisit transaksi berjalan menurun. Salah satunya penerapan mandatori B20  secara lebih luas.

Defisit transaksi berjalan belakangan ini terus melebar. Walaupun masalah defisit transaksi berjalan  telah beralangsung sejak zaman Orde Baru. Namun demikian, pada zaman itu defisitnya belum membesar. Baru pada awal tahun ini trennya terus meningkat.  Bank Indonesia (BI) telah merilis data defisit neraca transaksi berjalan kuartal II-2018 tercatat 3% atau sebesar US$ 8 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 1,96%.

Melihat kecenderungan tersebut, Menteri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan defisit transaksi berjalan jika sudah mencapai 3%, artinya sudah lampu kuning, alias perlu berhati-hati. “Memang kalau dia sudah 3% atau lebih, itu selalu sudah harus mulai menganggap itu lampu kuning,” kata Darmin Agustus lalu.

Menurut Darmin,  pemerintah harus segera menyiapkan langkah-langkah untuk membuat angka defisit transaksi berjalan menurun.  Pemerintah akan memperhatikan nilai defisit transaksi perdagangan serta transaksi berjalan untuk perdagangan jasa, termasuk profit dari investasi dan sebagainya.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan impor dan memperkuat devisa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan strategis. Salah satunya adalah penerapan mandatory B20.

Pemerintah secara resmi meluncurkan mandatori biodisesel 20 atau B20 yang akan berlaku efektif mulai Sabtu (1/9) untuk semua sektor. Penggunaan B20 tidak hanya digunakan untuk public service obligation (PSO) namun juga non PSO meliputi alat berat hingga untuk keperluan industri,  yang berlangsung di lapangan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,  awal September lalu.

Peluncuran mandatory B20 ini ditandai dengan pengisian truk dan bus yang telah terparkir dengan bahan bakar yang sudah mengandung B20 dari sebuah truk tangki milik Pertamina. Dengan peluncuran ini, maka mulai 1 September 2018, semua penjualan solar di SPBU-SPBU akan diganti dengan Biodiesel 20 atau B20, yang merupakan campuran bahan bakar nabati (minyak sawit) sebanyak 20 persen dengan bahan bakar minyak (BBM) solar.

Terkait penerapan B20 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2018, Pemerintah akan melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh dan menampung apa yang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. “Tujuan untuk mencapai penerapan B20 ini harapannya bisa menghemat devisa kira-kira sekitar USD 2,3 miliar  untuk 4 bulan, September sampai Desember 2018. Kalau tahun depan, secara total mungkin bisa menghemat lebih dari 3,3 miliar USD. Ini termasuk juga PLTD yang dioperasikan oleh PLN. Malah kami juga minta ke PLN dalam dua tahun agar PLTD yang kapasitas operasionalnya sudah rendah, itu bisa diganti dengan 100% minyak kelapa sawit,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Perluasan Mandatori Biodiesel 20 persen (B20) yang direalisasikan Pertamina mendapat apresiasi dari Kementerian ESDM (16/9). Dalam kunjungan monitoring  implementasi B20 di Terminal BBM Kabil, Batam, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto melihat langkah percepatan yang dilakukan Pertamina. “Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen dari target periode berjalan, saya optimis bisa 100 persen di akhir tahun 2018 nanti,”kata Djoko Siswanto.

Direktur Logistik, Supply Chain, & Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan selama periode Januari hingga 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME (Fatty  Acid Methyl Ester) untuk campuran Solar sekitar 1,8 juta KL atau 80 persen dari target periode berjalan, yaitu berkisar 2,265 juta KL.

Menurut Gandhi, Pertamina selalu berupaya maksimal dan berkomitmen penuh menjalankan setiap penugasan yang diberikan Pemerintah. Termasuk menjadi penggerak dalam program mandatori B20. Ia menambahkan, pencampuran FAME ke bahan bakar jenis diesel ini bukanlah hal yang baru bagi Pertamina. Sebelumnya, Pertamina sudah melaksanakannya untuk bahan bakar jenis diesel PSO.

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk mensukseskan program Pemerintah. Momentum ini bisa menjadi trigger untuk badan usaha yang lain agar lebih cepat dalam menjalankan program B20,” kata Gandhi seraya menambahkan program mandatori  B20 yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk percepatan pemanfaatan green energy sekaligus menghemat devisa, dengan pengurangan potensi impor solar.

Langkah yang dilakukan yakni  mendorong pencampuran FAME baik untuk Bahan Bakar Diesel baik PSO (Public Service Obligations/Subsidi) maupun Non PSO. “Saya berharap Pertamina melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh yang nantinya dapat menekan impor Solar dan berimbas pada penghematan devisa,” pungkas Djoko.

