PLTU Batubara di Tengah Tuntutan Global

Waluyo Nugroho Harjowinoto, Komisaris Utama PT Hexa Integra Electrica (Foto: dok. pribadi)

Cadangan batubara Indonesia yang masih melimpah dan teknologi clean coal atau green coal memungkinkan pembangkit energi fosil berbasis batubara ( PLTU ) dibangun dengan ramah lingkungan. Bagaimana para praktisi energi menyikapi isu energi bersih?

Kendati komitmen Indonesia mengurangi emisi gas buang mencapai  29% sampai 2030, tapi disinyalir masih menimbulkan kesangsian  antara menekan CO2 dan peran besar/dominan PLTU sekarang sampai tahun 2050.  Keduanya mempunyai nilai yang dibutuhkan bagi bangsa ini. Di satu sini, kita ingin menekan  emisi gas buang, tapi di sisi lain negeri ini masih tergantung terhadap energi berbasis fosil itu.

Kontribusi PLTU batubara  saat ini mencapai hampir 60% dari total kapasitas listrik terpasang pembangkit yang ada di Indonesia. Angka tersebut 10 tahun mendatang menurun menjadi 54%. Angka itu tetap masih dominan sampai tahun 2050 dan menjadi tantangan kita bersama.

Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Dirjen Kelistrikan (ESDM-DJK) sampai 2017, bauran energi pada sektor listrik masih didominasi batubara sebesar 57,22%. Pertanyaannya, apakah PLTU-PLTU berbasis batubatu yang existing maupun yang akan dibangun sudah menerapkkan pendekatan teknologi  penggunaan batubara bersih?

Peneliti Energi Terbarukan dari ITB, Priyono Sutikno mengatakan sampai tahun 2050 batubara masih digunakan. Walaupun ada teknologi yang mampu mengurangan CO2 dari pembangkit batubara, seperti Carbon Capture and Storage (CCS).

Teknologi carbon capture and storage (CCS), teknik menangkap dan menyimpan karbondioksida secara jangka panjang di suatu tempat penyimpanan dimana karbondioksida tersebut tidak akan keluar ke atmosfir. Tempat penyimpanan tersebut misalnya formasi geologi dalam tanah. Setelah disimpan di dalam tanah, karbondioksida tersebut tetap dimonitor baik kondisi bawah tanah atau subsurface-nya, kondisi permukaan tanahnya, serta udara sekitar fasilitas CCS agar memastikan keandalan proses tersebut. Tapi biaya penggunaan teknologi tersebut sangat mahal, sehingga belum ekonomis  diterapkan di Indonesia.

Namun demikian, ada beberapa teknologi yang mampu menekan emisi gas buang dari pembangkit PLTU berbasis batubaru. Teknologi tersebut adalah Ultra Supercritical (USC).  USC ini merupakan  boiler dengan tekanan tinggi ini yang dapat menghasilkan efisiensi di atas 50% serta emisi CO2 jauh lebih rendah. Sementara kalau jenis PLTU lama efisiensinya hanya sekitar 35%.

Di samping itu, kata Priyono, teknologi USC pun dapat menekan emisi  gas buang. “Pembangkit  yang menggunakan teknologi USC bisa efisiensi mencapai 48%,” ujarnya seraya menambahkan dengan menggunakan  USC, maka emisi gas buang (CO2) yang dihasilkan juga bisa  lebih kecil 10%. Artinya dengan efisiensinya menaik, maka kontribusi CO2-nya pun menurun.

Menurut Wakil Ketua Bidang Pengkajian Regulasi & Hukum, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Waluyo Nugroho Harjowinoto, banyak istilah batubara bersih. Ada yang menyebutkan clean coal, green goal. Tapi, intinya terkait dengan karakteristik coal itu sendiri.  “Khusus untuk pembangkit, ada dua hal yang harus dilihat, yaitu sulfur dan nitrogen,” katanya serius sambil menambahkan bahwa clean coal itu adalah emisi yang keluar dari cerobong pembangkit. Kalau emisi yang keluar bersih, maka secara proses bukan hanya coal-nya clean, tapi prosesnya juga clean.

Waluyo menambahkan, ada dua hal yang sangat penting. Pertama, teknologi. Salah satu teknologi yang dikenal adalah Ultra Supercritical. Teknologi ini  merpunyai tekanan dan temperatur yang ekstra tinggi, sehingga pembakarannya lebih efisien. Apa yang dikatakan pembakaran lebih efisien, artinya jumlah karbon tersisa itu basically berkurang. Dengan penerapan teknologi ini, maka nitrogen yang keluar akan berkurang juga.

