UMKM Jangan Terjebak Hoki

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Di tengah situasi ekonomi dunia melambat,  ternyata  perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di kisaran 5%. Pertumbuhan tersebut diiringi kualitas yang semakin membaik tercermin dari inflasi yang rendah serta menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran,dan rasio gini.

Fenomena ini  boleh jadi modal kita menatap asa, walaupun sudut pandang ke depan tidak setajam melihat optimism berdasarkan kondisi real yang kita hadapi. Current Account Deficit (CAD) kita yang masih menganga lebar, ekspor kita yang belum maksimal meningkatkan nilai tambah, menjadi bagian dari sederet persoalan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, selalu saja ada cahaya di ujung terowongan yang dapat menuntun kita  keluar dari lingkaran pesimisme. Ada cela yang dapat dimanfaatkan potensi anak negeri untuk tidak terjebak dalam stigma sebagai negara berpenghasilan menengah. Berkali-kali Presiden Joko Widodo menyuntikkan asa agar negeri ini tidak terebak dalam middle income trap.

Memang tidak muda keluar dari lingkaran itu. Apalagi situasi ekonomi global yang masih melemah. Untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap, tak semudah membalik telapak tangan. Meski potensi itu bagi Indonesia terbuka lebar. Potensi yang belum maksimal digerakkan yang dapat dijadikan pengungkit ekonomi. Fenomena itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama!

Sebab, apakah kita puas hanya sebatas “lebel” anggota G20 di tengah potensi untuk bisa naik kelas menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas.  Saya pun hanya berandai-andai. Apalagi ketika membaca pernyataan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta yang mengungkapkan, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 98,7% usaha di Indonesia merupakan usaha mikro. Dengan jumlah tersebut, UMKM mampu menyerap 89,17% tenaga kerja domestik.

Barang kali beliau mafhum betapa UMKM mampu menjadi lokomotif mendorong  negeri ini bisa keluar dari terjebak middle income trap. Tanpa berprasangka buruh atas kemampuan UMKM kita agar bisa naik kelas ke jenjang usaha yang lebih tinggi lagi. Proses peningkatan ke jenjang usaha itu – menjadi instrumen penggapai harapan.

Harapan bukan  hanya monopoli para konglomerat yang terus menggurita menangkap peluang. Harapan menjadi universal – ketika kesungguhan — untuk merubah strata ke jenjang yang lebih baik. Harapan menjadi bahan bakar yang semestinya dimiliki anak negeri, termasuk UMKM yang seharusnya bisa bertransformasi ke jenjang yang lebih besar.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan KEIN, jika 10% saja dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tembus 7%. “Pertumbuhan ekonomi di atas 7% dapat terwujud apabila UMKM diberdayakan,”  kata Arif Budimanta, sebagaimana dikutip dari katadata.co.id.

Eksistensi UMKM memberi sumbangan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, data per 2018 sektor UMKM menyumbang Rp8.400 triliun terhadap PDB. Angka tersebut setara dengan 60% dari Rp14.000 triliun PDB Indonesia di 2018.

Menurut catatan Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan, yakni kelompok negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar US$995 ke bawah (low income), negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income) di kisaran US$996 – 3.895, negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle Income) US$3.896 – 12.055, dan negara pendapatan tinggi atau maju (high income) yakni di atas US$12.056.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah US $ 3.927 per tahun pada 2018, atau baru saja memasuki Upper Class Middle Income. Agenda utama pemerintahan Jokowi jilid 2 nanti,  seyogyanya dapat membawa atau paling tidak meletakkan dasar agar Indonesia lepas dari jebakan pendapatan menengah.

Namun demikian kualitas pendapatan sebesar itu, ternyata tidak merata, meskipun indeks ketimbangan mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan penduduk antara kalangan miskin dan kaya atau rasio gini di Indonesia kembali menurun ke level 0,384 pada September 2018, dari semula 0,389 pada Maret 2018.

Coba simak data yang dikutip dari katadata.co.id yang sumber aslinya adalah Global Wealth Report 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse. Disebutkan bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan semua penduduk dewasa di tanah air. Kalau diperluas lagi, 10% orang terkaya menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk. Artinya, ketimpangan antar kelompok kaya dan miskin masih jadi masalah besar.

Kondisi ini yang sedang kita hadapi. Kendati UMKM memberi sumbangan mencapai 60% dari PDB kita dan 98,7% pelaku usaha di Indonesia, tapi secara  kalkulasi “angka-angka” – jumlah yang mayoritas itu – jauh tertinggal dibandingkan 10% orang terkaya di Indonesia! Apa yang salah dalam merebut kue ekonomi anak negeri.

Padahal pemerintah cukup memperhatikan UMKM agar mampu naik kelas, dari usaha kecil menjadi menengah dan berjenjang sampai pengusaha besar! Pemerintah sejak 2007 sampai Februari 2019 telah menggelontorkan  Kredit Usaha Rakyat (KUR)  sebesar Rp357 triliun.

Di samping itu, pemerintah merevisi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi para pelaku UMKM. Hal itu dilakukan sebagai wujud dorongan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan usahanya lebih jauh. Kini, tarif PPh Final yang dibebankan kepada mereka hanya sebesar 0,5% dibanding sebelumnya sebesar 1% Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Aturan tersebut berlaku secara efektif mulai 1 Juli 2018 lalu.

Lantas, teringat seorang konglemerat Indonesia pernah menyampaikan wejangan kepada saya beberapa tahun yang lalu. Ia berkisah tentang seorang petani di suatu pagi duduk termenung di depan gubuknya. Ada rasa malas melangkahkan kaki menuju ladang tempatnya mengais rejeki. Pagi itu fantasinya melayang atas nikmatnya makan lezat. Entah sudah berapa purnama  petani itu tak merasakan nikmatnya daging kelinci.

Di tengah lamunannya, ia tersentak melihat kelinci meringis. Ternyata kaki kelinci terluka. Pas di depan petani itu, si kelinci tak kuat lagi melangkah. Ia pun roboh dengan napas tersengal-sengal. “Ini rejeki. Hoki…! Mau makan lezat langsung diberi daging kelinci.” Kata petani itu dalam hati.

Petani itu begitu menyakini hoki. Baginya hoki sudah garisan Illahi yang tak mesti harus kerja keras bila sudah datang waktunya. Itu sebabnya, petani itu malas bekerja dan mengharap kembali hoki akan datang dan mampu merubah nasibnya.

Ternyata masih banyak masyarakat kita yang  mempercayai hoki atau apapun namanya terhadap garis kehidupan. Padahal hoki hanya merupakan fantasi dan kalau pun sekali-kali terwujud, itu bukan solusi merubah nasib. Ethos kerja yang menggebu-gebu yang diimplementasikan dalam kerja nyata, merupakan syariat untuk menggapai sesuatu.

Jadi, bila UMKM yang mayoritas di Indonesia – belum mampu bertransformasi – naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, maka mungkin masih terjebak keyakinan hoki untuk mengembangkan usaha. Frame berpikir demikian, “jauh panggang dari api” untuk menggapai sukses.

Barangkali perlu merubahan mindset  di kalangan UMKM bahwa ethos keja merupakan lokomotif mencapai tujuan. []

 

*Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com