Kabupaten Gunung Mas, Kandidat Ibukota Indonesia

Kalimantan menjadi kandidat rencana pemindahan Ibu kota Indonesia. Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan serta Gunung Soeharto, Kalimantan Timur, merupakan tiga wilayah yang menjadi pertimbangan pengganti Jakarta sebagai Ibukota. Gunung Mas, digadang-gadang calon kuat terpilihnya calon Ibukota Indonesia.

Rencana perpindahan Ibu Kota Jakarta kembali berhembus kencang. Paska Pemilihan Umum 17 April lalu, Presiden Joko Widodo membahas serius rencana pepindahan  ibukota itu. Wacana ini  jauh hari digulirkan di era pemerintahn Presiden Soekarno. Bahkan, di era Presiden Soeharto pun sempat begulir rencana permintahaan Ibukota itu. Tapi Alhasil, puluhan tahun dan beberapa kali pergantian Presiden Indonesia, rencana itu tak pernah kunjung terealisasi.

Kini wacana pemindahan ibu kota kembali santer dibicarakan. Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap serius terhadap rencana tersebut. Keseriusan itu ditunjukkan  Jokowi dengan menyempatkan diri meminjau sejumlah lokasi yang akan menjadi alternatif calon ibukota tersebut.  Ada tiga lokasi yang disebut-sebut menjadi calon kuat pengganti Jakarta sebagai ibukota. Diantaranya adalah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Sementara dalam penentuan wilayah yang menjadi ibukota, ada beberapa aspek yang menurut Jokowi  menjadi calon ibukota. Masalah sosiologis, masalah lingkungan, masalah kebencanaan, masalah yang berkaitan dengan sosial politik, kebutuhan air bisa bersih, kadar gambut, serta masalah konstruksi untuk calon ib kota tersebut.

Namun demikian, Jokwi memberi sinyal terkait lokasi yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai ibukota baru Pemerintah Indonesia. Yakni, di Kabupaten Gunung Mas. Pertimbangannya, ketersediaan lahan masih cukup banyak.

Paling siap untuk dijadikan ibukota baru jika dilihat dari sisi luas wilayah. “Mau minta 300.000 hektar siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Gunung Mas, pada 8/5 lalu.

Presiden Jokowi meninjau salah satu daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan tenga, foto: ist

Selain itu, Jokowi menilai, Kalteng juga relatif aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, di samping pasokan air bersih yang memadai. “Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak,” ucap dia.

Kedatangan Jokowi ke Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan ibukota baru. Namun, soal kelayakan, Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, kajian, dan dalam hitung-hitungan karena banyaknya aspek pertimbangan, sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Namun, Presiden mengatakan, kelemahan wilayah ini terletak pada kondisi infrastruktur yang harus banyak dibangun. Hal ini berbeda dengan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara dekat dengan Balikpapan dan Samarinda, yang sudah memiliki bandara dan pelabuhan.

Presiden menilai, keunggulan Kalteng dibandingkan Kaltim terletak pada aspek kebencanaan, terutama banjir. Selain itu, kata dia, air bersih di Balikpapan juga agak asin karena lebih dekat dengan laut.Dia memastikan, berbagai faktor tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan ibukota negara yang baru. Selain faktor lokasi, faktor sosial politik masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk dikaji.

“Semua aspek memang harus dilihat. Baik sosiologi, masalah lingkungan, masalah kebencanaan, masalah yang berkaitan dengan sosial politik, kebutuhan air bisa tersedia atau tidak, gambut dalam atau tidak, juga masalah konstruksi seperti apa. Semuanya akan dicek, dilihat, dikalkulasi oleh tim. Saya hanya melihat lapangannya, kemudian biar ada feeling begitu. Nah nanti dalam memutuskan biar tidak salah,” kata Presiden, sebagaimana dikutip dari indonesia.go.id.

Lebih lanjut ditambahakan, seluruh data kajian telah lengkap. Pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR RI sebelum memutuskan lokasi. Presiden meninjau lokasi alternatif Ibukota baru Indonesia, yakni Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah, pada 8 Mei lalu.

Sementara pada saat Presiden pertama RI Soekarno memilih Kalimantan Tengah, pasti memiliki sejumlah alasan khusus. “Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan nantinya akan ada tim besar yang diam-diam pergi ke lokasi yang ditinjaunya lagi, untuk berhitung. Setelah rencana matang, maka akan disampaikan kepada Jokowi dan di situlah pemerintah akan memutuskan. Jokowi mengatakan datang ke lapangan untuk meninjau lokasi ibukota baru hanya untuk mendapatkan “feeling”. “Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feeling-nya, biar dapet feeling-nya gitu. Biar dapet feeling-nya, kalau enggak dapat feeling-nya nanti kalkulasinya, hitung-hitungannya memutuskan itu lebih mudah,” ungkap Jokowi.

