Ibu Kota Baru Bergaya ‘Smart Metropolis’ di Kalimantan Timur

Pemenang Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional akan diajak langsung berkunjung ke lokasi calon IKN di Kalimantan Timur (Kaltim)  untuk mempertajam detil desainnya pada Januari 2020. Sejauhmana progresnya?

Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta izin dan dukungan  dari para anggota dewan yang terhormat, sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibukota negara  ke Pulau Kalimantan. Permohonan tersebut disambut  tepuk tangan  riuh rendah dari para anggota dewan terhormat.  Ada semacam gayung bersambut merespon permohonan Jokowi itu.

Perpindahan ibukota bukan tanpa alasan. Jakarta sebagai ibukota Indonesia disinyalir sudah tak “mampu” lagi memikul beban  kompleksitas  persoalan. Banjir yang sampai kini tak menampakkan tanda-tanda berakhir, bukan tanpa pengorbanan. Kemacetan di mana-mana menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta

Alasan paling mendasar memindahkan ibu kota menurut Jokowi adalah jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah dibarengi pendatang. Jakarta juga menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa dan pusat pendidikan. Infrastruktur terbesar juga berada di Jakarta seperti bandar udara dan pelabuhan laut.

“Kondisi Jakarta sudah terlalu padat. Kemacetan lalu lintas terlanjur parah. Ditambah lagi masalah lingkungan seperti polusi air dan udara. Harus segera ditangani,” jelasnya.

Tak lama berselang dari  situ, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Provinsi Kalimantan Timur, menjadi Ibu Kota Indonesia baru. Keputusan itu diumumkan di Istana Negara, Jakarta, pada 26 Agustus lalu. Ia menilai, Kalimantan Timur sangat layak menggantikan Jakarta. Apalagi fasilitas infrastruktur di Kalimantan Timur relatif lengkap.

Lokasi ibu kota baru yang paling ideal ini berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua Kabupaten tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Menurut dia, hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.

Kondisi geografis ibu kota negara akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya..Apabila sekarang masyarakat harus menempuh 2,5 jam perjalanan dari Balikpapan ke ibu kota, dengan adanya jalan tol perjalanan nantinya hanya akan memakan waktu 30 menit saja. “Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai,” tutur Jokowi.

Presiden Jokowi meresmikan Tol Balikpapan-Samarindi, mempercepat waktu tempuh/foto: Humas Setkab/Agung

Bappenas minggu ketiga agustus 2019 menggelar  dialog nasional perpindahan ibukota  negara ke Pulau Kalimantan, di Ballroom Hotel Swiss-Belhotel Balcony, Balikpapan Ocean Square [BOS], Balikpapan. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan skema dan gambaran kelayakan ibu kota. Provinsi Kalimantan Timur dianggap memenuhi kriteria yang ada.

Kaltim memiliki keunggulan dibanding provinsi lain. Secara geografis, berbatasan dengan Selat Makassar yang menjadi titik nol. Ini menunjukkan fakta, Kalimantan Timur lebih strategis dibanding Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terkait kebencanaan, Kalimantan Timur dinilai aman dan bebas ring of fire atau wilayah-wilayah yang terkena gempa bumi, sebagaimana dikutip mongabay.co.id.

Hasil penilaian Bappenas terhadap Kalimantan Timur pun meyakinkan. Mulai ketersediaan lahan hasil deliniasi, kuantitas sumber air, historis kebakaran hutan, dukungan infrastruktur penunjang, demografi penduduk hingga sisi pertahanan, Kalimantan paling komplit. Meski ada kekurangan daya dukung air tanah, namun tidak menjadi persoalan krusial.

