Bahan Baku Baterai Dorong Kompetitif Mobil Listrik

Kebijakan pengembangan mobil listrik dalam negeri sangat ditentukan dengan ekosistem penunjang industri ini. Industri ini telah memiliki struktur manufaktur mulai dari hulu sampai hilir. Keberhasilan membangun ekosistem mobil listrik sangat menentukan arah perkembangan sektor ini ke depan.

Kepastian arah pengembangan mobil listrik di Indonesia terjawab sudah! Presiden Joko Widodo, pada 8 Agustus lalu sudah meresmikan Peraturan Presiden N0. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.  Presiden berharap adanya Perpres tersebut industri otomotif mau segera merancang dan membangun industri mobil listrik di Indonesia.

Sejauh ini industri otomotif dalam negeri menunggu-nunggu regulasi mobil listrik. Sejak 10 tahun terakhir ini – wacana pengembangan mobil listrik – sebagai transportasi ramah lingkungan telah digulirkan. Beberapa prototype mobil listrik produksi anak negeri pun berhasil diciptakan. Namun demikian, produsen otomotif dalam negeri belum merespon “sinyal” itu, sebagai bentuk komitmen memproduksi mobil ramah lingkungan itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah secara aktif menyediakan insentif fiskal untuk mengembangkan kendaraan bermotor listrik dengan basis baterai. Ada insentif bagi kendaraan listrik yang masuk dengan Completely Knocked Down (CKD) atau secara Incompletely Knocked Down (IKD).  Insentif berikutnya adalah tax holiday (pengurangan/penghapusan pajak) untuk industri kendaraan listrik yang terintegrasi dengan industri baterainya. “Adalah tax allowance, untuk industri suku cadang, serta aksesoris kendaraan, dan industri komponen kendaraan lainnya,” kata Sri beberapa waktu lalu.

Selain itu, bea masuk ditanggung oleh pemerintah dan tidak dibayar industri. Sektor kendaraan listrik yang dapat fasilitas bebas bea masuk dari pemerintah tersebut dan juga untuk bahan baku dan bahan pembantu untuk produksinya.

Insentif lain berupa dukungan infrastruktur seperti pembuatan peralatan stasiun pengisian listrik umum, bantuan kredit modal kerja dan pembiayaan battery swap, serta sertifikasi kompetensi pengembangan SDM dan sertifikasi produk.

Menurut Presiden Joko Widodo, membangun sebuah industri seperti ini (mobil listrik- red) tidak mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun. Dengan ditemukannya bahan-bahan baterai yang ada di Indonesia, mungkin harganya bisa ditekan lebih murah, syukur bisa sama. “Nah, itu baru mobil listrik akan berseliweran di seluruh kota di Indonesia,” ujarnya.

“Kita tahu 60% mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai seperti kobalt, mangan dan lain-lainya, yang semuanya ada di negara kita. Strategi bisnis ini kita rancang agar nanti kita bisa mendahului dalam membangun industri mobil listrik yang kompetitif,” tutur Presiden di Jakarta.

Presiden Joko Widodo sedang melihat mobil listrik RI 1, foto foto: twitter. setkab

Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Perpres N0.55 tahun 2019 menyebutkan, KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional adalah KBL Berbasis Baterai yang menggunakan tanda, gambar, logo, nama, dan kata yang berciri khas atau karakteristik Indonesia.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal. Pertama, Perpres mobil listrik mengenai percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator. Kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

“Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40% lebih mahal daripada mobil biasa,” ujar Airlangga.

Dalam revisi PP Nomor 41, dimasukkan juga roadmap (peta jalan) mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle.  “Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi,” ujarnya.

Perpres N0. 55 ini ini juga mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 disebutkan Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut:

untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

  1. Tahun 2Ol9 sampai dengan 2023, TKDN minimum

sebesar 40% (empat puluh per seratus);

  1. Tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum

sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan

  1. Tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum

sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

Untuk KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai

berikut:

  1. Tahun 2Ol9 sampai dengan 2O2I, TKDN minimum

sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);

  1. Tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum

sebesar 4O %(empat puluh per seratus);

  1. Tahun 2024 sampai dengan 2029, TKDN minimum

sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan

  1. Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimum 80 % (delapan puluh per seratus)

Lebih lanjut Airlangga menambahkan, dalam Perpres terkait mobil listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 40% pada tahun 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia. “Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40% TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada,” terangnya.

Dalam upaya mendorong pengembangan industri mobil listrik Tanah Air, maka pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN.

Airlangga menyebutkan, kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek), Keringanan impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen  melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia. “Saat ini ada tiga principal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di Tanah Air. Para principal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di dalam negeri pada 2022,” terangnya.

