Bangun Pabrik Katalis Suatu Keniscayaan

Impor minyak mentah menjadi salah satu penyebab tingginya defisit neraca perdagangan. Pembangunan pabrik katalis mampu meningkatkan nilai tambah sawit dan akhirnya meningkatkan ketahanan energi nasional.

Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu SDA yang dapat diperbaharui  adalah  kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Produksi CPO Indonesia saat ini mencapai 46 huta ton sawit  tiap tahunnya.  CPO dapat menghasilkan sejumlah produk turunan sebagai substitusi  Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis fosil.

Saat ini baru 25% produk sawit terserap  berbagai kebutuhan. Artinya masih besar potensi yang dapat dieksplor untuk meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit. Sebut saja mengubah sawit menjadi katalis, sehingga menghasilkan solar, bensin dan avtur. Kalau potensi sawit dapat dioptimalkan, bukan tidak mungkin  Indonesia mampu menutupi impor minyak mentah yang angkanya terus meningkat.

Sepanjang periode 2009-2019 volume impor migas nasional  meningkat 36,4% menjadi 49,1 juta ton atau rata-rata 3,6% per tahun. Impor gas mencatat kenaikan tertinggi, yakni lebih dari 471% menjadi 5,5 juta ton dari 970 ribu ton pada 2009. Kebijakan konversi penggunaan minyak tanah ke gas menjadi pemicunya, sebagaimana dikutip dari databox, katadata.co.id.

Adapun impor minyak mentah periode 2009-2018 meningkat 10,64% menjadi 16,9 juta ton. Demikian pula impor hasil minyak/minyak olahan naik 35% menjadi 26,6 juta ton.  Bila tak ada inovasi mensubtitusi BBM dari sumber-sumber energi terbarukan, bukan tidak mungkin impor BBM  terus bergerak naik.

Dan mengubah sawit menjadi katalis merupakan kunci menjaga ketahanan energi Indonesia di masa mendatang. Melimpahnya produksi sawit di Indonesia, tapi masih  ada ganjalan penolakan CPO asal Indonesia di beberapa negara di Eropa karena kampanye negatif. Fenomena ini justru membuat kita lebih mandiri untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

Katalis berbentuk bubuk berwarna putih yang menggumpal menjadi ulir-ulir kecil ini, di kalangan keluarga besar Fakultas Teknologi Industri( (FTI), khususnya program studi teknik kimia sudah sangat familiar.

Katalis merupakan pemicu atau katalisator berbagai bahan mentah yang dapat disuling menjadi berbagai jenis BBM sesuai kebutuhan. Boleh jadi katalis merupakan hasil kerja keras para peneliti kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dilakukan sejak 1982 untuk menemukan energi terbarukan menggantikan energi fosil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia memiliki banyak pakar dan ahli dari berbagai universitas untuk mengubah katalis. Menurut Jokowi, Katalis ini mengubah minyak sawit menjadi solar, minyak sawit menjadi bensin, dan minyak kelapa menjadi avtur.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Tahun 2020, di Graha Widya Bhakti Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten (30/1),  Presiden Jokowi menyapa Prof. Subagjo dari ITB, Dr. Melia Laniwati Gunawan,  Dr. Makertiharta dan Dr. Rasrendra yang semuanya tim dari ITB.

Presiden Jokowi mengapresiasi Prof. Subagjo dari ITB terhadap penelitian katalis merah putih/foto: setkab/Humas/Ibrahim

Presiden sempat mempertanyakan soal bagaimana minyak kelapa sawit bisa dijadikan katalis kemudian menjadi B20 karena selama tiga tahun ia sudah memerintahkan agar industri menggunakan B20 namun hingga kini belum dapat dilaksanakan.

Menjawab pertanyaan Presiden, Prof. Subagjo menyampaikan sejak tahun 1982 saat ia sudah belajar tentang katalis. Dirinya berpikir minyak sawit  juga sebetulnya hidro karbon. Maksudnya hidro karbon itu seperti minyak bumi, tapi diujungnya ada CO2. Menurunya jika itu diputus langsung bisa menjadi seperti minyak bumi.

”Karena saya belajar katalis, saya mencari katalis yang cocok untuk memutus itu. Kami lakukan dan memang kami sangat gembira. Waktu itu reaksinya  kadang-kadang baunya seperti solar tergantung kondisi. Dalam temperatur tinggi hasilnya gas LPG,  kalau temperatur lebih rendah nanti diperoleh bensin, lebih rendah lagi kerosin itu bahan baku avtur, lebih rendah lagi bisa solar, lebih rendah lagi enggak jadi apa-apa,” cerita Prof. Subagjo.

“Tahun 2009  mulai mendengar ada proses untuk menghasilkan yang disebut oleh orang-orang dari luar negeri green diesel. Tapi sebetulnya saya tidak ingin membiasakan untuk green diesel. Saya menyebut diesel biohidrokarbon. Artinya diesel seperti minyak bumi jadi hidro karbon, tapi dari bahan nabati,” ujar Prof. Subagjo yang mengaku sejak saat itu bekerjasama dengan Pertamina serta mendapat bantuan dua kali yakni Rp8 miliar dan Rp46 miliar.