Sumber Bappenas menyerbutkan 7 poin penilaian Bappenas terhadap Kalimantan Timur:

  1. Luas deliniasi kawasan 180.965 hektar dan lokasi potensial 858.85,83 hektar.
  2. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga DAS yaitu DAS Sanggai/Sepaku, DAS Samboja, dan DAS Dondang.
  3. Daya dukung air tanah di lokasi delineasi sebagian besar masuk ke dalam kelas rendah.
  4. Wilayah delineasi tidak memiliki historis kebakaran hutan yang sering. Sebagian besar wilayah [1/3 area] delineasi merupakan hutan. Hanya beberapa hotspotyang memicu kebakaran utama [2015]. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di sebagian tahura.
  5. Dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda, serta dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda. Didukung Bandara Internasional Sepinggan [45 km] dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto [76 KM], serta dilayani Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.
  6. Dominan merupakan pendatang yaitu etnis Jawa [30%], Bugis [20%], dan Banjar [12%] sehingga potensi konflik sosial rendah
  7. Aspek pertahanan dan keamanan memiliki akses darat laut dan udara.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tak sekadar memindahkan kantor pemerintahan dalam rencana pemindahan ibukota negara baru ke Kalimantan Timur, akan dibangun  sebuah kota dengan istilah ‘smart metropolis’.

“Pemerintah akan membangun kota yang hebat, smart metropolis,” kata Jokowi saat sambutan dalam Pembukaan Indonesia Instructure Week 2019 dan Indonesia Infrastructure Development Financing 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 6/11 lalu.

‘Nagara Rimba Nusa’ Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negarasayembara-desain-kawasan-ibu-kota-negara/foto: PUPR

Ibukota baru nanti terbagi dalam beberapa wilayah. Diantaranya, akan terdapat wilayah pusat pemerintahan sendiri. Kemudian, kata Jokowi, juga terdapat wilayah khusus pengembangan teknologi dan inovasi seperti ‘silicon valley’ di Amerika Serikat (AS). Selain itu akan terdapat wilayah khusus pendidikan kelas dunia.

“Di mana universitas-universitas yang terbaik itu ada di situ, ada juga cluster untuk layanan kesehatan yang kelasnya dunia, dan cluster wisata. Ini lah yang ada di bayangan kita. Sehingga kita ingin ibukota yang baru ini akan menjawab keinginan kehidupan kota yang belum ada di Indonesia,” Jokowi yang disarikan dari  cnnindonesia.com.

Jokowi menyebut ibukota baru bakal memberi kualitas hidup tertinggi bagi penghuninya. Kota tersebut juga bebas emisi. Masyarakat juga akan lebih banyak melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun memakai transportasi publik yang bebas emisi..

Pemerintah Jokowi di tahun 2019 juga telah mencari desain yang cocok untuk ibukota baru nantinya. Pakai cara unik, menggelar sayembara desain ibu kota baru, belajar dari Kazakhstan yang pernah melakukan hal serupa. Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kazakhstan, saat menyusun rencana induk Kota Nur Sultan atau Astana, yang juga menyelenggarakan kompetisi internasional desain kawasan ibu kota.

Sementara Desember, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, para pemenang Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional akan segera diajak langsung lokasi calon IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk penajaman gagasan desain dengan kondisi lapangan. Diharapkan dengan melihat ke lokasi, akan didapatkan pengalaman dan sense terbaik sebagai dasar penyusunan detail desain yang akan dimulai pada 2020.

“Januari 2020 mendatang, tiga besar pemenang sayembara akan diajak kembali survei lapangan sekitar 2-3 hari, agar mendapatkan gambaran langsung untuk bisa menyusun desain yang lebih terinci mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan serta mencerminkan visi Indonesia kedepan,” kata Menteri Basuki usai pengumuman pemenang Sayembara Gagasan Desain IKN di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, pada 23/12.

Survei lapangan diperlukan, Basuki, untuk memastikan rancangan yang akan disusun telah sesuai dengan rencana lokasi pembangunan prasarana dasar seperti Bendungan Sepaku Semoi yang akan dibangun pada 2020. Detail desain akan dimulai dari titik pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN untuk rencana pembangunan prasarana dasar yakni jalan, bendungan, dan drainase dengan luasan 4.000 – 6.000 ha.