Itu dari sisi pembakaran! Setelah dibakar, what’s next. Ada peralatan yang dapat menangkap sulfur lebih dari pembakaran tadi, sehingga karbon yang keluar sedikit. “Kalau masih ada sisa nitrogen, maka ada  alat  yang mengikat nitrogen, dan diharapkan emisi menjadi rendah,” kata Waluyo yang juga sebagai Komisaris utama PT Hexa Integra Electrica kepada pelakubisnis.com, awal Oktober lalu.

Menurut Waluyo ada jenis boiler  yaitu Circulating Fluidized Bed Boiler (CFB).  Boiler jenis ini bisa disuntikkan kapur yang fungsinya untuk mengikat sulfur. “Jadi ada beberapa jenis boiler yang dapat mengikat sulfur. Makin kecil proses efisiensi terhadap sulfur dan nitrogen makin tinggi. Yang bagus adalah  teknologi makin maju dan size-nya semakin besar,” lanjutnya

Di Indonesia, tambah Waluyo, untuk pulau-pulau kecil, maka size harus kecil, sehingga pilihan teknologi terbatas. Kenapa? Begitu teknologi yang digunakan canggih, harganya jadi mahal. “Kalau teknologi yang digunakan canggih dan size besar, oke…Ini yang barangkali dilema dalam penerapan teknologi  pembangkit,” katanya serius.

Nah, pertanyaannya adalah berapa batas toleransi skala pembangkit supaya bisa efisien dalam memilih teknologi rendah CO2? “Setahu saya teknologi Ultra Supercritical bisa efisien bila skala pembangkitnya di atas  600 MW. Kalau  Ultra Supercritical digunakan di bawah skala angka itu  dan masih assetable, itu saya dengar di angka 300 MW dan bisa turun sampai 200 MW. Bila di bawah itu, menjadi mahal,” jelas Waluyo seraya menambahkan  teknologi pembangkit ramah lingkungan, terdiri Ultra Supercritical, Supercritical dan grand subcritical. Teknologi subcritical ini yang biasa.

Itu dari perspektif teknologi. Kalau kita mundur kebelakang – dari sisi bahan bakar (coal) – satu-satunya yang dapat mengamankan adalah bahan bakar yang dipakai harus sesuai dengan desain teknologi itu tadi. Kalau coal yang digunakan tidak sesuai, maka hasilnya menjadi tidak clean. “Sebaiknya dimulai dari karakteristik coal yang ingin digunakan seperti apa? Bisa bertahan berapa lama?. Biasanya usia pembangkit 30 tahun. Baru kemudian didesainlah teknologi yang sesuai dengan karakteristik ini,” katanya serius.

Batubara yang akan dipakai disesuaikan dengan desain teknologi pembangkit/foto:ist

Lebih lanjut ditambahkan, makin tua batubara, maka makin tinggi tekanannya. Ini menunjukkan indikasi tertekan dan terkonsentrasi makin sedikit volume-nya (seperti dipress), sehingga hasil sulfur pasti makin tinggi. “Secara alamiah seperti itu. Makin rendah kalorinya, batubara makin muda, maka jumlah sulfur makin rendah. Walaupun selalu ada anomali, karena tergantung jutaan tahun yang lalu, kayu fosil jenis apa membentuk menjadi batubara,” urainya.

Namun demikian, apa pun jenis batubara yang ingin digunakan untuk pembangkit listrik, kata Waluyo, selalu ada solusinya. Pasalnya, sebuah benda yang mengandung karbon, pasti bisa dibakar. Persoalannya adalah proses pembakaran itu efisien atau tidak. “Misalnya pembangkit  Utra Supercritical di Jawa 7, paling rendah 4200 calori, di bawah itu tidak bisa,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata Waluyo, pemerintah telah menetapkan ambang emisi bagi PLTU berbasis batubara, dimana bila beban lebih tinggi dari suatu pembangkit, maka harus lebih clean. Walaupun sampai saat ini  sekitar 57-an persen pembangkit yang beroperasi di Indonesia berasal dari PLTU berbasis batubara.

“Sepengatahuan saya emisi yang disumbangkan dari PLTU batubara ini masih dalam batas yang aman. Tetapi, hal itu berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup yang lama pada tahun 2008, kalau nggak salah. Sekarang SK tersebut telah diperbaruhi melalui Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutann N0. P15 tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal,” urainya lagi.

