Pengusaha Wanita Lebih Berpeluang Sukses

Perempuan lebih gigih, ulet dan teliti dibandingkan laki-laki. Kemampuan itu modal dasar menjadi pengusaha. Bukan tidak mungkin kontribusinya mampu mengurangi angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan agar tujuan pembangunan berkelanjutan untuk agenda 2030 dapat tercapai.
Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaaan Rapat Kerja Nasional ke – 28 (XXVIII) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Oktober tahun lalu mengatakan, para perempuan untuk tidak takut menjadi pengusaha. Perempuan pengusaha pantas sukses, karena lebih ulet, teliti, dan perhitungan.
Menurutnya perempuan pengusaha lebih gigih dari pengusaha laki-laki, lebih ulet, lebih teliti. Yang lebih penting itu, kalau ngitung lebih itungan. Terpaut seribu saja mana mau. Dengan sifat perhitungan itu, perempuan pengusaha lebih memiliki kemampuan dasar dalam menjalani usaha, atau menjadi pengusaha sukses.

Itu menjadi modal bagi pengusaha agar jadi sukses. Kalau tidak tau hitungan jangan jadi pengusaha. “Perempuan lebih teliti dalam menghitung cost-nya berapa, untungnya berapa, itu yang saya yakini,” kata Jokowi seraya menambahkan saat ini banyak UMKM dijalani oleh perempuan. Makin maju UMKM, berarti ekonomi Indonesia semakin maju, sebagaimana dikutip dari infopublik.id.

Jokowi berpesan, dengan menguasai hampir seluruh unit usaha menengah di Indonesia, perempuan pengusaha jangan takut dengan persaingan pasar luar negeri. Harus pintar mencari celah pasar tersebut, dan jangan terpaku hanya di Eropa, ataupun Amerika saja. Jangan berfikir pasar ekspor hanya Eropa, Amerika dan Jepang,tapi masih banyak negara lain, seperti Afrika dan lainnya. Perempuan pengusaha Indonesia tidak boleh takut dengan tantangan dan kompetisi dengan negara lain.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) membantu pemerintah dalam membangun jiwa kepemimpinan dan kemandirian perempuan Indonesia agar tingkat partisipasi perempuan Indonesia di dunia kerja meningkat. “Kehadiran IWAPI sangat membantu dan memberikan kontribusi signifikan dalam membantu kami melakukan tugas pengembangan dan perluasan akses kesempatan kerja bagi perempuan,” ujar Hanif saat menghadiri acara Gelar Produk IWAPI di Kota Depok, minggu ketiga Januaru lalu, sebagaimana dikutip wartaekonomi.co.id.

IWAPI yang dibentuk pada 1975 saat ini telah memiliki 40 ribu anggota pengusaha perempuan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Anggotanya terdiri dari 85 persen pengusaha kecil dan mikro, 13 persen usaha menengah, dan dua persen usaha skala besar. “Saya mengapresiasi IWAPI yang berperan terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan kewirusahaan, membuka akses bagi perempuan terhadap teknologi, pemasaran, dan keuangan. Ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja” ungkap Hanif.

Dalam membangun peningkatan perekonomian Indonesia, kata Hanif, pemerintah perlu sinergi dan peran aktif masyarakat. Kehadiran IWAPI dirasa Hanif sangat membantu.”Kami merasa terbantu dengan kehadiran komunitas masyarakat produktif seperti IWAPI, khususnya dalam penciptaan wirausaha mandiri baik di tingkat nasional maupun daerah,” tuturnya.

Walau masih ada hambatan berbasis gender dihadapi wanita pengusaha. Sejumlah hambatan tersebut dihadapi perusahaan milik perempuan saat berpartisipasi dalam pengadaan publik sehingga menimbulkan kesenjangan dengan laki-laki pengusaha.

Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia (Millennium Challenge Account Indonesia), Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz, menuturkan kesenjangan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan rendahnya partisipasi wanita pengusaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.”Padahal, minat wanita pengusaha berpartisipasi sebetulnya sangat tinggi,” ujar Dwi dalam keterangan di Jakarta, pada akhir Maret tahun lalu, sebagaimana dikutip dari wartaekonomi.co.id

Sementara survei Penyedia Berbasis Gender yang telah dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCA-Indonesia, dalam hal layanan keuangan, 62% dari perusahaan milik laki-laki yang pernah ikut tender pemerintah pernah mengajukan pinjaman dari bank, tetapi hanya sekitar 50% perusahaan milik perempuan yang melakukannya.

Perusahaan milik perempuan menilai diri dua kali lebih tidak mampu memenuhi persyaratan pinjaman dari bank dibanding perusahaan milik laki-laki. Riset ini mengidentifikasi terbatasnya pengetahuan perempuan tentang peraturan pengadaan, terutama mengenai kebijakan yang memungkinkan perusahaan kecil menjadi penyedia dalam pengadaan bernilai di bawah Rp2,5 miliar.

Namun demikian, upaya memperkuat peran wanita di sektor usaha, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) bekerjasama mendorong kemajuan pengusaha wanita. MoU kerjasama PGN-IWAPI dilakukan bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IWAPI di Hotel Grand Inna Padang tanggal 8-10 Oktober 2018.

