Akhirnya Inalum Resmi Kuasai 51% Saham PTFI

Jalan panjang menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Inalum akhirnya tercapai. Momentum ini sesuai dengan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan. Suatu harapan baru bagi kemaslahatan bangsa ini!

Akhirnya divestasi saham  PT Freeport Indonesia benar-benar terealisasi. Boleh jadi 21 Desember 2018 menjadi kado istimewa bagi “ibu Pertiwi”. Betapa tidak, PT Indonesia Asahan Aluminium  (Inalum) sudah membayar lunas kewajiban divestasi saham tersebut.  Badan Usaha Milik negara (BUMN) ini  telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan PT Inalum meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut meluapkan kegembiraannya atas rampungnya akuisisi ini. Luapan kegembiraan ini disampaikannya melalui akun instagram pribadinya @jokowi.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan di Istana pada 21/12 lalu menilai momen tersebut dinilai bersejarah. Kepemilikan mayoritas saham PT Freeport itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PT Freeport, menurut Presiden Jokowi, ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

Selesainya proses divestasi itu membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing. Artinya aturan-aturan internasional dijalankan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebelumnya PT Inalum, Freeport McMoRan Inc, dan PT Rio Tinto Indonesia menandatangani Sales Purchase Agreement (SPA) dan perjanjian lainnya. Penandatanganan SPA ini merupakan tindak lanjut dari Head of Agreement (HoA) yang sudah ditandatangani pada 12 Juli 2018. Dalam ketentuan yang diatur dalam Head of Agreement (HoA) divestasi saham Freeport Indonesia, PT Inalum diberikan waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan transaksi divestasi 51% saham tersebut.

Pihak PT Inalum harus menyiapkan dana senilai USD3,85 miliar untuk membeli 51 saham Freeport Indonesia. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan, dana tersebut diperoleh Inalum dari hasil pinjaman sindikasi dari 11 bank. “Udah ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi,” kata Budi, sebagaimana dikutip dari okezone.com yang diposting 27 September lalu.

Dari dana USD3,8 miliar itu, sebanyak USD3,5 miliar akan digunakan untuk membeli saham Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Sementara, sisanya sebanyak USD350 juta untuk membeli saham Indocopper di PTFI.

Berdasarkan data yang dikutip dari CNBC Indonesia, pada 8/11 obligasi tersebut memiliki empat tenor, yakni tiga tahun dengan nilai emisi US$ 1 miliar dengan kupon 5,5%, tenor lima tahun senilai US$ 1,25 miliar dengan kupon 6%, tenor 10 tahun senilai US$ 1 miliar dengan kupon 6,875%, dan tenor 30 tahun senilai US$ 750 juta dengan tingkat kupon 7,375%.

Pada saat penawaran obligasi global mengalami oversubscribe (kelebihan permintaan). Untuk obligasi dengan tenor tiga tahun, kelebihan permintaannya mencapai US$ 4,1 miliar, untuk tenor lima tahun oversubscribe mencapai US$ 5,5 miliar, untuk tenor 10 tahun, mengalami oversubcribe mencapai US$ 7,1 miliar, dan untuk tenor 30 tahun kelebihan permintaan mencapai US$ 3,7 miliar.

Adapun, untuk bank Joint Global Coordinators (JGC) dalam obligasi ini adalah BNP Paribas, Citi, dan MUFG, sedangkan perbankan yang bertindak sebagai Joint Book Runner (JBR) adalah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered. Selain itu, obligasi ini sudah mendapatkan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan BBB- dari lembaga Fitch Ratings, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com.

Sementara sebelumnya terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia pada 21/12, Presiden Jokowi telah menerima Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, dan CO PT Freeport MacMoran Richard Adkerson.

“Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40% oleh BUMD Papua,” jelas Jokowi.

foto: bersama perwakilan Kemenkeu, PT Inalum, Gubernur Papu dll, dalam membahas saham BUMD Papua, PTFI, foto: Doc. Inalum

Pihak Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar USD819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Resminya pengalihan saham freeport Indonesia itu ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menggantikan Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak 1967 dan diperbarui pada 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. “Pada hari ini, telah kita selesaikan proses panjang perubahan KK Freport jadi UIPK. Hari ini telah kita selesaikan proses panjang perubahan KK Freport jadi IUPK. Hari ini telah selesai ditandatangani oleh Menteri ESDM, dan semuanya sudah diselesaikan,” ujar Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, 21/12.

Dengan terbitnya IUPK ini, PRFI akan mendapat kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapat jaminan fiscal dan regulasi.

Sementara PT Inalum merupakan Holding Industri Pertambangan (HIP) yang telah ditunjuk pada 27 November 2017. Ditandai dengan penandatanganan akta pengalihan saham seri B yang terdiri atas saham ANTAM sebesar 65%, PTBA Tbk sebesar 65,02%, TIMAH sebesar 65% serta PTFI sebesar 9,36% yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero).

