Darurat Energi, Percepat Proyek Mobil Listrik dan PLTN

Indonesia kini memasuki lampu kuning dalam penyediaan energi nasional. Bukan tidak mungkin Indonesia berpotensi mengalami kondisi darurat energi. Bagaimana kondisi ketahanan energi kita saat ini?

 Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) secara berkala menerbitkan Buku Outlook Energi Indonesia (BPPT-OEI). Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) BPPT, Gatot Dwianto, mengatakan  Buku OEI ini diterbitkan dengan mengangkat tema khusus sesuai permasalahan energi yang sedang mengemuka.  “Buku BPPT-OEI Tahun 2018 ini merupakan penerbitan yang ke sepuluh. Kali ini buku OEI mengambil tema Energi Berkelanjutan untuk Transportasi Darat,” jelasnya kala peluncuran Buku OEI 2018 di Kantor BPPT, Jakarta, pada 24 September 2018.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan, selama ini Indonesia terus dianggap sebagai penghasil minyak, gas dan batubara yang besar di dunia. Namun perlu diketahui dan disadari bersama, saat ini konsumsi minyak bumi Indonesia melebihi produksi sehingga menjadikan Indonesia sebagai importir minyak bumi.

“Di sisi lain, Indonesia belum memiliki cadangan penyanggah energi lain yang dapat memberikan jaminan pasokan dalam waktu tertentu apabila terjadi kondisi kritis dan darurat energy,” papar Unggul pada acara peluncuran buku Perspektif Potensi dan Cadangan Energi Indonesia, di kantor BPPT, September lalu.

Kekhawatiran akan ketahanan energi nasional inilah yang mendorong BPPT terus berupaya melakukan kajian teknologi di bidang energ. Khususnya untuk menciptakan inovasi energi terbarukan untuk menuju energy mix. Peluncuran buku ini merupakan salah satu upaya penting untuk mengubah mindset bersama bahwa pola eksploitasi energi yang saat ini dilakukan  perlu diubah agar Ketahanan Energi Nasional dapat terus ditingkatkan, sebagaimana dikutip dari Technology-Indonesia.com.

Menurut Unggul ada bebrapa rekomendasi yang harus dijalankan bila Indonesia tak ingin jatu ke “lubang” krisis energi. Misalnya upaya mengatasi ketergantungan terhadap impor minyak dari negara tertentu dan mengharuskan Indonesia lebih agresif mencari sumber-sumber pasokan energi fosil baru,

Di mana Indonesia sudah menjadi net importer (net importer; impor lebih besar dari ekspor) Crude Oil (Minyak Mentah) tahun 2003, kemudian berdasarkan proyeksi BPPT (Outlook Energi Indonesia), Indonesia akan menjadi Net importer Gas Tahun 2028. Selanjutnya, Batubara yang selama ini menjadi andalan kita ternyata juga tidak bisa berumur panjang, karena diperkirakan tahun 2048 nanti kita berpotensi menjadi net importer batubara.

Ketersediaan energi fosil semakin berkurang. Diperkirakan akan segera habis. Hal ini akan menyebabkan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energi fosil dalam negeri. Jumlah impor sudah lebih besar dari jumlah ekspor, atau sering disebut net importir. Indonesia sudah menjadi net importir minyak bumi sejak tahun 2004. Bila jumlah cadangan tidak bertambah dan kebutuhan meningkat seperti dalam proyeksi, maka pada tahun 2028 akan menjadi net importir gas bumi dan 2032 menjadi net importir energi.  Net importir batubara akan terjadi pada tahun 2038 bila yang diperhitungkan cadangan terbukti dengan nilai kalor lebih dari 5.100 kkal/kg, dan mundur ke tahun 2048 bila yang diperhitungkan cadangan total dengan nilai kalor lebih dari 5.100 kkal/kg.

