Menangkap Tafsir Rekonsiliasi

Oleh: Yuniman T Nurdin

Seusai pemilihan presiden (pilpres), kata rekonsiliasi menjadi buah bibir di masyarakat. Dari mulai debat kusir di acara-acara talk show TV sampai debat  riuh rendah — kongkow-kongkow – di kedai kopi. Kata itu kerap meluncur  dalam diskusi-diskusi forum kecil dalam menanggapi fenomena di masyarakat yang masih terpolarisasi. Seakan kata itu menjadi magis yang mampu “menghipnos” peserta diskusi dan mereka yang menyaksikan.

Ada semacam pengharapan besar yang hendak dicapai  dari rekonsiliasi dari dua kutup yang berbeda dalam sebuah ajang apa pun namanya. Pilpres  lalu, misalnya, membuat maysarakat terpolarasi. Pendudukung 01 dan pendukung 02 tersekat tirai yang bukan tidak mungkin akan tersulut bila terprovokasi. Itulah ancaman terbesar dari eksistensi ideologi Pancasila.

Pasalnya 10 bulan lebih tensi politik bergerak menuju “titik didih” di tengah masyarakat. Masyarakat seakan tersodot pengkultusan  dari dua kandidat calon presiden yang bertarung memperebutkan singgasana orang nomor satu di Indonesia. Boleh jadi masyarakat “terbius” dari emosi pesan, yang bukan tidak mungkin membuat garis pemisah dua kelompok.  Mereka saling “menyerang di dunia maya”.

Ini mungkin perang gelombang keempat di zaman dimodern saat ini. Opini public dibangun dalam perspektif kepentingan dari masing-masing sudut pandang. Kekuatan teknologi digital telah merubah peradaban bangsa ini. Ya, itulah konsekunesi dari kemajuan teknologi. Ada sisi negatif dalam merubah prilaku.  Maukah kita remuk redam dari perang digital yang digencarkan selama kampanye pilpres berlangsung oleh masing-masing kandidat beserta lokomotif yang mendukungnya?

Fenomena itu harus diredam! Tirai yang membatasi itu harus dilepas, sehingga masyarakat kembali bersatu. Harapan itu adalah harapan kita. Semua komponen bangsa – bila kita masih terikat ideologi yang sama (Pancasila-red) adalah suatu kenicayaan bagi sebuah bangsa (baca: Indonesia).

Rekonsiliasi boleh jadi menjadi “obat cespleng”. Rekonsiliasi menjadi treatment setelah sepuluh  bulan anak negeri tersuntik “stimulus respon” pesan lewat digital. Kita harus akhiri perbedaan pilihan. Walaupun pilihan merubakan kehendak bebas, tapi bukan berarti kehendak bebas berlangsung tanpa batas. Kehendak bebas telah berakhir, ketika hak suara telah diberikan.

Jangan sampai emosi terbawa berkepanjangan. Dan jangan sampai budaya leluhur anak negeri – toleransi dan keanekaragaman tercabik-cabik hanya semata-mata dampak dari pilpres. Kita tak ingin satu sama lain – di antara kita – dalam bermasyarakat dan membangun bangsa ada tirai yang membatasi masing-masing kepentingan.

Di manakah persatuan – dari keanekaragaman yang ada? Kepatuhan dalam primodial-primodial sempit akan membuat kita terkotak-kota, hidup “dalam bata-batas yang membatasinya. Kita tak ingin pengkotakan itu menjadi kendala dalam membangun bangsa.

Pasalnya, asset terbesar dari bangsa ini adalah persatuaan. Dan ingat, boleh jadi banyak negara yang tak ingin melihat kita bersatu, bersama-sama membangun bangsa. Mereka akan termaginalkan bila kita bersatu. Mereka tak akan mendapat manfaat dari kekayaan bumi pertiwi bila kita bersatu. Bersatu menjadi “benteng” melawan hegemoni yang haus akan kekuasaan. Sadarkah kita?

Itu sebabnya, seusai pesta demokrasi kita kembali bersatu, merajut kembali bingkai yang terpecah untuk membangun bangsa. Rekonsiliasi Joko Widodo dengan Prabowo Subianto menjadi suatu keniscayaan dalam meredam tensi politik. Sebab, para tokoh yang bertarung itu merupakan putra terbaik bangsa dan tak ingin terciderai status kenegarawan hanya semata-mata pragmatism dan transaksional.

Jadi, bila ada wacana rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto — diembel-embeli dengan agenda setting “gadang sapi”— saya yakin wacana itu hanya mimpi di siang bolong. Mereka yang sudah melepaskan atribut pragmatisme dan transaksional. Mereka mempunyai vision jauh ke depan terhadap kebangsaan. Kebangsaan akan berada di peringkat pertama dalam mengambil kebijakan oleh para negarawan.

Memang wacana yang beredar saat ini belum menjadi “kompas” petunjuk arah yang jelas atas kepentingan rekonsiliasi. Rekonsiliasi masih mempertimbangkan untung rugi kepentingan para pemburu pragmatism dan transaksional politik. Bila fenomana itu yang beredar, maka sungguh ironis.

Betapa tidak, bila politisi masih mendapat stempel seperti ini, ada rasa khawatir kalkulasi untung rugi menjadi panduan dalam memimpin. Model pemimpin demikian, ada rasa cemas bahwa kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama, melainkan jauh panggang dari api. Dengan kata lain, untung rugi menjadi kepentingan pribadi, kelompok dan kepentingan lainnya. Hal ini yang sangat kita khawatirkan.

Oleh karena itu, rekonsiliasi harus mengakomodir kepentingan bangsa, kepentingan yang lebih besar. Jangan lagi mempersoalkan power sharing dan apa pun namanya. Rekonsiliasi bukan kompromi untuk menentukan kompensasi dalam bentuk apa pun. Rekonsiliasi merupakan sikap diri seorang negarawan agar menjadi role model bagi para pendukungnya. Jangan ditambah embel-embel lainnya.

Nah, rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto seharusnya bersih dari pragmatism dan transaksional. Semata-mata mengajak para pengikutnya untuk kembali menjadi warga bangsa yang bersatu, bersama-sama membangun bangsa.

Dalam membangun bangsa tak mesti ada dalam lingkaran kekuasaan, ia juga dapat berada dalam garis oposisi sebagai kekuatan penyeimbang. Sebaiknya Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat tetap sebagai kekuatan penyeimbang, diparlemen. Adanya check and balance di Legislatif, berarti telah memberikan komitmen kepada pendukung bahwa partai yang dipilih telah memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.***/foto ilustrasi: sumber google

Penulis adalah pimpinan redaksi pelakubisnis.com