Prestisius Sebuah Ibukota

Oleh Yuniman Taqwa Nurdin

Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo (jokowi) minta izin dan dukungan  dari para anggota dewan yang terhormat, sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia untuk memohon izin memindahkan ibukota negara  ke pulau Kalimantan. Permohonan tersebut disambut  tepuk tangan  riuh rendah dari para anggota dewan terhormat.  Ada semacam gayung bersambut merespon permohonan Jokowi itu.

Walau di balik koor tepuk tangan itu bukan mencerminkan sikap alami  sebuah ekspresi. Sikap itu merupakan ekspresi politik yang boleh jadi bermakna ganda.  Buktinya, di luar gedung wakil rakyat itu, masih terlontar sikap yang kurang mendukung atas rencana keputusan pemindahaan ibukota itu. Sikap itu bukan tanpa alasan. Sejumlah argumentasi terlontar  untuk mematahkan dasar pemikiran sebuah keputusan.

“Sejauhmana urgensi perpindahan ibukota itu? Mana yang lebih mendasarkan menggelontorkan dana untuk perpindahan ibukota dibandingkan mengalokasikan dana perpindahan itu untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih massif dan secara paralel membangun industri hilirisasi, sehingga industri kita meningkatkan nilai tambah?”

Tidak ada yang salah atas premis itu. Tapi karena tidak salah premis itu, berarti ada yang salah dalam premis yang lain? Itu pun bukan salah benar dalam menilai sebuah premis. Perpindahan ibukota bukan tanpa alasan. Jakarta sebagai ibukota Indonesia disinyalir sudah tak “mampu” lagi memikul beban  kompleksitas  persoalan. Banjir yang sampai kini tak menampakkan tanda-tanda berakhir, bukan tanpa pengorbanan. Banjir di Jakarta pada 2013, misalnya, menggenangi hampir seluruh wilayah ibukota. Ribuan orang terpaksa mengungsi karena rumah-rumah mereka terendam. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sekitar 20 orang meninggal dunia. Kerugian akibat banjir diperkirakan Rp20 triliun.

Sementara banjir di Jakarta pada 2015 pun dinilai parah.  Sebanyak 52 titik di lima wilayah Jakarta terendam banjir. Banjir turut menggenangi Balai Kota Jakarta dan Istana Merdeka. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp15 triliun.

Berdasarkan laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada tahun 2070, sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, dan Makassar diproyeksikan akan kehilangan asset senilai total US$453 miliar  yang disebabkan oleh cuaca buruk seperti banjir.

Sementara konsentrasi dan mobilitas penduduk serta barang menjadi terpusat di Jakarta. Jakarta bagaikan magnet yang mampu menyedot urbanisasi dari daerah-daerah.  Tak urung, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.663 jiwa/km2. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, sedangkan luas wilayahnya sebesar 661,5 km2 paling kecil se-Indonesia.

Fenomena itu sudah tidak sehat. Padatnya penduduk membuat udara menjadi tidak segar. Apalagi seperti Jakarta. Akhir Juli lalu udara di Jakarta, menurut  Air Quality Index (AQI), tercatat sebagai kota terpolusi di dunia.

Peneliti Universitas Indonesia (UI) menyatakan permukaan tanah turun 11 cmr per tahun di Jakarta Utara. Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil penelitian mikro gravitasi empat dimensi (4D) antara 2014 dan 2018. Penelitian itu mengindikasikan telah terjadi penurunan permukaan tanah hampir di semua kawasan di daerah Jakarta Utara. “Laju penurunan rata-rata sekitar 11 cm per tahun,” kata Peneliti Universitas Indonesia (UI) Syamsu Rosid, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 3 Desember 2018, sebagaimana dikutip dari tempo.co.

Pemilik rumah di Jakarta Utara, misalnya, dalam tempo beberapa tahun harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengurug rumah, karena tanah semakin amblas.  Bila tidak diuruk, bersiap-siap menghadapi baniir bila musim hujan tiba.

Sebuah riset yang dilakukan oleh tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), menunjukkan bahwa Jakarta Utara mengalami penurunan permukaan tanah dengan kedalaman mencapai 25cm setiap tahunnya. Angka penurunan ini lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata penurunan permukaan tanah di kota pesisir besar lain di seluruh dunia. Bila tidak melakukan apa-apa, maka pada tahun 2050 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara sudah berada di bawah laut.

Itulah prediksi sebagian wilayah Jakarta! Terlalu berat memikul beban lingkungan yang harus dipikul oleh 10,4 juta penduduk Jakarta. Belum lagi ditambah dengan jumlah penduduk di sekitar Jakarta yang setiap harinya tumplek  di sana. Padahal kota ini di awalnya dirancang hanya untuk penduduk 800.000 jiwa.

Akibatnya kemacetan tak terelakkan! Kerugian akibat kemacetan di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) pertahun mencapai Rp100 triliun. Sudah bertahun-tahun “bakar uang” itu terjadi. Kita pun seakan tak peduli memikul beban sebesar itu.

Dalam “tumpukan” problem lingkungan, sosial dan kesehatan” memang mestinya hijrah ke tempat lain. Di tempat yang baru harus dirancang secara komprenship agar mampu menciptakan kawasan kota yang lebih manusiawi dengan pendekatan lingkungan yang asri. Sebab, ibu kota merupakan simbol yang dapat memberi makna terhadap sebuah peradaban dalam suatu negara. Bila ibukota suatu negara tidak ramah lingkungan, maka vonis masyarakat dunia pun bernada sumbang.

Prestisius  sebuah ibukota bukan diukur berdasarkan kepadatan penduduk, gedung-gedung menjulang tinggi, lalu lalang kendaraan yang membuat kemacetan, polusi udara tinggi dan apa pun label hedonisme yang sebagian orang menganggap gaya hidup.

Stempel seperti itu hanya merupakan modernitas semu. Ia tampak hanya sebagai “gemerlap” denyut kehidupan, tapi tak mustahil “jiwa-jiwa” penghuninya hampa. Terlalu dipadati dengan fantasi, untuk dapat bergabung dalam hedonisme. Apa itu sebuah peradaban yang modern?

Sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberi saran bahwa ibukota baru jangan terlalu luas. Harus dikaji ulang! Jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil. “Karena di masa depan, kota futuristic itu kota yang jalan kaki. Kantor, rumah, sekolah harus berdekatan, jalan kaki. Kalau kepepet, baru public transport, terakhir baru mobil. Jangan dibalik,” tegasnya, yang dikutip dari cnbcindonesia.com.

Washington DC, Amerika Serikat (AS), kata Ridwan,  merupakan contoh paling ideal yang bisa ditiru oleh Indonesia. “Kalau pakai teori Washington DC, sekitar 17.000 hektare, maksimal 30.000 hektar itu sudah cukup. Enggak usah 180.000 hektar,”tambahnya.

Dan ada baiknya saran Ridwan Kamil menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat bila ingin memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Jangan sampai ibukota baru Indonesia akan menciptakan duplikasi baru Jakarta. Cukup sudah Jakarta menjadi bahan pembelajaran kita dalam merancang sebuah kota masa depan.[]Foto: Ist

 

*Penulis pemimpinan redaksi pelakubisnis.com