Saat ditanya oleh Presiden apakah perlu kerjasama dengan negara lain? Prof. Subagjo menjawab,  kalau proses melibatkan katalis tidak perlu dengan negara lain. Cukup dengan ITB saja. Prof Subagjo menambahkan, bantuan dari Pertamina sebesar Rp 46 miliar akan digunakan untuk membangun pabrik katalis.

“Jadi sejak dua tahun lalu  saya sudah menginginkan ada pabrik katalis. Dan resep-resep katalis yang kami pergunakan tidak akan lepas ke luar negeri. Saat ini resep-resep itu terpaksa dijahitkan ke pabrik milik multinasional,”ungkapnya.

Prof. Subagjo bercerita bahwa dirinya sudah lima kali mengejar Presiden Jokowi. ”Di laboratorium saya ada gambar saya naik tiang bendera, karena itu yang paling cepat bertemu dengan Pak Jokowi, betulkan Pak? Jadi tiga hari setelah ada anak SMP naik tiang bendera ketemu Pak Jokowi. Saya, laboratorium saya udah didatangi 10 menteri, 10 menteri sebelum Pak Arifin Tasrif datang selalu saya dengungkan, “Ini kalau saya tidak bisa ketemu Pak Jokowi saya mau naik tiang bendera saja,” Sekarang saya sudah bertemu Pak Jokowi,” tambahnya.

Diakui Prof Subagjo, dirinya ingin memberikan peluit agar ditiup oleh Pak Jokowi dan seluruh potensi bangsa yang bisa mendirikan pabrik katalis dan pabrik biohidrokarbon tadi segera bergerak dengan cepat. “Karena saya pikir Pak Jokowi lah yang bisa mempercepat karena saya sudah bertemu dengan 10 menteri Pak, tidak ada yang bergerak,” ujar Prof Subagjo seraya menyampaikan lebih senang bekerja senyap karena negara lain seperti Malaysia lebih cepat bergerak.

Mendengar cerita itu, Presiden berjanji akan rapat dengan Tim khusus berbicara mengenai katalis. Kepala Negara tahu Pertamina saat ini butuh 50 katalis dan nyaris semuanya impor karena hanya 3 katalis yang mampu diproduksi sendiri. Padahal Indonesia punya kemampuan  produksi katalis.

Dengan membangun industri katalis nasional, menurut Presiden, akan menjamin harga sawit. ”Hati-hati bukan urusan impor minyak tapi harga. Kemarin waktu B20 kita pakai harga sawit langsung naik, begitu B30 kita pakai lagi harga otomatis semuanya yang berkaitan dengan sawit naik semuanya. Petani kita mendapatkan keuntungan dari itu, impor minyak kita menjadi turun, neraca transaksi berjalan kita menjadi lebih baik, defisit neraca perdagangan kita juga semakin baik,” jelas Presiden.

Guru besar ITB Prof Subagjo, di balik berdiri katalis merah putih/foto: ist

Dengan membangun industri katalis nasional, lanjut Presiden, akan menjamin harga sawit dan Indonesia tak bisa lagi dimainkan oleh negara lain seperti diskriminasi dalam hal jual beli kelapa sawit. ”Sekali lagi meningkatkan kesejahteraan petani sawit swadaya yang saat ini menguasai kurang lebih 42-45% dari perkebunan sawit nasional. Apalagi jika industri katalis tersebut bisa dibuat dalam skala menengah bisa dioperasikan oleh kelompok-kelompok petani sawit,” ujar Presiden seraya menambahkan pasokan diesel biohidrokarbon itu akan mengurangi biaya logistik dan biaya produksi sehingga petani pasti jauh lebih efisien juga murah karena tidak ada transportasi yang lain-lain.

Implikasi nasional, lanjut Presiden, mengurangi defisit neraca perdagangan di sektor energi, meskipun telah disampaikan bolak-balik mengenai penggunaan B20 ini sudah 3 tahun yang lalu, tapi memang tidak gampang memaksa untuk memakai B20 dan B30 sehingga nanti jika penggunaan makin banyak tidak memerlukan impor minyak.

”Upaya-upaya anak bangsa seperti ini harus didukung penuh, tidak boleh dihambat harus dibuat industri manufaktur katalis secara massal, BUMN seperti Pertamina harus lebih berperan besar untuk mendukung perkembangan industri katalis ini jangan takut dan malah menghindar,” kata Presiden.

Keuntungan Pertamina itu bukan hanya miliar, sambung Presiden, bukan hanya 1-2 triliun tapi yang terakhir di atas 20 triliun. Jadi kalau dipakai untuk riset seperti ini, menurut Presiden, tidak ada ruginya. Ia menambahkan BUMN seperti Pertamina harus berperan besar untuk mendukung pengembangan industri katalis. Badan Pengelola Dana Sawit juga harus aktif mendukung riset-riset yang sangat berdampak besar seperti ini.

”Nah di sinilah peran BRIN, harus bisa mengorkestrasi pengembangan proyek-proyek riset yang sangat strategis seperti ini, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, memecahkan permasalahan bangsa, dan memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara kita Indonesia,” tambah Presiden Jokowi.[] Yuniman Taqwa/foto utama: ist