Wapres: Perlu Badan Otorita Integrasikan Sistem Transportasi Jabodetabek
Jakarta, 28 Januari 2019, pelakubisnis.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek (Jakarta, Bodor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28/1.
Rapat tersebut didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wapres Jusuf Kalla melakukan peninjauan titik kemacetan lalulintas se-Jadobetabek dari udara.
Menurut Wapres, dalam rapat yang membicarakan penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek itu, bukan hanya transportasinya yang harus diselesaikan, tapi rencana kota seperti pemukiman, dimana daerah yang arus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasilah.
“Jadi karena begitu banyak moda transportasi ada Kereta Api, ada komuter, ada LRT, ada MRT ada Bus, ada Busway bagaimana mensinkronkan itu dalam satu operasional,” kata Wapres.
Namun Wapres mengingatkan, saat ini MRT masih dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses, tapi harus segera diselesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nya dulu masing masing daerah, sehingga ada sinkronnya, bisa satu jadinya.
“Nanti, ada otorita, nanti masing masing gubernur ada di situ, otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” jelas Wapres.
Untuk mengintegrasikan sistem transportasi Jabodetabek itu, menurut Wapres, anggaran keseluruhannya mencapai Rp600 triliun, yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Dana tersebut, sambung Wapres, untuk masa investasi selama 10 tahun
Transportasi Umum
Badan Otoritas tersebut, menurut Wapres Jusuf Kalla, akan melaksanakan koordinasi bagaimana moda-moda nyambungnya antara Jakarta dengan Bekasi, dengan Tangerang. Bagaimana Jakarta ini orang mendorong menjadi memakai kendaraan umum kalau dulu 49% sekarang 19%.
“Kalau dulu orang-orang masih bergelantungan di bus-bus yang tua itu kan karena 49%. Karena sekarang semua baru turun karena begitu banyaknya mobil pribadi dan jalan-jalan makin baik, jalan makin baik, jembatan makin baik, mobil pribadi makin murah maka orang akan cenderung memakai mobil pribadi. Sekarang kita mesti balik kembali lebih banyak memakai kendaraan umum tapi harus dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Wapres.
Untuk mendorong masyarakat naik kendaraan umum tersebut itu, pemerintah akan mendorong insentif dengan cara parkir dimahalkan, atau diterapkan sistem jalan berbayar atau Earning Road Price (ERP).
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. []RAH/JAY/ES/setkab
