Revitalisasi SMK Guna Penuhi Kebutuhan Industri dan Sokong Perekonomian Nasional
Jakarta, 5 Desember 2018, pelakubisnis.com – Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mencatat dari 6,8 juta jumlah pengangguran, 20,7% atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah ini cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah mismatch antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
“Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, namun kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech dalam acara Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK, Rabu 5/12), di Jakarta.
Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian bersama Kemendikbud dan lembaga terkait lainnya menyusun Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Roadmap ini bukan hanya berfokus pada SMK, tetapi juga pada Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri secara masif.
Menurut Darmin terdapat empat perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK. Tren pertama, munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang dapat bekerja di mana saja.
Tren kedua, peran Long Life Learning. “Dengan kemajuan digital, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah formal saja dan memungkinkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia,” kata Darmin
Tren ketiga, penggunaan media sosial yang banyak memunculkan talenta secara global tidak peduli seberapa jauh lokasinya. Tren keempat, manajemen kinerja berbasis analisis data. Maksudnya, kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam, kerja tetapi berdasarkan produktivitas mereka.
“Menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan tren global tersebut, revitalisasi SMK secara menyeluruh mendesak dilakukan. Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, Training of Trainers Guru, hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK” tutur Menko Darmin.
Lebih lanjut dijelaskan, kini memiliki jurus baru yang efektif untuk merevitalisasi SMK. Caranya dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi. “Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemprov lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerah yang harus dikembangkan dan kewenangan SMK ada pada Pemerintah Provinsi sehingga revitalisasi dapat dilakukan secara masif dan sesuai kebutuhan daerah,” jelas Darmin.
Pemerintah sendiri telah membuat pilot project untuk Jurusan Kopi di Jawa Barat. Pilot project yang sudah dimulai pada tahun ajaran 2018 ini melibatkan 66 siswa. Output yang dihasilkan dari pilot projectini, selain mendapatkan ijazah, seorang siswa akan mendapatkan 6 kompetensi keahlian dalam 3 tahun.
Selain itu, untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan tenaga kerja, Kemenko Perekonomian bersama Kemdikbud dan lembaga terkait dibantu oleh World Bank Group, telah menginisiasi dan menjalankan program Skill Monitoring System (SMS).
“Dalam SMS ini, terdapat 35 Critical Occupation List (COL), yang dibutuhkan saat ini dan mendatang. COL sendiri bertujuan untuk memberikan informasi skill dalam pasar kerja, sehingga dunia pendidikan, termasuk SMK dapat mengetahui keahlian apa yang dibutuhkan oleh industry,” jelas Menko Darmin.
“Merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, utamanya SMK, bukan hanya dapat mengurangi pengangguran, tetapi lebih dari itu dapat mengantarkan perekonomian Indonesia sejajar dengan negara negara maju lainnya, dan menjadikan SDM yang berdaya saing tinggi hingga ditingkat global. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkas Menko Darmin. []ekon