MoU ditandatangani Direktur SDM dan Umum PGN, Desima E Siahaan dan Ketum IWAPI, Dyah Nita Hapsari disaksikan Menko Pembangunan SDM dan Kebudayaan yang diwakili oleh Deputi bidang Koordinasi Perempuan dan Anak Ghafur Akbar Dharma Putra, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie, pada Oktober tahun lalu, sebagaimana dikutip dari beritasatu.com.

Desima mengungkapkan MoU tersebut merupakan langkah taktis dan strategis menjawab kebutuhan bisnis masa depan. Persoalan kebutuhan energi adalah hal utama bagi pelaku usaha. IWAPI berisikan pejuang ekonomi kaum hawa menjalar dari ekonomi skala besar hingga kelas UMKM. “Dengan semangat organisasi yang merdeka dan setara, IWAPI bertanggungjawab untuk memajukan perempuan Indonesia,” tutup Desima.
Sementara Indonesia sebagai salah satu negara agraris tropis terbesar di dunia semestinya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Namun, pada kenyataannya Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan semua potensi sumber daya alam dan manusianya.

Ketua Umum IWAPI Nita Yudi mengatakan, sangat mengapresiasi dukungan nyata pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian untuk mendorong wirausaha agrobisnis. Terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan isu strategis dan penting dalam kerangka pembangunan pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan.

“Bagi IWAPI yang sebagian besar 85% anggotanya adalah perempuan yang mempunyai usaha di skala UMKM/UKM, harus menjawab dan menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan keahlian kewirausahaan, keterampilan dan juga inovasi agar tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang,” katanya sebagaimana dikutip dari okezone.com.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi peran perempuan pengusaha dan terus mendorong perannya dalam membangun perekonomian Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Amran dalam sambutannya kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Bandung. “Ada 49% perempuan di Indonesia. Kita butuh banyak perempuan pengusaha untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Memberdayakan perempuan, juga berarti memberdayakan keluarga, memberdayakan generasi masa depan Indonesia,” kata Amran dalam keterangan tertulis, (13/2/2019), sebagaimana dikutip detik.com.

Menurut Amran, pengusaha bidang pertanian saat ini semakin dipermudah. Terbukti investasi dan ekspor yang jadi kunci pembangunan pertanian Indonesia semakin bergairah. Kementan mencatat berhasil meningkatkan investasi dari Rp 29,3 triliun di 2013 menjadi Rp 61,6 triliun, atau meningkat 110%. Demikian juga dengan tren ekspor pertanian secara nasional yang nilainya meningkat 29,7%, dari Rp 384,9 triliun di 2016 menjadi Rp 499,3 triliun pada 2018.

Sehingga para perempuan UMKM di bawah bendera IWAPI siap menghadapi tantangan tersebut, bahkan menciptakan peluang meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi tidak saja di tingkat daerah, nasional, regional, bahkan menembus pasar internasional. Hal itu sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IWAPI ke 28 pada Oktober 2018 di Padang.
Dalam kesempatan berbeda, Nita Yudi mengatakan, pelaku usaha akan semakin berkembang jika ditunjang dengan penekanan suku bunga pada Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Menurutnya, daya saing kaum perempuan sebagai pelaku usaha mengalami perkembangan cukup signifikan, khususnya di dunia online.

Nita mengatakan, suku bunga KUR di Indonesia saat ini sebesar 7 persen dari angka sebelumnya yang mencapai 21 persen. Hal itu dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan negara tetangga. “Di Thailand itu perempuannya dapat support dari pemerintahnya dikasih bunga 2,5 persen per tahun. Kami berharap pemerintah kita juga bisa turunkan lagi,” ujarnya saat menyambangi pameran UMKM IWAPI Depok di Rawa Denok, Pancoran Mas, minggu ketika Januari lalu., sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Tidak hanya dengan suku bunga, perubahan paradigma pun menjadi tantangan lain untuk perempuan Indonesia dapat bersaing dengan dunia yang saat ini semakin canggih. “Di daerah itu masih banyak yang menganut culture patriarki, kalau perempuan itu hanya bisa di rumah, yang harus kita tahu kalau perempuan itu berhak jadi pengusaha dan perempuan tidak hanya di rumah,” ujar Nita.

Untuk meningkatkan jumlah wanita yang berkembang, masih dari sumber kompas.com, IWAPI turun langsung ke masyarakat dengan konsep road show. “Kami tidak hanya datang ke kota-kota besar. Namun, kami juga menyambangi kota-kota kecil, program road show ini juga untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM berbasis online,” ucap Nita.

IWAPI terus memberdayakan ekonomi perempuan yang berwirausaha, peningkatan kualitas SDM perempuan, kegiatan ekonomi produktif. Langkah itu berpotensi memberikan dampak positif mengurangi angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan agar tujuan pembangunan berkelanjutan untuk agenda 2030 dapat tercapai.[] dirangkup dari berbagai sumber/ Yuniman Taqwa/Foto: IWAPI