Presiden RI: Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Kebijakan Akomodatif

Bali, 11 Oktober 2018, pelakubisnis.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan,  pengembangan ekonomi digital membutuhkan kebijakan yang akomodatif. Dalam hal ini, otoritas perlu menerapkan kebijakan secara light touch (tidak terlalu mengekang) dan safe harbour (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka). Dengan demikian, inovasi pun akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik. Hal tersebut disampaikan dalam Bali Fintech Agenda, salah satu kegiatan besar dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, hari ini (11/10) di Bali.

Presiden RI menambahkan bahwa ekonomi digital telah menjadi urat nadi perekonomian ritel saat ini. Pengaturan yang akomodatif menjadi semakin penting, agar masyarakat tidak terdorong ke arah sudut-sudut internet yang tidak diregulasi. Untuk itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal sosialisasi kepada otoritas.

Perhatian yang diberikan Presiden RI terhadap pengembangan ekonomi digital diapresiasi oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Presiden RI dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi, termasuk dari sisi kemudahan berbisnis (ease of doing business) maupun pembangunan infrastruktur. Hal tersebut memungkinkan ekonomi digital di Indonesia saat ini berkembang pesat.

Bali Fintech Agenda membuahkan 12 elemen untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan teknologi keuangan: 1) menyambut revolusi di bidang teknologi keuangan, 2) memberi ruang penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan layanan jasa keuangan, 3) mendorong kompetisi dan berkomitmen menciptakan pasar yang terbuka, bebas dan teruji, 4) mendukung keuangan inklusif dan mengembangkan pasar keuangan, 5) memonitor perkembangan secara erat untuk meningkatkan pemahaman atas sistem keuangan yang tengah berevolusi, 6) mengadaptasi regulatory framework dan pengawasan untuk pengembangan sistem keuangan yang stabil, 7) menjaga integritas finansial, 8) memperbarui kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang akomodatif, 9) memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan, 10) mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang mumpuni untuk menjaga kesinambungan manfaat teknologi keuangan, 11) mendorong koordinasi dan kerja sama internasional serta berbagi informasi, 12) mengembangkan pengawasan kolektif terhadap risiko sektor keuangan.

Ekonomi digital memang menjadi salah satu topik banyak diangkat secara internasional. Dalam kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menyampaikan optimalisasi teknologi ekonomi dan keuangan digital sangat penting untuk dapat mengambil keuntungan dari teknologi tersebut. Namun, terdapat pula risiko-risiko yang datang dari penggunaan teknologi. Pembuat kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung penggunaan teknologi secara meluas, dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan.

Luasnya jangkauan teknologi yang sangat besar telah pula memberi pengaruh kepada bisnis proses bank sentral, termasuk dengan munculnya tren uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency – CBDC). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, dalam seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Reinventing Bretton Woods Committee, menyampaikan bahwa Bank Indonesia, sebagaimana yang dilakukan bank sentral lainnya, tengah meneliti CBDC secara menyeluruh. Kajian dilakukan baik dari sisi manfaat dan risiko, maupun jenis-jenis penggunaan CBDC.

Munculnya tema ekonomi digital dalam berbagai forum yang berbeda menunjukkan keseriusan seluruh pihak untuk mempelajari topik tersebut lebih jauh. Dengan pengaturan yang baik, optimalisasi teknologi, serta penelitian yang menyeluruh, Indonesia pun dapat menarik manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan ekonomi digital.[] yt