Salah satu komoditas energi yang perlu mendapat perhatian adalah bahan bakar minyak (BBM), khususnya sektor transportasi. Lebih dari 94% penggunaan energi di sektor transportasi adalah BBM. Berbagai inovasi teknologi sudah diterapkan untuk perbaikan sistem transportasi yang bisa lebih menghemat penggunaan energi.

Saat ini konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,6 hingga 1,7 juta barel per hari (bph). Sementara itu, kemampuan produksi minyak nasional hanya berkisar 800 ribu bph. Untuk memenuhi kekurangan tersebut Indonesia harus mengimpor sekitar 900 bph.  Dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat, bisa dipastikan kebutuhan minyak Indonesia akan terus meningkat. Dampaknya, ketergantungan terhadap suplai energi dari luar negeri meningkat, dan ketahanan energi semakin tergerus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Januari tahun lalu pernah mengatakan, ketersediaan energi nasional  adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan kunci dalam mengurangi ketimpangan. Ia menyebutkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini, baru 50 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara  yang 50 persen masih tergantung kita pada impor.

“Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai terus menerus tanpa kita melakukan research, tanpa kita melakukan terobosan-terobosan dalam membangun ketahanan energi kita,  utamanya karena kita sekarang memiliki produksi CPO yang kecil,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Januari 2017.

Padahal, menurut Presiden, kita memiliki biomassa yang juga tidak kecil, memiliki batubara yang tentu saja turunannya ini kalau sebuah research yang baik, baik untuk CPO, baik untuk biomassa, baik untuk batubara dan bahan-bahan yang kita miliki akan memberikan terobosan, sehingga kita tidak ketergantungan terus pada yang namanya BBM.

“Saya kita seperti ide penemuan shale gas di Amerika, kira-kira terobosan seperti itu yang kita inginkan. Misalnya CPO dengan produksi, apa dengan hutan kelapa sawit kita yang mencapai 13 – 14 juta hektar, saya kira ini memberikan sebuah peluang kepada kita bahwa kita tidak ada ketergantungan dengan negara yang lain,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas mengenai rencana umum energi nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Januari tahun lalu.

Berdasarkan data dari World Energy Council, tingkat ketahanan energi di Indonesia berada di peringkat 75 dari 125 negara. Negara yang masuk ke dalam lima besar terbaik diantaranya Denmark, Swedia, Belanda, Swiss, dan Ingris.

Pengamat Energi, Marwan Batubara, mengatakan dalam Trilemma Index memuat setidaknya tiga variabel penilaian terkait ketahanan energi secara global, yaitu keamanan energi, ekuitas energi (eksesibilitas dan keterjangkauan) serta kelestarian lingkungan. “Di situ ditemukan daftar negara dengan ketahanan energi yang bagus, ada yang bagus, jelek dan sengat jelek. Kita termasuk yang jelek,” ujar dia dalam diskusi Menyoalkan Kebijakan Energi Nasional di Jakarta, ada 26 September 2018, sebagaimana dikutip dari liputan6.com.

Menurut Marwan, peringkat ini bisa menjadi gambaran bagi pemerintah soal kondisi ketahanan energi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, pemerintah harusnya bisa secara serius membenahi sektor energi di dalam negeri agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang lebih baik. “Misalnya soal ketersediaan, sejak 10 tahun lalu kita sudah bicara soal pembangunan kilang baru supaya aman dan tidak tergantung pada negara lain. Tetapi tidak ada satu pun yang membangun,” tandas dia.

Mengurangi ketergantungan terhadap energi bahan bakar konvensional dapat dilakukan dengan pemanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) rumahan. Salah satunya, mengembangkan teknologi Biogas Rumah (BIRU). “BIRU merupakan salah satu sumber EBT yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ditujukan kepada masyarakat lokal melalui pengembangan sektor yang mandiri dan berorientasi pasar,” kata Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna saat Editor Meeting di Jakarta, 19 November 2018.

