Menkeu: Kawasan Asia Timur Hadapi Lima Tantangan

Nusa Dua-Bali, 11 Oktober 2018, pelakubisnis.com  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) mengatakan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Timur masih menghadapi tantangan yang belum juga menemukan solusinya. Berbicara di depan seminar regional, “Resurgent East Asia: Adapting Its Developing Model to a Changing World”, yang juga dihadiri Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng dan mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu sebagai pembicara, Menkeu menguraikan lima tantangan yang dihadapi negara-negara di Asia Timur saat ini.

Kelima tantangan itu adalah kemiskinan, kesenjangan, tata kelola, perubahan iklim dan infrastruktur. Mengurangi kemiskinan masih menjadi agenda yang belum selesai di banyak negara. Bahkan di negara dengan pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Di Indonesia sendiri dalam sejarah untuk pertama kalinya kemiskinan di bawah angka 10%.

Menkeu menambahkan bahwa kesenjangan pendapatan semakin meningkat karena perekonomian yang tidak inklusif di negara Asia Timur.  Isu tata kelola, termasuk pelayanan publik yang buruk, lemahnya lembaga pemerintahan dan korupsi, masih menjadi tantangan di kawasan ini. Selain itu kawasan Asia Timur mengalami peningkatan jumlah maupun dampak dari cuaca yang ekstrem seperti banjir, kekeringan dan serangan gelombang panas memperburuk situasi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga diperparah oleh ketidak efisienan infrastruktur.

Kelambanan pertumbuhan ekonomi kawasan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni keseimbangan baru perekonomian Tiongkok, bertambah tuanya populasi, dan proteksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju. “Untuk menghadapi berbagai challenges itu kita perlu mengarah kebijakan yang lebih positif,” kata Menteri Sri Mulyani.

Ini artinya terus tetap mengoptimalkan keuntungan dari globalisasi dan kemajuan teknologi. “Kita harus pastikan kerangka kerjasama internasional dan pendekatan multilateral dijalankan kepada setiap negara agar  tercipta level of playing field yang dapat menghindari langkah-langkah proteksionisme. Kita juga harus menghindari pembuatan kebijakan yang distortif dan rembesan negatif yang akan meningkatkan ketegangan di negara Asia Timur,” lanjut Menkeu.

Untuk itu diharapkan negara-negara Asia Timur dapat bersama-sama menyalurkan aspirasi agar perekonomian global menjadi lebih baik. Selain itu, para pembuat kebijakan harus mengadopsi yang mengedepankan inklusifitas sosial. Kebijakan itu misalnya mengurangi ketidakseimbangan terhadap peluang, kesempatan kerja dan meningkatkan akses kepada pendidikan, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Menkeu juga mengingatkan agar kemajuan teknologi dapat mengedepankan inkulisifitas. “Di Indonesia kita bisa menyaksikan peran yang besar dari teknologi digital yang menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan.  Misalnya dengan menghubungkan antara sektor informal dengan sektor ekonomi formal“, jelas Menkeu. Sebagai contoh adalah keberhasilan GoJek yang berhasil menggandeng lebih dari sejuta pengojek dengan jumlah pengguna lebih dari 20 juta orang sebulannya.

Selain itu, strategi yang perlu dikedepankan adalah peningkatan peran serta perempuan. Mengutip laporan ADB, saat ini angkatan kerja perempuan Asia hanya setengahnya yang bekerja, sementara untuk pria, hampir 80 persen angkatan kerja yang bekerja. “Jika ini tidak diselesaikan maka ongkosnya akan besar bagi perekonomian global, kira-kira 4,5 triliun dolar AS pada tahun 2025 menurut survey McKinsey,” tegas Menkeu. [] yt/foto Kemenkeu/Biro KLI-Langgeng