PLTS Atap, Alternatif Menekan Biaya Listrik

Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap  atau RoofTop menjadi solusi menekan biaya penggunaan listrik bagi masyarakat. Meskipun investasi awal cukup mahal untuk merealisasikan program tersebut. Diperkirakan Break Event Point (BEP) menggunakan RoofTop mencapai 9 – 10 tahun.

Komitmen pemerintah mencapai target 23% kontribusi energi terbarukan pada 2025 terus diupayakan. Salah satu caranya dengan memaksimalkan potensi energi surya.  Potensi ini  dinilai cukup besar memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tersebut.   Pemanfaataan atap bangunan dan gedung dengan memasang PLTS RoofTop (atap). Walaupun biaya pemasangan RoofTop masih dinilai mahal dan belum terjangkau sebagian masyarakat di tanah air.

Untuk menunjukkan niat serius tersebut dan komitmen mencapai target bauran EBT pada 2025, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan, mulai dari Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dan Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PLTS Rooftop adalah sistem PV (Photovoltaic) yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem PV yang dipasang di tanah, PLTS Rooftop dipasang di atap perumahan, bangunan komersial atau kompleks industri. Listrik yang dihasilkan dari sistem tersebut dapat seluruhnya dimasukkan ke dalam jaringan yang diatur dengan Feed-in-Tariff (Fit), atau digunakan untuk konsumsi sendiri dengan pengukuran net metering. Melalui sistem net metering tersebut, produksi listrik oleh pelanggan akan mengimbangi energi listrik dari sistem jaringan (PLN).

Di mana konsumen dapat menjadi produsen listrik yang dapat menjual listrik ke PLN. Sementara PLN perlu melihat PLTS Rooftop sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Implementasikan sistem PLTS atap ini, selain mengurangi tagihan listrik bulanan, juga ada peran serta nyata masyarakat ikut mengembangkan energi baru terbarukan.

Kementerian ESDM memperkirakan potensi PLTS yang dipasang di atap bangunan akan mencapai 1,8 Giga Watt (GW) sampai 2 GW, dalam dua tahun pasca diterbitkannya Peraturan Menteri No. 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Rooftop).

Berdasarkan data Institute For Essential Services (IESR), potensi teknis listrik surya atap pada bangunan rumah di 34 provinsi Indonesia mencapai 194 – 655 gigawatt peak (GWp) dengan potensi pasar pemasangan 34 – 116 GWp atau sekitar 17,7 persen dari potensi teknis.

“Kampanye PLTS Satu Juta Atap ini saya kira kampanye yang bagus sekali, acara ini merupakan bagian dari usaha kita memperoleh energi untuk kehidupan kita dengan sumber energi yang lebih bersih. Kalau kita bikin PLTS ini juga akan menghemat tagihan listrik, kan ini listriknya impor ekspor dengan PLN,” ujar Jonan mengawali sambutannya pada acara Kampanye Penggunaan Listrik Surya Atap, di Jakarta, minggu keempat Juli lalu.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN, membuka peluang bagi masyarakat menjualus listrik bagi PLN.. Melalui peraturan ini, masyarakat juga bisa membayar tagihan listrik lebih murah melalui “ekspor-impor” listrik dengan PLN. Besaran penghematan berbeda-beda tergantung pada kapasitas daya yang dihasilkan serta besaran penggunaan listrik keseluruhan.

Daya yang dihasilkan dari PLTS  Atap nantinya akan otomatis memotong tagihan listrik pengguna maksimal 65% dari total daya yang dihasilkan oleh PLTS Atap. Artinya 1 Watt listrik yang dihasilkan PLTS Atap akan langsung mengurangi harga listrik PLN maksimal 0,65 watt untuk bulan berikutnya. Sehingga pengguna hanya membayar sisanya ditambah dengan biaya penggunaan listrik dari PLN. Dengan demikian tagihan listrik akan lebih murah.

Berdasarkan data sampai dengan Juli 2019, tercatat 1059 pelanggan PLN menggunakan PLTS Atap dengan total kapasitas terpasang mencapai 2.564 kWp dimana sebelumnya pada Januari 2019 tercatat baru 609 pelanggan.

PLTS Atap merupakan salah satu program prioritas nasional untuk tahun 2020. Tidak hanya untuk mendukung ketahanan energi nasional dengan pengurangan pemanfaatan energi fosil, tetapi juga mencapai target bauran energy, khususnya untuk EBT yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan demi mewujudkan Sejuta Surya Atap.

Prosedur pemasangan PLTS Atap, foto: ist

Bagi masyarakat yang berminat memasang PLTS Atap, ada beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, antara lain:

  1. Kapasitas maksimum sistem PLTS Atap adalah 100% dari daya tersambung pelanggan PLN;
  2. Perhitungan ekspor-impor sistem PLTS Atap dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor x  65%. Surplus ekspor akan diakumulasikan pada bulan berikutnya sebagai kWh pengurang tagihan. Setiap tiga bulan jika masih terjadi surplus maka akan dinihilkan (resetke 0);
  3. Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), SLO Instalasi Sistem PLTS Atap dengan kapasitas sampai dengan 25 kiloWatt (kW) merupakan bagian dari SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
  4. Konsumen PLN dari golongan tarif industri dikenai biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik listrik darurat (emergency energy charge). Pengaturan biaya kapasitas bagi pengguna PLTS Atap golongan industri yang tersambung dengan PLN (on-grid) mengacu pada Permen ESDM No. 01 Tahun 2017;
  5. Konsumen PT PLN yang berminat memasang PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan PLTS Atap kepada PLN Wilayah/Distribusi;
  6. Pemasangan PLTS Atap harus dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) yang memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan ijin usaha pemasangan dan penyambungan instalasi listrik (instalatir bersertifikat). Instalasi yang telah memenuhi SPLN dan SNI yang mengatur tentang keamanan dan keselamatan instalasi dapat dilihat pada daftar berikut:

Sementara September lalu Menteri ESDM mengeluarkan  revisi tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 13/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Satu pasal dalam peraturan tersebut, yang mengatur soal izin operasi, yakni pasal 8. Tadinya, tertulis konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dengan daya terpasang lebih tinggi dari 200 (dua ratus) kVA wajib memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Tapi, sekarang seluruh konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap wajib memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Dengan kata lain, sekarang konsumen PLN yang ingin memasang PLTS Atap, baik itu di atas maupun di bawah 200 kVa, seluruhnya harus memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan di bidang kelistrikan, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com.