“Terkait pembangunan jalan menuju IKN juga harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena di hulu lokasi IKN tepatnya di Teluk Balikpapan terdapat tempat yang menjadi habitat Bekantan yang harus dilindungi. Bekantan ini hanya ada di Kalimantan dan mungkin terbanyak di Teluk Balikpapan, untuk itu akan dilindungi dengan pagar sehingga tidak akan terdampak pembangunan,” terang Menteri Basuki.

Detail desain IKN tersebut, tambah Basuki, akan menjadi tahapan pertama setelah adanya landasan hukum berupa Undang-Undang (UU) pemindahan Ibukota, sehingga harapannya pada semester kedua, kuartal keempat tahun 2020 sudah bisa dilakukan groundbreaking pembangunan fisik IKN.

Basuki berharap agar para pemenang dapat terbuka dan kolaboratif atas hasil karya mereka sehingga didapat hasil terbaik untuk detail desain. Sesuai pesan Presiden Jokowi, Menteri Basuki juga menyebut hasil detail desain IKN nanti tidak hanya bagus namun juga harus memiliki nilai pembeda dari desain-desain Ibu Kota negara lain di dunia.

“Sebagai contoh jika kita mendengar kata White House pasti identik dengan Washington DC di Amerika. Untuk itu nantinya gedung yang akan dibangun di IKN juga harus unik. Boleh desain luarnya mengangkat tema tradisional, namun di dalamnya fasilitas harus modern yang menunjukkan smart building. Rencananya akan ada sayembara tersendiri untuk desain gedung-gedung pemerintahan,” ujar Menteri Basuki.

Untuk kualitas Urban Design IKN yang lebih paripurna, Menteri Basuki menyatakan juga akan segera mengundang ahli-ahli terkait lainnya tingkat nasional dan jika diperlukan ahli tingkat internasional, baik yang akan ikut berperan langsung dalam perancangan maupun sebagai penasehat/reviewer.

Jokowi mengatakan, pemerintah menyiapkan 256 ribu hektare untuk provinsi baru di Kalimantan Timur. Dari total luas provinsi baru, 56 ribu hektare akan diperuntukkan bagi wilayah ibu kota yang tidak masuk dalam pemerintahan daerah otonomi tersebut. Kawasan khusus ini akan diurus oleh city manager. Sedangkan sisa lahannya dicanangkan menjadi kawasan konservasi, sebagaimana dikutip dari tempo.co.

Menurut Jokowi, dari 56 ribu hektare lahan ibu kota, sekitar 5.600 hektare akan dibangun cluster pemerintah. Ia berharap, pembangunan tersebut paralel dengan pembangunan klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, dan financial center.

Presiden Jokowi dan Gubernur Kaltim Isran Noor saat mengunjungi lokasi calon ibu kota negara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim, Selasa (17/12) siang/footo: Humas/Agung)

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 366.000 hektare untuk menopang kebutuhan ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. “Jadi kenapa disiapkan seperti itu supaya dalam jangka panjang kawasan itu dikelola secara khusus. Nanti tak ada orang-orang masuk penambahan ada yang ilegal,” katanya, pada 10/10, sebagaimana dikutip dari bisnis.com.

Menurutnya, tidak akan terjadi konflik lahan di wilayah ibukota baru karena lahannya adalah milik negara. “Ada juga HGU [hak guna usaha], lahan-lahan yang kawasan memang sudah dikelola misalnya kawasan hutan, tambang tapi itu tak ada sertifikat resmi kepemilikan. Jadi tak ada masalah,” tuturnya.

Adapun perkiraan dana pembangunan ibukota baru sebesar Rp466 triliun. Nantinya, 19 persen pendanaan berasal dari APBN. Ada juga pendanaan dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta. Sisanya, kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Jokowi menargetkan, klaster pertama bisa selesai tahun 2023. Pembangunan cluster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik.

Namun demikian, untuk mengeksekusi pembangunan ibu kota baru, diperlukan landasan hukum ibu kota baru Negara Indonesia. Sejauhmana DPR RI merespon secara cepat untuk menyusun dasar hokum perbintahan ibu kota Negara Indonesia. Kita tunggu. [] Yuniman Taqwa