Pasalnya, pemerintah terus berupaya untuk menekan defisit transkasi berjalan (current account deficit/CAD) untuk memperkuat fundamental perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) menargetkan, dengan berbagai bauran kebijakan yang dilakukan, posisi CAD bisa turun drastis menjadi 2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2019.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo ketika Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, pada 5 September lalu mengatakan salah satu langkah pemerintah yang dinilai efektif untuk menekan CAD adalah melalui implementasi penggantian solar dengan biodiesel 20 persen (B20). Sebab, dengan mengganti solar dengan B20, dalam jangka waktu 4 bulam pemerintah bisa mengurangi kebutuhan impor sebesar 2,2 miliar dollar AS dalam satu tahun. Diharapkan tahun depan implementasi B20 bisa mengurangi impor hingga 6,6 miliar dollar AS.

Memang program mandatori biodiesel memberikan banyak manfaat bagi negara. Dengan program ini, Indonesia dapat melakukan konservasi penggunaan energi fosil, mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan penghasil devisa terbesar, dan petani sawit juga akan diuntungkan.“Program biodiesel ini guna mengamankan devisa negara dan wujud komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana di Palembang, belum lama ini.

Peluncuran B20, (Sumber foto dokumen bpdp.or.id/Alfie)

Sejak dimulainya mandatori biodiesel pada 2006 dengan campuran bahan bakar nabati sebesar 2,5%, kini kandungan campuran itu sudah mencapai 20% dan akan terus ditingkatkan. Mandatori biodiesel merupakan program penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan yang merupakan hasil percampuran solar dengan bahan bakar nabati. Bahan yang digunakan untuk campuran solar itu merupakan bahan bakar nabati (fatty acid methyl eter/FAME) berbahan dasar sawit. Persentase kandungan bahan bakar nabati tersebut terus berubah setiap tahun.

Pada periode 2006 hingga 2009, tingkat pencampuran ditetapkan 2,5% hingga 7,5%. Persentase pencampuran terus meningkat pesat, dimulai pada 2013 hingga 2014 yang mencapai 10% (B10). Tahun berikutnya, persentase itu meningkat lagi menjadi 15% dan setahun kemudian naik menjadi 20% hingga saat ini. Ditargetkan, pencampuran itu bisa mencapai 30% (B30) pada tahun 2025.

Sejauh ini Jonan telah meneken beberapa regulasi yang mengatur tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis Biodiesel dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi itu menjelaskan aturan lanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Regulasi pertama yang diterbitkan ialah Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Aturan yang diundangkan sejak 24 Agustus 2018 itu mewajibkan badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) mencampur BBN jenis Biodiesel dengan BBM jenis solar sebesar 20% (B20).

Seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, BU BBM yang diwajibkan melaksanakan mandatori B20 ialah mereka yang memiliki kilang dan menghasilkan BBM jenis solar dan/atau yang melakukan impor BBM jenis solar. Apabila BU tidak menjalankan kewajiban tersebut, mereka akan dikenai denda sebesar Rp6.000 per liter volume BBN yang akan dicampur dengan BBM. Jika tiga kali peringatan tetap tidak patuh, sanksi lebih berat, yakni pencabutan izin, menanti mereka.

Paska terbit produk-produk turunan hukum yang melengkapi Perpres No 66 Tahun 2018 itu, pemerintah langsung bergerak cepat dengan menandatangani kontrak atau head of agreement (HoA) antara BU BBM dan BU BBN. Penandatanganan kontrak itu melibatkan 11 BU BBM, adalah PT Pertamina, PT AKR Corporindo, PT Exxonmobil, PT Jasatama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Shell Indonesia, PT Cosmic Indonesia, PT Cosmic Petroleum Nusantara, PT Energi Coal Prima, PT Petro Energy, dan PT Gasemas.

Penandatangan kontrak ini juga melibatkan 19 BU BBN meliputi PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Industri, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Musim Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia. Selanjutnya, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, PT Tunas Baru Lampung, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Sukajadi Sawit Meka

Saat ini, program mandatori biodiesel tengah diperluas, tidak hanya pada sisi konsumsi, tetapi juga pada sisi kualitasnya. Ini berarti pemerintah tidak hanya memacu konsumsi biodiesel sebanyak mungkin, tetapi juga memberikan manfaat seluas mungkin dan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara menjaga kualitas.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana, pemerintah telah membuat pedoman penanganan biodiesel saat didistribusikan. Yakni dengan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) solar sebelum dan setelah dicampur FAME. “Biodiesel itu diperiksa di semua titik. Baik di tingkat produsen, ketika didistribusikan, pada saat penyimpanan, dan di titik terakhir sebelum dijual ke konsumen,” jelas Rida, sebagaimana dikutip dari bpdp.or.id.

