Interaksi Positif Membangun SDM

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Akhir Mei lalu, muncul keceriaan bercampur galau di kalangan masyarakat. Antara keceriaan dan kegalauan hanya dibatasi tirai tipis yang kadang-kadang tak mampu terjawab apa adanya. Ia bergumal dalam ke-ego-an insani. Tapi itulah tuntutan yang harus dipenuhi karena ikatan-ikatan norma yang terawat dari waktu ke waktu.

Betapa tidak, Hari Raya Idul Fitri semakin dekat. Kebutuhan mudik pun tak terelakkan. Di samping menguras energi – mudik ke kampung halaman – tapi juga merogok kocek dalam untuk mewujudkan ritual tahunan itu. Berapa pun harga yang harus dibayar, bagi masyarakat merupakan keniscayaan dalam mewujudkan norma sosiologis dalam ikatan kekeluargaan, kerabatan dalam struktur masyarakat.

Momentum itu dalam waktu bersamaan dihadapi realitas tahun ajaran baru. Di mana setiap tahun, masyarakat kita masih banyak dihadapi problem  banyaknya pengeluaran. Setiap tahun ajaran baru, selalu muncul masalah biaya untuk melanjutkan pendidikan putera-puterinya. Fenomena ini seakan menjadi tradisi kita, walaupun pemerintah mencoba memberi treatment biaya pendidikan gratis untuk level-level tertentu.

Tapi treatment itu belum mampu menyentuh rasa gembira masyarakat secara total. Masyarakat di Ibu Pertiwi – sebagian masih belum mampu berdiri seimbang – bila dihadapi dengan persoalan-persoalan pembiayaan. Walaupun secara angka-angka tingkatan kemiskinan anak negeri makin melorot menjadi 9,66%. Dan angka ini merupakan terendah tingkat kemiskinan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu sempat terdengar keluh kesah ibu-ibu di komplek perumahan di bilangan, Kabupaten Bogor. Ibu-ibu itu mengeluh tingginya biaya  untuk bisa mengenyam pendidikan. Dalam dialog emak-emak di komplek perumahaan itu, saya sempat merekam: “Kok mau lanjut ke SMA negeri harus mengeluarkan biaya masuk dan uang SPP bulanan. Apa bedanya dengan sekolah di SMA swasta, kalau  memang harus membayar uang pangkal dan SPP?”

Saya pun tak habis pikir, kenapa sekolah negeri masih memungut biaya? Padahal sepengetahuan saya, pemerintah telah menanggung biaya pendidikan dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), seperti di Jakarta. Mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta sangat besar, sehingga, Pemda DKI Jakarta bisa memberi subsidi. Mungkin ada kesepakatan antara orangtua murid dengan pihak sekolah untuk melengkapi fasilitas sekolah yang diharapkan dapat memberi kemaslahatan bagi anak didiknya. Misalnya melengkapi fasilitas kegiatan ekstrakulikuler dan sebagainya, sehingga menimbulkan biaya tambahan.

Sementara dalam upaya meningkatkan standar kompetensi siswa, dan memenuhi potensi bakat dan minat para murid, agar dapat tersalurkan, maka bila ada inisiatif pungutan-pungutan biaya di sekolah-sekolah negeri, dan disepakati wali murid, menjadi bukan sesuatu yang haram. Justru ini merupakan interaksi positif antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tapi persoalannya, apakah masyarakat kita sudah mampu mengakomodir nilai plus dari eksistensi sekolah negeri dengan beban biaya tambahan? Hal ini yang seharusnya dicarikan solusi yang atraktif, sehingga tidak memberatkan beban yang berat bagi masyarakat.

Memang sejauh ini pemerintah sudah menggelontorkan dana besar untuk subsidi biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Program Kartu Indonesia Pintar, misalnya. Berdasarkan data Kemdikbud, bantuan PIP dimulai sejak 2014 dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 4.322.559.975.000,-. Hingga bulan Desember 2018, total dana PIP yang telah disalurkan sebesar Rp 42.837.024.725.000,-.

