Manajemen Krisis Kepariwisataan SOP Menanggulangi Bencana

Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) menjadi Standard Operating Procedure (SOP) Aktivasi Tourism Crisis Center (TCC).  Beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan konsep MKK sebagai langkah strategis menanggulangi bencana sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Posisi Indonesia dikepung  tiga lempeng tektonik dunia yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasific. Bila ketiga lempeng tektonik itu bertemu dapat menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu.

Tak hanya itu, Indonesia berada pada Pasific Ring Of Fire (cincin api) yaitu jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia yang membentang sepanjang lempeng pasifik. Zona ini memberikan kontribusi hampir 90 persen dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di dunia.

Fenomena yang menyebabkan Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap bencana karena ancaman dari bencana gempa bumi, gelombang tsunami dan gerakan tanah dengan intensitas cukup tinggi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan nasional dan daerah terkait kebencanaan harus sensitif. Ini karena Indonesia sebagai negara rawan bencana alam,  dalam  pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019. di Istana Negara, Jakarta, pada 23/7.

Peran BMKG diperkuat untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat dalam mengurangi risiko-risiko bencana.”Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif semuanya, dan harus antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang dimiliki,” kata Jokowi.

Sementara Kementerian Pariwisata menerbitkan aturan  Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan mitigasi maupun penanganan dampak bencana terhadap sektor pariwisata di Tanah Air.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 10/2019 tentang MKK. Permenpar sebagai petunjuk pelaksana untuk menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) Aktivasi Tourism Crisis Center (TCC).

MKK merupakan pedoman dalam menangani krisis pariwisata di Tanah Air yang mengacu pada standar Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations World Tourism Organization/UNWTO).

Keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik yang diakibatkan oleh alam maupun non alam berupa krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

“Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya, serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan sebagaimana dalam panduan (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya periode 2014-2019 pada 9/9, sebagaimana dikutip dari bisnis.com.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar sekaligus Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) Guntur Sakti mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga program strategis, yakni Pelayanan Informasi Publik, Publikasi dan Pengelolaan Media, dan MKK.

“Pembentukan MKK merupakan amanah dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka mengakselerasikan devisa negara dari sektor pariwisata yang tahun ini diproyeksikan sebesar US$20 miliar,” kata Guntur di Jakarta, pada 9/9, sebagaimana dikutip bisnis.com.

Lebih lanjut, Guntur menjelaskan, pada tahap awal akan ada tiga provinsi yang menjadi proyek percontohan sosialisasi MKK, antara lain Riau yang mewakili Indonesia bagian barat, Jawa Barat mewakili Indonesia bagian tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewakili Indonesia bagian timur.

Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan konsep Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) daerah sebagai komitmen terhadap pengembangan sektor pariwisata yang memiliki potensi krisis yang beragam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik saat Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan di Hotel Aryaduta Bandung, pada 3/10 menjelaskan, Jawa Barat (Jabar) memiliki potensi pariwisata yang luar biasa mulai dari gunung, pantai, hingga wisata buatan tapi Jabar juga memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai.

“Jawa Barat memiliki ragam etnik yang banyak, punya banyak destinasi wisata, namun di sisi lain juga memiliki multikebencanaan. Mulai dari banjir, gempa, longsor, kebakaran hutan, potensi tsunami yang membentang dari utara ke selatan. Sesar Lembang dan Sesar Cimandiri di Sukabumi. Untuk itu, saya mengapresiasi pemerintah pusat yang menjadikan Jawa Barat pilot project MKK,” kata Dedi Taufik.

Penerapan konsep MKK tersebut menjadikan Jabar sebagai provinsi kedua proyek percontohan atau pilot project MKK Daerah setelah NTB.

Menurut Dedi, tidak hanya bencana alam saja, bencana non-alam juga entitasnya tinggi di Jawa Barat seperti pergerakan massa dan lain-lain. “Semua ini yang harus kita waspadai agar kita tetap bersiaga dengan baik,” kata Dedi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen tetap waspada dan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah dan bersinergi dengan baik.

“Kita harus tetap berkolaborasi dengan unsur pentahelix. Potensi bencana sudah tergambar, kalau kita tidak menjaga ekosistem alam yang kita punya secara bersama, nantinya bakal hancur, kita sendiri yang akan rugi,” katanya.

Kekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah perlu didukung oleh semua elemen yang ada. Tidak bisa percepatan pembangunan hanya bisa dilakukan satu pihak. Maka hadir konsep pembangunan ‘pentahelix’ dimana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan.

Sementera itu, Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Guntur Sakti menjelaskan Bandung menjadi salah satu dari tiga pilot project MKK Daerah itu lantaran mempunyai destinasi pariwisata yang berpotensi bencana alam cukup besar, khususnya gempa.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar sekaligus Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) Guntur Sakti , saat meninjau paska bencana di Selat Sunda

Ia juga menyadari banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana, itulah yang perlu kita lakukan bersama.

“Jawa Barat penduduknya paling banyak di Pulau Jawa, dan juga memiliki alert red di setiap daerahnya. Untuk itu, kita bersama, menyamakan persepsi tentang MKK. Komitmen kepala daerahnya juga sangat tinggi untuk menghadapi darurat bencana di Jawa Barat. Sehingga membuat kita menjadi masyarakat yang waspada terhadap bencana,” katanya.

Guntur yang Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata menjelaskan, setiap bencana baik alam dan non-alam akan berdampak langsung terhadap devisa Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa bagi negara, sebagaimana dikutip siaran pers Kemenpar, minggu pertama Oktober lalu.

“Pariwisata harus tumbuh di ekosistem yang aman, setelah aman, barulah kita mengawal devisa. Supaya mitigasi bencana bisa lebih baik dan hebat di Indonesia. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, belajar langsung kepada Dinas Pariwisata Provinsi, baik secara regulasi, pemahaman, kelembagaan, hingga manajemen krisis,” katanya.

Kemenpar dalam hal ini akan menegaskan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk MKK Daerah dan melaksanakan kegiatan di tiap fase krisis sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permenpar.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa BNPB siap mendukung penyelenggaraan manajemen krisis kepariwisataan di Jawa Barat pada setiap fase.

Lilik juga menjelaskan Jawa Barat yang penduduknya setiap tahun bertambah, juga memiliki potensi pariwisata yang besar. Namun industri pariwisata di dalamnya selalu ‘dihantui’ oleh krisis dan bencana, sangat sensitif dan rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya.

“Untuk itu, upaya mitigasi, evakuasi, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan mencakup seluruh komponen masyarakat sehingga memerlukan “unity of efforts” dari semua pihak terkait baik penanganan wisatawan, delegasi, masyarakat yang berada di daerah tersebut,” katanya.[] Yuniman Taqwa/foto ilustrasi utama: ist