Lebih lanjut ditambahkan,  pasokan biodiesel masih melimpah mengingat kapasitas terpasang pabriknya mencapai 11,74 juta kl. Artinya, kapasitas yang ada masih bisa dioptimalkan hingga batas maksimal. “Target 2018, dengan adanya perluasan ke pertambangan, kami harapkan kurang lebih 3,5 juta kl. Ada tambahan 600 ribu kl dari pertambangan dalam satu tahun,” tutur Rida

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam siaran resminya mengatakan pasokan biodiesel nonsubsidi jumlahnya lebih besar, daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. “Berarti ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” kata Airlangga.

Apalagi bahan baku untuk memproduksi biodiesel Indonesia  cukup buat produksi biodiesel, yakni CPO (minyak sawit mentah), di mana kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton.

Bahkan, Indonesia menargetkan mampu mengekspor biodiesel sebesar 1 juta metric ton (MT) yang memiliki komposisi kelapa sawit hingga penghujung 2018. Target ini cukup optimis dicapai karena Indonesia memiliki pasar ekspor baru dari Tiongkok. “Kami optimistis sebab Tiongkok masih menjadi pasar ekspor terbesar,” kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan di Gedung Multivision Tower, Jakarta, akhir Agustus lalu.

Tapi menurut Wakil Ketua I Dewan Masyarakat Sawit Indonesia, Sahat M Sinaga, akhir Agustus lalu, harga TBS kelapa sawit di tingkat petani naik 12 persen dari Rp 1.140 per kilogram (kg) menjadi Rp 1.280 per kg sepekan terakhir. Kebutuhan CPO untuk perluasan pemanfaatan Biodiesel dalam program B20 diperkirakan 2,4 juta ton selama kurun September-Desember 2018. Sebanyak 1,4 juta ton di antaranya untuk transportasi pelayanan publik.

Sementara Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan perluasan mandatori pencampuran biodisel 20 persen (B20) ke solar nonsubsidi tidak mendongkrak pembayaran insentif sawit tahun ini. Pasalnya, harga indeks pasar (HIP) biodiesel saat ini trennya sedang menurun. Untuk September 2018 ini bahkan, harga pasar biodiesel lebih rendah dibandingkan HIP minyak solar.

“Hari ini adalah saat yang tepat untuk menerapkan perluasan mandatori biodiesel,” ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan Taningdjaja dalam konferensi pers di Multivision Tower, Kamis (30/8). Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak solar dengan HIP biodiesel.

Sebagai catatan, harga penyaluran biodiesel menggunakan HIP solar. Artinya, insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Penetapan HIP biodiesel dilakukan setiap bulan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada Januari 2018 lalu, tarif biodisel ditetapkan sebesar Rp8.000 per liter, di luar ongkos angkut yang ditetapkan oleh keputusan menteri ESDM.

Sementara, HIP biodiesel September 2018 berada di level Rp7.294 per liter, turun Rp306 dari HIP Agustus yang ditetapkan RP7.600 per liter. Penurunan harga biodiesel terjadi seiring turunnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO). Selanjutnya, HIP BBM minyak solar ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap tiga bulan terakhir. Terakhir, HIP BBM minyak solar untuk periode Juli sampai dengan September 2018 adalah Rp7.388,31 per liter.

“Ke depan, harga minyak diperkirakan masih akan tinggi sehingga insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tidak akan banyak,” ujarnya. Karenanya, menurut Paulus, alokasi penggunaan dana sawit untuk tahun ini untuk pembayaran insentif biodiesel tidak akan mengganggu alokasi dana untuk pengembangan industri sawit, termasuk untuk peremajaan (replanting). Jika ke depan harga biodiesel kembali menanjak, berdasarkan perhitungan industri dan BPDP-KS, dana sawit masih mencukupi untuk memberikan insentif pada konsumsi biodiesel dalam negeri. Tahun depan, konsumsi biodiesel diperkirakan berada di kisaran 6 juta kiloliter (kl). Apabila dana sawit ternyata kurang untuk membayar insentif dan menjalankan program pengembangan sawit, opsi yang akan diambil adalah mengerek pungutan sawit, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Sementara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memproyeksi, semua kendaraan berbahan bakar solar bakal menggunakan Biodiesel 20 (B20) pada akhir 2018. Target tersebut optimistis bisa direalisasikan, karena BPPT disebut telah melakukan pengujian terhadap kendaraan yang menggunakan BBM jenis Solar. Hasilnya semua kendaraan tersebut sudah lulus uji dan siap menggunakan B20. Selain menghemat biaya impor, penggunaan B20 juga memberikan kontribusi mengurangi emisi CO2 sebesar 6-9 juta ton per tahun.

Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penggunaan biodiesel dan energi terbarukan. “Kita perlu melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan karena saat ini penggunaan energi fosil masih sangat dominan dari bauran energi nasional sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan masih sangat kecil,” ujarnya kepada para menteri yang hadir dalam rapat terbatas yang dihadiri  Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mentan Amran Sulaiman, Menperin Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Seskab Pramono Anung, pada 20 Juli lalu. [] Yuniman T Nurdin