Sementara sejumlah pelaku industri otomotif di Indonesia, seperti Toyota Indonesia, Mitsubishi Indonesia, BYD Company, Astra Honda Motor, dan Wuling Motors Indonesia telah melakukan proyek percontohan untuk kendaraan listrik. “Jika mereka melakukan prototyping dan proyek percontohan, itu berarti mereka berkomitmen  investasi lebih lanjut,” katanya

Airlangga menambahkan, pengembangan itu tergantung pada hasil prototipe dan kesuksesan investasi mereka di pasar domestik. Beberapa dari mereka akan melakukan pre-marketing project, karena EV harganya 30-50 persen lebih mahal dari kendaraan mesin konvensional atau internal combustion engine (ICE).

Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, akan menjadi peluang besar karena industri otomotif di dalam negeri telah memiliki struktur manufaktur yang dalam, mulai dari hulu sampai hilir.  “Misalnya, kita sudah punya bahan baku seperti baja, plastik, kaca, ban, hingga mesin yang diproduksi di dalam negeri. Lokal konten rata-rata di atas 80 persen. Ini yang menjadi andalan ekspor kita,” kata Airlangga.

Perusahaan taksi PT Blue Bird Tbk (BIRD) telah mengoperasikan 30 unit taksi listrik yang terdiri dari 25 mobil MPV BYD e6 sebagai taksi reguler dan lima unit mobil jenis sport-utility vehicle (SUV) Tesla Model X 75D sebagai taksi eksekutif. Taksi listrik ini mulai melayani masyarakat pada 1 Mei 2019 silam.

Perusahaan Taxi Blue Bird sudah mulai menggunakan armada mobil listrik/foto: ist

Selama masa operasional, tidak ditemukan kendala berarti dari sisi teknis. Direktur Utama Blue Bird Noni Purnomo, seperti dikuti CNN, Kamis 27 Juni 2019, belum bisa menyebut peluang tambahan armada lantaran menunggu hasil evaluasi dari program percobaan itu selama enam bulan. “Sambil kami lihat kemungkinan apakah ada industri yang inisiatif buka pabrik, karena itu sangat penting. Kalau tidak begitu mahal harga mobilnya,” katanya.

Dalam jangka panjang, perseroan menargetkan dapat mengoperasikan 2.000 unit mobil listrik pada 2020 sampai 2025. Untuk mengoperasikan 30 unit taksi listrik Blue Bird merogoh kocek sebesar Rp 40 miliar.

Sementara itu Astra menggandeng transportasi daring Gojek memperkenalkan penggunaan PCX (motor listrik) untuk mengantarkan para penumpang. Kebijakan ini diambil dalam rangka menjajaki efektivitas penggunaan motor listrik sebagai layanan transportasi masyarakat.

Berdasarkan data di seluruh dunia, diproduksi 90 juta mobil setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, satu juta unit diantaranya adalah mobil listrik dengan 400 ribu unit mobil listrik diantaranya diproduksi di China.

Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara mengatakan,   banyak masalah teknik yang harus diselesaikan agar Indonesia siap masuk ke era mobil listrik. Di antaranya, kondisi Indonesia sebagai negara tropis yang membuat usia pakai baterai bisa lebih cepat daripada penggunaan di negara-negara subtropis.

Dia menyebutkan, teknologi mobil listrik ini, umumnya produsen otomotif yang memiliki pasar di Indonesia sudah memiliki teknologinya. “Tinggal kapan akan tiba di Indonesia. Teknologi listrik terdiri dari baterai, motor listrik dan converter. Bahan baku baterai kita ada di Morowali. Kalau kita bisa maksimalkan maka kita bisa maksimal penggunaan komponen lokal,” katanya.

Sementara SoftBank Group menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di ekosistem mobil listrik di Indonesia. Hal itu diungkapkan CEO Softbank Group Masayoshi Son seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), minggu keempat Juli lalu. “Kami sangat tertarik pada kendaraan listrik, baterai, dan sistem listrik sebagai energi. Kami akan investasi pada ekosistem ini,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia memang tengah membangun ekosistem kendaraan listrik. “Ekosistem yang dibangun mulai dari lithium baterainya, electric vehicle-nya, sampai station charging-nya itu,” tuturnya.

Bisnis dan Regulasi Mobil Listrik

Transportasi berbasis listrik tentu akan membuka bisnis baru seperti Sarana Pengisian Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan Sarana Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPLKU).  Pun harus berjalan pararel dengan pembangunan ekosistem mobil listrik lainnya.