Masyarakat seyogyanya jangan hanya berpikir untuk mendapatkan energi yang lebih hemat, tapi juga berpikir bagaimana mendapatkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. “Cara berpikirnya itu jangan hanya kalau saya pasang ini akan mengurangi tagihan listrik, tetapi juga akan membantu penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan”, imbuh Jonan.

“Badan Usaha dan industri untuk memanfaatkan atap gedung-gedung yang mereka miliki, kan itu penampangnya besar sekali. Istana Merdeka sudah memasang 260 kWp atau 260.000 Watt, Kantor Kementerian ESDM sudah memasang 160 kWp, rumah pribadi saya juga sudah terpasang sebesar 15,4 kWp,” tambah Jonan lagi.

Di samping itu, di Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat. PLTS Atap berkapasitas 20 kilo Watt peak (kWp) yang telah dipasang sejak 2015 tersebut memiliki kapasitas puncak 20.160 Watt per hari dengan pengisian baterai selama 4 jam.

Dengan memanfaatkan luas lahan sekitar 40 meter persegi, kapasitas 20 kWp yang dipasang di atap Gedung Ditjen EBTKE mampu untuk menyalakan lampu bagi 8 lantai di bawahnya,” ungkap Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Halim Sari Wardana di Jakarta, Kamis (8/8).

Kepada para Pemerintah Daerah Jonan juga meminta kontribusinya untuk peningkatan pemanfaatan PLTS Atap ini misalnya dengan mengeluarkan kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pemanfaatan PLTS.

“Misalnya Pemerintah Daerah bisa keluarkan aturan apabila ada pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di atas lahan 200 m2 itu wajib memasang PLTS Atap. Misalnya 60% dari kapasitas listriknya yang dia berlangganan dengan PLN, nah kalau kebijakan ini bisa dilakukan, saya kira bisa jalan,” jelas Jonan.

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Esential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, sebetulnya masyarakat tertarik menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Hal itu berdasarkan kajian IESR yang terkait energi surya untuk segmen rumah tangga di Jabodetabek dan Surabaya.

Hasil studi pasar itu, kata Fabby, menunjukkan adanya potensi rumah tangga yang tertarik untuk memasang PLTS atap dengan sedikit atau tanpa perhitungan finansial yang ketat, yang dikategorikan sebagai early adopters.

“Ada juga kelompok rumah tangga yang akan memasang PLTS atap dengan pertimbangan untung-rugi dan beban investasi awal, yang masuk dalam kategori early followers,” ujar Fabby dalam Pemaparan dan Studi Panel Percepatan Pengembangan Energi Surya di Indonesia bertajuk “Solar Day 2019: Chasing The Sun” di Hotel Le Meridien, Jakarta, akhir Juli lalu.

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum atau Citra menjelaskan, persentase rumah tangga yang menjadi early adopters dan early followers sebesar 13 persen untuk Jabodetabek dan 19 persen untuk Surabaya. “Masyarakat di kedua kota metropolitan ini masing-masing punya persepsi yang unik tentang listrik surya atap dan ekspektasi yang diharapkan dari mengakuisisi teknologi ini. Kedua faktor ini menentukan tingkat purchase intention PLTS atap,” kata Citra, sebagaimana dikutip dari republika.co.id.

Dengan biaya Rp 13 juta hingga Rp 18 juta per kWp, investasi modal awal untuk PLTS atap masih menjadi pertimbangan penting bagi sebagian besar masyarakat. Menurut Sumber pelakubisnis.com break event point (BEP) menggunakan RoopTop berkisar 9 sampai 10 tahun.

Saat ini pemerintah memang tengah getol untuk menggenjot penggunaan PLTS Atap. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) F.X Sutijastoto mengatakan bahwa pihaknya, bersama dengan lintas kementerian terkait, termasuk BUMN dan sejumlah daerah tengah serius  memompa permintaan panel surya supaya bisa masuk dalam skala industri.

Sutijastoto menargetkan bisa menciptakan market panel surya sebesar 300 Megawatt dalam setahun. Menurutnya, jika ada market minimal sebesar itu, industri pembuatan sel surya dalam negeri bisa terbangun.

Solar cell kan masih impor. Kita sedang creating market. Kita ingin ada pabrik dalam negeri tapi baru ekonomis kalau ada market 300 MW. Itu syarat minimal skala ekonomi untuk bangun pabrik solar cell,” terangnya, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.

Bila volume pasar panel surya dalam negeri bisa mencapai 300 MW tercapai, maka boleh jadi skala ekonomi membangun  pabrik sel surya di dalam negeri terbuka lebar. Investor akan tertarik menanamkan investasinya di sektor ini. Dengan dibangunnya pabrik sel surya, maka harga jual panel surya akan jauh berkurang.

Yang membikin mahal panel surya karena sel surya masih impor. Kontribusi ini bisa mencapai 60% dari komponen panel surya. Artinya industri dalam negeri baru mampu memberikan sumbangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pembangunan panel surya sekitar 40-an persen. [] Yuniman Taqwa