Transformasi Pemegang Otoritas

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Perang dagang antara Amerika dan China mengakibatkan sejumlah industri di China melakukan relokasi pabriknya, dari daratan China ke kawasan Asia Tenggara. Eksodus itu merupakan berkah bagi Asia Tenggara. Sejumlah perusahaan dari negara tirai bambu ini tak ingin terimbas terkena dampak kenaikan tarif akibat perang ini. Sayangnya, dari puluhan pabrik yang keluar dari China tersebut, tak satu pun yang pindah ke Indonesia.

Menanggapi fenomena itu, September lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bergumam. Perusahaan China yang ingin ekspansi ke kawasan Asia Tenggara banyak yang memilih pindah ke Vietnam, Malaysia, Thailand dan Kamboja, ketimbang Indonesia. Ini mengisyaratkan ada yang salah dalam membangun iklim investasi di sini, sehingga “Ibu Pertiwi” kalah atraktif dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu.

Tidak hanya China, ternyata perusahaan Jepang dan Korea pun enggan melirik Indonesia. Mereka memilih berinvestasi di Vietnam, Thailand, Kamboja, atau Malaysia. Sebut saja produsen produk elektronik Foxconn yang memilih merelokasi industrinya ke Vietnam. Tak hanya itu, Vietnam juga dilirik oleh perusahaan padat karya seperti XCel Brands dan Man Wah Holding ltd. Sementara itu, perusahaan teknologi yang padat modal, seperti Dell, memilih pindah ke Taiwan.

Menurut catatan Bank Dunia, kata Jokowi, ada 33 perusahaan di Tiongkok ke luar. Dari jumlah tersebut 23 memilih Vietnam, 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Nggak ada yang ke Indonesia. Demikian Pernyataan Jokowi yang dikutip dari dari cnbcindonesia.com, minggu pertama September lalu.

Entah untuk sekian kalinya, Indonesia harus belajar dari pengalaman. Tapi untuk sekian kalinya kita pun melakukan kesalahan serupa untuk – belajar pada kasus yang sama – tapi selalu gagal naik kelas.

Akibatnya Indonesia tertinggal daya tarik investasi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Biang kerok hal itu, menurut Jokowi karena terlalu berbelit-belit mengurus perizinan. Diperlukan waktu sampai dua tahun menyelesesaikan perizinan. Sementara di Vietnam hanya perlu waktu dua bulan segala proses perizinan sudah dapat diselesaikan.

Usaha pemerintah mengeluarkan belasan paket kebijakan dan perbaikan sistem perizinan ternyata belum bertuah membuat investor asing mengalir deras menanamkan modalnya di Indonesia. Walaupun ada peningkatan investasi pada semester I 2019.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi di Indonesia sampai semester 1 2019 naik 9,4% menjadi Rp 395,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 361,1 triliun. Realisasi tersebut mencapai 49,9% dari target investasi tahun ini sebesar Rp 792 triliun. Tapi investasi ini sebagian besar masih bersumber dari  penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang naik hingga 16,4% menjadi Rp 182,8 triliun. Sedangkan penanaman modal asing langsung (PMA) atau foreign direct investment (FDI) hanya naik 4%.

Laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Risk and Implications for Indonesia, regulasi Indonesia dirasa menghambat investasi. Disebutkan, aturan yang ada di Indonesia tidak dapat diprediksi, inkonsiten, dan saling bertentangan. Peraturan daerah (Perda) acapkali kontradiktif dengan regulasi pemerintah pusat. Selain itu, terlalu banyak peraturan menteri. Pada 2015 hingga 2018, terdapat 6.300 aturan menteri. Sehingga proses yang panjang juga memakan waktu yang lama, sebagaimana dikutip dari katadata.co.id.

Pertanyaannya apa yang salah dari mentalitas anak negeri ini? Apa pula yang membuat mentalitas kita terperangkap dalam buaian negeri gemah ripah loh jinawi. Pesan-pesan nenek moyang yang menyebutkan Indonesia kaya raya, tanahnya subur terbentang dari sabang sampai Merauke, telah “meninakbobokan” anak negeri, sehingga terperangkap dalam comfort zone itu.

Justru potensi gema ripah loh jinawi itu kerap dijadikan magnet menyedot “gula-gula”. Kebiasaan para oknum  “bermain bola pingpong”, lempar sana lempar sini demi menciptakan kanal-kanal mengais rejeki illegal ke kantong-kantong pribadi atau kolektif. Mengapa harus “dipingpong” bila tidak mempunyai motif di balik tindakan itu.

Kepemilikan otoritas sektoral berjalan sendiri-sendiri untuk memberi stempel legalitas sebuah perizinan. Sementara otoritas sektor yang harus dilalui – berdasarkan legalitas hukum  masih  berbaris panjang untuk sampai pada perizinan final. Itu sebabnya, kerap kali Presiden Jokowi  melontarkan akan memangkas peraturan yang dinilai kontra-produktif.

Semakin banyak pos-pos perizinan yang harus dilalui akan semakin berpotensi menghambat invetasi yang akan masuk. Fenomena ini menjadi kisah klasik yang kerap diperbincangkan dari kedai kopi hingga talk show di layar kaca. Tontotan itu sebagi koreksi terhadap fenomena yang terjadi di negeri ini. Tapi lagi-lagi, koreksi itu kurang bertuah. Buktinya, dari 33 perusahan China yang akan merelokasikan pabrik ke Asia Tenggara, tak satu pun mendarat ke Indonesia.

Meskipun sejak tahun lalu telah diberlakukan perbaikan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sendiri mengakui bahwa sistem OSS sudah bagus, namun hanya proses mendapatkan NIB-nya saja. “Untuk urusan izin-izin kan kembali lagi ke kementerian lembaga dan kita hanya mendapat notifikasi. Dan bukan rahasia lagi, itu butuh waktu,” lanjutnya, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Mata rantai yang putus ini harus diperbaiki! Pertanyaannya bagaimana pengurusan izin-izin yang lain bisa diintegrasikan, sehingga seluruh proses izin lembaga/kementerian terkait dan sebagainya masuk dalam sistem. Bila harus berkoordinasi dengan lembaga/kementerian lainnya, sebaiknya diselesaikan atau dijalankan oleh lembaga/kementerian yang ditunjuk untuk menjalankan otoritas tersebut.

Investor cukup duduk manis. Semuanya akan diurus oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), misalnya. Pihak BKPM “jemput bola” mengurus perizinan. Sehingga dengan relatif singkat, investor dapat segera melakukan eksekusi menanamkan investasi di dalam negeri.

Semestinya model birokrasi dalam proses pelayanan mengadopsi Total Quality Control (TQC). Di mana setiap proses memberi pelayanan pada proses berikut hingga proses berakhir. Tapi bukan sebaliknya, setiap proses minta dilayani sampai proses berikutnya sami mawon.

Itulah  peninggalan generasi ratusan tahun silam. Kisah-kisah  memberlakukan upeti – sebagai bayaran atas kepemilikan otoritas masih menjadi nilai yang kerap dipraktekkan. Peninggalan sistem masa silam itu – dari generasi ke generasi — seakan dipelihara subur.

Revolusi mental harus mengikis habis budaya minta dilayani, menjadi budaya melayani. Bila kita mampu melakukan transformasi ini, maka negeri ini akan benar-benar menjadi negeri gemah ripah loh jinawi, dengan meraih rejeki halalan thayyiban.[] foto: ist/menpan.go.id

*Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com