Dalam rangka mendorong pemanfaatan Kendaraan Listrik (Electric Vehicle), beberapa regulasi sedang disiapkan dan beberapa sudah terbit diantaranya Perpres No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) dan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan dan  oleh PT PLN (Persero) yang didetailkan oleh  Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017 telah ditetapkan bahwa biaya pemakaian listrik dari SPKLU termasuk dalam kategori golongan tarif untuk keperluan layanan khusus (L/TR, TM, TT) dengan tarif sekitar Rp1.650,52/kWh per-kWh.

SPLU milik PLN/foto: ist

Juga telah ditetapkan 15 SNI untuk Charging Station terdiri dari “Plug and Socket” (7 SNI), kabel (3 SNI), dan “Installation” (5 SNI) untuk kesamaan desain saat diterapkan di SPKLU yang ada di Indonesia, dan terkait kemudahan terhadap pengguna agar tidak perlu lagi menyediakan alat tambahan (Adapter).

Salah satu bisnis baru yang akan muncul tentu saja SPLU dan SPLKU.  Berdasarkan Pasal 23  ayat 1 UU N0. 55 tahun 2019 menyebutkan: Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara bidang energi dan/atau badan usaha lainnya. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan  untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Sedangkan pasal 23 ayat 3 menyebutkan  dalam melakukan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT PLN (Persero) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Senior Manager General Affair PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Tris Yanuarsyah, sebagaimana dikutip dari detik.com 14 Agustus lalu, semua kendaraan listrik yang menggunakan tipe steker atau power plug yang umum digunakan di Indonesia bisa menggunakan fasilitas SPLU tersebut.

“Durasi pengecasan setiap kendaraan berbeda. Tergantung kapasita baterai dan teknologi charge masing-masing kendaraan listrik. Untuk motor listrik sendiri rata-rata butuh waktu 2-3 jam hingga baterai bisa mencapai kapasitas penuh,” katanya seraya menambahkan SPLU sendiri merupakan sumber listrik dengan golongan layanan khusus dengan tarif sebesar Rp1.644,52/kWh. Belum ada kenaikan tarif hingga kini. PLN sudah memperkenalkan SPLU sejak tahun 2012 dan sudah memiliki 1922 SPLU meski sekarang ini fasilitas SPLU ini lebih banyak digunakan oleh pedagang kaki lima.

Di samping PLN, PT. Pertamina (Persero) juga telah memperkenalkan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), BPPT dan beberapa ATPM.

Beberapa kendaraan/mobil listrik umum sedang mengisi baterai di SPLU/foto:ist

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor (roda dua dan empat) mencapai 138.556.669 pada 2019. Sementara data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kendaraan mobil saja mencapai 3,5 juta. Roda dua 17 juta. Apakah jumlah kendaraan sebanyak itu sudah dilakukan uji emisi gas buang?

Berdasarkan ‘Outlook Energi Indonesia 2018’ yang dikeluarkan BPPT, tercatat total penghematan BBM pada 2025 hingga 2050 untuk bensin sebanyak 3,8 juta kl dan untuk solar sebesar 0,3 juta kl.  Pada kajian BPPT, mobil dan motor listrik diasumsikan mulai digunakan 2025, dengan pangsa sebesar satu persen dari total penjualan kendaraan baru di Jabodetabek dan meningkat secara bertahap menjadi 100 persen pada 2050, sebagaimana dikutip dari liputan6.com.

Dengan asumsi tersebut, jumlah mobil listrik pada 2025 sebanyak 21 ribu unit, sedangkan motor listrik sebanyak 34 ribu unit. Kemudian meningkat menjadi sebesar 2,10 juta unit mobil listrik dan sebanyak 3,40 juta unit motor listrik pada 2050. Konsumsi energi spesifik dari mobil penumpang di Jabodetabek sebesar 8,3 liter/100 km dan mobil listrik sebanyak 15,58 kWh/100 km, sedangkan untuk motor sebesar 2 liter/60 km dan motor listrik sebesar 3 kWh/60 km.

“Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menilai transformasi menuju moda angkutan listrik menjadi suatu keniscayaan di masa depan. Transformasi ini dapat menekan penggunaan BBM dan mengurangi polusi udara.

Mobil/Kenderaan Listrik serta produk terkait transportasi listrik akan menjadi bagian dari pameran HLN 74, sedang regulasi, teknologi dan implikasi dari kendaraan/transportasi listrik termasuk topik yang akan didiskusikan konferensi HLN74 yang puncak acaranya digelar pada 9 – 11  Oktober 2019 di JCC dalam exhibition dan conference bertajuk: Facing The Challenges of Industry 4.0 Era of electrical Power Technology.[] Yuniman Taqwa/Ifsikumbang/foto: ist