Biaya itu sangat membantu anak didik yang kurang mampu dalam memenuhi perlengkapan dalam menjalankan proses pendidikan. Manfaatkan dana tersebut untuk tujuan dan sasaran yang tepat, sehingga bantuan tersebut dapat meringatkan masyarakat yang kurang mampu dalam melengkapi fasilitas anak-anak didik.

Artinya treatment yang dilakukan pemerintah dalam program pendidikan sudah on the track. Namun demikian, ada hal-hal yang mesti dicermati dalam perspektif meringankan beban masyarakat mengenyam pendidikan berkualitas. Pasalnya, tidak semua atribut atau instrumen pendidikan dan penunjangnya dapat diakomodir pemerintah. Mungkin fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan yang sifatnya ekstrakulikuler maupun penyaluran bakan dan minat anak didik belum mampu sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Dalam kasus-kasus demikian, muncul inisiatif dari pihak pengelola sekolah negeri untuk mencari solusi pembiayaan penunjang pendidikan yang tidak ditanggung pemerintah. Di mana pihak sekolah melakukan rembuk kepada wali murid untuk mencari solusi kekurangan biaya penunjang kegiatan sekolah.

Dalam kasus demikian, memang sering dilakukan sekolah-sekolah negeri. Tapi ingat, tingkat pendapatan masyarakat tidak merata – walaupun tidak termasuk dalam kategori kelompok penduduk miskin – bila dihadapi beban biaya yang tinggi, juga akan mengeluarkan “kalkulator menghitung biaya hidup”. Dalam momentum seperti itu, ada “tarikan beban” yang cukup berat bila kalkulasi biaya yang harus dikeluarkan tidak masuk daftar pengeluaran rutin. Hal demikian yang menjadi beban masyarakat ketika tahun ajaran baru.

Masih lekat dalam ingatan pada awal tahun 70-an. Saat itu saya masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Masih ingat berapa SPP setiap bulannya yang harus dikeluarkan, hanya sebesar Rp 60/berbulan. Angka itu nilai terendah yang harus orangtua saya bayar tiap bulannya. Tapi, ada juga yang membayar lebih mahal, mencapai Rp 320/per bulan. Artinya, sistem pembiayaan pendidikan saat itu dihitung berdasarkan kemampuan orangtua murid.

Tapi ketika saya mengikuti pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), biaya pendidikan tidak lagi diberlakukan berdasarkan kemampuan orangtua murid. Biaya pendidikan dipukul rata setiap murid, sampai saya mengikuti jenjang pendidikan tinggi swasta pun – biaya pendidikan – diberlakukan sama untuk semua anak didik.

Kembali pada ocehan emak-emak akhir Mei lalu. Ada rasa gundah atau galau menghadapi tahun ajaran baru kali ini. Di samping momentumnya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, juga dihadapi dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan demi keberlangsungan pendidikan putera-puterinya.

Ini yang membuat saya berempati! Saya merasakan problem itu ada. Ada semacam kewajiban kolektif untuk merasakan beban yang sama, padahal belum tentu kemampuan memikul beban diantara kita sama. Mengapa kita tidak kembali ke masa silam – dengan memikul beban tambahan pendidikan – berdasarkan kemampuan masing-masing orangtua murid.

Rasanya kita perlu mengadopsi instrumen-instrumen memenuhi beban tambahan biaya pendidikan plus berdasarkan kemampuan orangtua murid. Bila masa silam kita berhasil membagi beban berdasarkan kemampuan masyarakat, mengapa kita harus egois untuk sebuah nilai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sebagai instrumen kemajuan bangsa.

Toh Pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata, melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan itu sendiri. Mampukah kita membangun interaksi positif tiga pilar tersebut demi kemajuan bangsa Indonesia. []Foto: Shutter Stock yang diunduh dari kumparan.com

 

*Penulis adalah pimpinan redaksi pelakubisnis.com