Sejarah penamaan Gunung Mas sendiri terkait dengan praktik penambangan emas di wilayah itu sejak zaman penjajahan Belanda. Gunung Mas terbilang kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah yang pada masa Republik Indonesia Serikat (1946-1950) termasuk dalam Kawasan Dayak Besar ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

Pusat tambang emas Belanda di Kalimantan Tengah pada waktu itu berada di Tewah yang saat ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Di Tewah, terdapat perbukitan dengan kandungan emas yang biasanya menempel pada bebatuan, dengan kadar antara 18 sampai 22 karat.

Sementara Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah periode tahun 2019-2024 Jaya S Monong memaparkan visi dan misi untuk melanjutkan pembangunan di wilayah setempat, selama lima tahun ke depan.“Penyusunan visi dan misi tersebut berangkat dari isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Gunung Mas saat ini,” kata Jaya saat pelaksanaan serah terima jabatan Bupati Gumas, di Kuala Kurun, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, isu strategis yang dimaksud antara lain adalah pelayanan publik yang belum optimal, ketersediaan lapangan usaha dan kepastian serta penegakan hukum, konflik kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan, serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dikutip dari antaranews.com.

Selain itu, sarana prasarana dan infrastruktur yang masih minim, kapasitas keuangan daerah yakni kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang belum optimal, serta pemerataan dan keadilan kebijakan pembangunan, serta ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dia menyebut, untuk menjawab berbagai keadaan dan tantangan tersebut, maka telah disusun visi dan misi. Visi yang ditetapkan adalah terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri atau disingkat Berjuang Bersama.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Tengah (Kalteng), Brigong Tom Moenandaz mengatakan, jika Kalteng dipilih menjadi ibukota baru, diperkirakan jumlah penduduk di Kalteng akan bertambah sebanyak enam juta orang. “Kami memperkirakan akan ada sebanyak enam juta warga luar Kalteng yang akan masuk, khususnya dari DKI Jakarta,” ujarnya, di sela-sela mengikuti rapat paripurna DPRD Kalteng, 20/5, sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Dia mengatakan, untuk ASN dari Jakarta atau pusat yang akan masuk diperkirakan mencapai 600.000 orang, sedangkan yang lainnya adalah keluarga ASN dan kerabat. “Juga para pekerja lainnya dari luar Kalteng yang ingin mengadu nasib di ibukota negara yang baru,” ujarnya. Brigong mengatakan, penduduk Kalteng yang saat ini hanya mencapai 2, 6 juta lebih secara bertahap akan bertambah hingga mencapai 8 juta.

Beberapa waktu lalu, pihak Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah mengatakan, dibutuhkan minimal lahan seluas 30.000 – 40.000 hektar sebagai calon ibukota pengganti Jakarta. Sebagai gambaran, Jakarta luasnya 66.000 hektare. Untuk itu, dana yang harus disiapkan juga tidak sedikit, yaitu  bekisar Rp322 triliun hingga Rp466 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini studi lokasi baru terus berjalan. Pekan lalu, Jokowi telah menyambangi dua daerah di Kalimantan, yang ditimbang-timbang sebagai kandidat ibu kota baru. 2019 semua kajian selesai dan ada keputusan (tentang lokasi baru ibukota negara),” kata Bambang, dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada 13/5 Perpindahan ibukota ini bisa berjalan di periode pemerintahan 2019-2024. Meski tergolong singkat, namun ia optimistis hal ini bisa berjalan.

Pada 2019 studi terhadap lokasi baru terus dilakukan.  Kalimantan dan Sulawesi disebut-sebut menjadi kandidat kuat. Di tahun ini pula, pemerintah mentargetkan telah membuat keputusan tentang lokasi paling pas untuk ibukota baru.

Di perkirakan awal 2020, sebagaimana dikutip dari tempo.co, dasar hukum setingkat undang-undang bisa diselesaikan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuknya bisa Undang-Undang baru, atau merevisi Undang-Undang lama tentang ibukota negara yang saat ini masih berada di Jakarta. “Kami di DPR siap mewujudkan dari sisi regulasi, ide gagasan, untuk saling melengkapi apa yang dibutuhkan pemerintah,” kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun.

Kita tunggu di mana daerah yang dipilih menjadi Ibukota Indonesia, Jakarta yang dapat menjamin ibukota tidak “terkepung” banjir, dan sejumlah musibah bencana alam lainnya serta dinilai strategis keberadaannya. [] Yuniman Taqwa/foto: ist