Penggunaan limbah menjadi bahan baku biogas, kata Feby, menjadi salah satu keunggulannya adalah bahan bakunya bisa berupa kotoran binatang (bebek, sapi, ayam, kerbau, gajah, kambing) , tumbuh-tumbuhan (jerami padi, gandum, eceng gondok, batang jagung) bahkan ampas tahu. Sehingga limbah tidak percuma sebaliknya menjadi berkah bagi masyarakat sekitar karena  mendapat gas gratis untuk penggunaan sehari-hari. “Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan limbah ternak, khususnya manure dengan memanfaatkannya menjadi bahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi,” kata Feby, sebagaimana dikutip dari biru.or.id.

Sejauh ini, jelas Feby, program pemanfaatan biogas meliputi biogas rumah tangga, komunal, dan skala industri. Namun upaya pengembangannya dihadapkan pada tantangan seperti tidak adanya pendanaan dari APBN dan donor untuk mendukung program biogas. Selain itu, rendahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait, belum terintegrasi dengan program produktif lainnya, serta pemanfaatan biogas yang terbangun tidak berkelanjutan.

Sementara dalam dalam outlook energi Indonesia 2018, BPPT menyarankan penerapan inovasi yang dianalisis berdasarkan kasus untuk transportasi darat di Jabodetabek berikut ini: Pertama, perpindahan Moda Transportasi, dari angkutan pribadi ke Bus Rapid Transit (BRT), Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line (CL). Kedua, substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan listrik, bahan bakar gas (BBG), dan bahan bakar nabati (BBN). Ketiga, peningkatan Efisiensi Energi, untuk mobil penumpang, sepeda motor, bus dan truk, serta Cummuter Line (CL).

Program mobil listrik perlu dipercepat untuk meningkatkan ketahanan energi nasional (foto: ist)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan penggunaan kendaraan listrik, baik mobil maupun motor akan berdampak pada penurunan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Jabodetabek. Deputi Bagian Teknologi, Informasi, Energi dan Mineral (TIEM) BPPT, Eniya Listiani, mengatakan penggunaan kendaraan listrik akan sangat berguna untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dalam ‘Outlook Energi Indonesia 2018’ yang dikeluarkan BPPT, tercatat total penghematan BBM pada 2025 hingga 2050 untuk bensin sebanyak 3,8 juta kl dan untuk solar sebesar 0,3 juta kl.  Pada kajian BPPT, mobil dan motor listrik diasumsikan mulai digunakan 2025, dengan pangsa sebesar satu persen dari total penjualan kendaraan baru di Jabodetabek dan meningkat secara bertahap menjadi 100 persen pada 2050, sebagaimana dikutip dari liputan6.com.

Dengan asumsi tersebut, jumlah mobil listrik pada 2025 sebanyak 21 ribu unit, sedangkan motor listrik sebanyak 34 ribu unit. Kemudian meningkat menjadi sebesar 2,10 juta unit mobil listrik dan sebanyak 3,40 juta unit motor listrik pada 2050. Konsumsi energi spesifik dari mobil penumpang di Jabodetabek sebesar 8,3 liter/100 km dan mobil listrik sebanyak 15,58 kWh/100 km, sedangkan untuk motor sebesar 2 liter/60 km dan motor listrik sebesar 3 kWh/60 km.

Dengan demikian, pemanfaatan kendaraan listrik di Jabodetabek, selain berpotensi mengurangi konsumsi BBM, juga menurunkan tingkat kebutuhan energi mobil penumpang dan sepeda motor dari 86 juta setara barel minyak (SBM ) menjadi 67 juta SBM atau menurun sebesar 22 persen pada 2050.

Dengan opsi-opsi tersebut dapat lebih menghemat BBM dan mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga bisa meningkatkan ketahanan energi. Secara umum, opsi lain yang prospektif untuk meningkatkan ketahanan energi adalah mempertimbangkan keterbatasan sumber energi fosil. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), perlu menjadi bahan pertimbangan mendesak. Apalagi pembangkit ini mampu menghasilkan listrik skala sangat besar.[] dari berbagai sumber/Yuniman Taqwa