Berdasarkan lampiran Permen tersebut tentang baku mutu emisi PLTU batubara yang beroperasi sebelum peraturan ini dibuat adalah sebagai berikut: parameter untuk Sulfur Dioksida (SOx) sebesar 550 mg/mn3, Nitrogen Oksida (NOx) 550 mg/mn3, Partikel (PM) 100 mg/mn3 dan Merkuri (Hg) 0,03 mg/mn3.

Sementara berdasarkan Permen  No.P15 tahun 2019, dimana parameter-nya semakin diperketat. Parameter untuk Sulfur Dioksida (SOx) sebesar 200 mg/mn3, Nitrogen Oksida (NOx) 200 mg/mn3, Partikel (PM) 50 mg/mg3, sedangkan Merkuri (Hg) 0,03 mg/mn3.

“Permasalahannya adalah pembangkit existing PLTU berbasis batubara harus mengikuti peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang baru tersebut,” katanya sambil menambahkan apakah pemberlakuan regulasi boleh berlaku mundur atau tidak? Kalau regulasi tidak berlaku mundur, kenapa peraturan yang baru tersebut diberlakukan bagi PLTU batubara yang existing. “Dalam hal ini saya tidak mengerti. Harus ada ahlinya tersendiri untuk menilai masalah ini,” katanya serius.

Menurut Waluyo sebaiknya peraturan menteri tersebut diberlakukan hanya untuk PLTU-PLTU batubara yang akan dibangun. Sebab, kalau peraturan tersebut juga diberlakukan pada PLTU yang existing, bisa “babak belur” PLTU-PLTU batubara itu. Bila dipaksakan untuk diterapkan berdasarkan peraturan yang baru, maka PLTU-PLTU yang existing – sebagian besar – harus mengeluarkan biaya besar untuk memodifikasi PLTU batubara yang lama.

Waluyo menambahkan, apa yang terbaik bagi negara, maka hal itu yang diusahakan. Secara real harga PLTU batubara lebih murah dibandingkan pembangkit-pembangkit jenis lain. “Hanya apakah kita bisa menang dari tekanan internasional. Ini masalahnya! Dan hal ini masalah politik internasional dan saya tidak ngertilah masalah politik,” lanjutnya.

Pasalnya, isu masalah pemanas global yang dihembus-hembuskan negara maju hanya melihat perspektif kepentingan mereka di tengah peradaban global. Namun di sisi lain, “di sudut sana”, masih banyak negara-negara di dunia ini yang  bergantung dengan energi berbasis batubara.

Barangkali ada kekuatan tarik menarik kepentingan dalam menyelamatkan global warming yang terus-menerus dihembuskan negara maju. Bagi Indonesia, potensi batubara yang melimpah ruah, memang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa. Salah satunya melalui kontribusi energi dari sektor ini.

Namun demikian, menurut Waluyo, kalau kita sudah membangun PLTU batubara sampai saat ini, maka pada dasarnya PLTU itu harus hidup 30 tahun. Kemudian, dengan coal itu kita bisa menyediakan size besar dengan ukuran tanah yang sedikit. Dan yang tak kalah penting lagi, PLTU itu menggunakan coal domestik.

Artinya PLTU batubara  yang ada itu bukan harus berhenti, tapi kata Waluyo, ke depan tidak membangun lagi. “Yang saya tahu untuk wilayah Jawa sudah stop membangunan PLTU berbasis batubara. Kemudian kalau di Sumatera dan Kalimantan, memang adanya coal,” tambahnya lagi. Masalahnya hanya bagaimana membangun PLTU berbasis batubara yang clean.

Tetapi daerah-daerah lain yang bisa memasok Energi Baru Terbarukan (EBT) – sesuai dengan komitmen – 23% sampai tahun 2025 dibangun EBT, sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengusulkan memberi insentif untuk pemanfaatan batubara bersih lingkungan dan pajak untuk emisi karbon serta emisi udara lainnya di atas baku mutu yang ditetapkan. Tidak hanya itu, MKI pun mengusulkan penetapan batas efisiensi paling rendah yang diperbolehkan untuk PLTU berbahan bakar batubara, misalnya, tidak kurang dari 30%.

MKI pun terlibat aktif memperkenalkan, mensosialisasikan dan meng-update knowledge para praktisi dan stakeholder kelistrikan di Indonesia. Pada puncak acara peringatan Hari Listrik Nasional (HLN)74 yang akan berlangsung 9 – 11 Oktober 2019 digelar exhibition and conference yang akan menvisualisasikan “wajah kelistrikan Indonesia kini dan mendatang”. [] Yuniman Taqwa/Ifsikumbang/foto utama: ist