PT Inalum sebagai HIP diberi tiga mandat utama yaitu menguasai cadangan strategis pertambangan nasional, meningkatkan nilai tambah industri pertambangan melalui hilirisasi, serta menjadi perusahaan kelas dunia. Pada 27 September 2018, Inalum dan PTFI menandatangani Perjanjian Divestasi PTFI. Setelah 51 tahun, saham PTFI sebesar 51,2% akhirnya dimiliki mayoritas oleh Indonesia melalui Inalum meski sejak 1967 Indonesia hanya memiliki 9,36% saham PTFI.

Tambang Grasberg, Freeport Indonesia, di Papua, f0t0 ilustrasi: ist

Paska akuisisi 51% lebih saham PTFI, langsung terjadi perubahan struktur manajmen PTFI. Clayto Alle Wenas atau Tony Wenas  ditujuk menjadi Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Menurut Tony mengatakan pastinya perusahaan akan fokus untuk transformasi dari perusahaan tambang terbuka ke pertambangan bawah tanah. “Underground akan mulai tahun depan,” kata Tony, pada 21/12 di Jakarta seraya menambahkan tambang terbuka Freeport diperkirakan akan habis mulai bulan depan. Untuk itu ke depannya, Freeport akan menyuntikkan dana besar-besaran.

“Tambahan US$ 14 miliar (setara Rp 203 triliun) hingga 2041,” ungkapnya. Sementara, untuk produksi diperkirakan akan menurun mulai tahun depan karena selesainya tambang terbuka. Namun, akan naik lagi pada 2020 dan 2021 setelah tambang bawah tanah berproduksi, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini sudah digali 700 km di bawah tanah, dan akan jadi 1.000 km. Jadi yang dibangun operasinya adalah tambang terumit di dunia. “Saya sangat menghargai dan sangat yakin insinyur Indonesia bisa. Orang Indonesia tahu kita bisa, tetapi kita masih perlu belajar, dan Freeport McMoran adalah the best operator for underground mining. Ini kesempatan besar untuk Indonesia sehingga putra putri Indonesia bisa belajar,” ujar Budi kepada media saat dijumpai dalam konferensi pers penyerahan IUPK-OP Freeport Indonesia, di Kementerian ESDM, Jakarta, pada 21/12.

Sementara Menteri ESDM  Ignasius Jonan memastikan, Kewajiban Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Hal senada pun disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus didorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas.

Di samping itu, dengan penguasaan saham PTFI 51%, menurut pengamat energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fachmi Radhi, yang dikutip dari sindonews.com, akan memberi dampak ekonomui, di antaranya peningkatan pendapatan deviden, pendapatan pajak dan royalty yang akan ditentukan dari besarnya pendapatan tahunan berjaan PTFI.

Berdasarkan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit, PTFI membukukan Earning After Tax (EAT), pendapatan setelah dikurangi pajak, sebesar US$ 4,44 miliar. “Dengan EAT sebesar itu, jangka waktu pengembalian  (Pay Back Period) pengeluaran divestasi saham sebesar US$ 3,85 miliar diperkirakan akan terpenuhi selama tiga tahun,” katanya di Jakaarata, 28/9.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia yang meningkat menjadi 51 persen  berdampak positif kepada penerimaan negara. “Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti lebih besar untuk negara dalam bentuk itu,” ujarnya di Jakarta, pada  21/12.

Bahkan menurut Sri Mulyani, berapa pun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara pasti akan lebih besar dibandingkan rezim Kontrak Karya. Hal itu bisa terjadi lantaran dengan ketentuan itu maka Freeport menggunakan sistem perpajakan tetap (nail down). Sistem pajak ini dinilai lebih menguntungkan lantaran Freeport bisa membuat proyeksi bisnis jangka panjang tanpa pusing menghitung besaran pajak. Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan pemerintah, sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keseluruhan komponen penerimaan pajak dan bukan pajak akan menggunakan Pasal 169 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penerimaan negara harus lebih besar.

“Dengan perubahan harga, kalau dijumlahkan seluruh penerimaan kita, baik dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) badan, PPh perseorangan, pajak pertambahan nilai (PPN), PBB, pajak air dan tanah, royalti, itu semuanya akan masuk dalam komponen yang secara total lebih banyak,” ujar dia, sebagaimana dikutip dari pikiran-rakyat.com.

Peningkatan pendapatan negara itu, sejalan dengan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan. BUMN akan menjadi ujung tombak proses hilirisasi pertambangan Indonesia guna memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat, termasuk menjalankan usaha pertambangan secara profesional dan bertanggung jawab. Demikian pernyataan  Menteri BUMN, Rini Soemarno atas divestasi saham 51% PTFI oleh PT Inalum [] dari berbagai sumber/Yuniman Taqwa