Menatap Kebangkitan Nasional Abad 21

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Sedikitnya ada tiga momen besar yang berlangsung  di bulan Mei. Pertama, 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional (May Day), 2 Mei sebagai hari pendidikan nasional dan 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasonal. Ketiga momen tersebut saling bersinggungan, membentuk korelasi  dan akhirnya tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dengan menjunjung nilai-nilai nasional sebagai bagian dari anak bangsa.

Kolaborasi tiga momentum tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Acap muncul friksi karena ego sektoral yang justru lebih dominan muncul dalam eksistensinya. Kaum buruh selalu mencari titik pendulum menurut perspektif  komunitasnya yang kadang-kadang kontradiktif dengan kepentingan pelaku usaha atau sebaliknya.

Kita sulit mencari kebenaran dalam kolaborasi tersebut. Masing-masing pihak mengklaim kebenaran sebatas kepentingan golongan. Tak pelak, karena tidak ketemu titik singgung yang produktif bersama, menyebabkan tuntutan buruh kerap terjadi.  May Day sebagai simbul “gerakan buruh” kerap dijadikan “panggung” posisi tawar  kaum buruh terhadap pelaku usaha.

Walaupun ada aturan yang mengatur eksistensi pelaku usaha di satu pihak, dengan kaum buruh di pihak lain, tapi tak selamanya  “jembatan itu” mampu mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Pemerintah yang” tegak lurus” dalam mengatur masing-masing pihak dengan perangkat normanya, tak selalu menjadi solusi  untuk mengatur hubungan timbal balik tersebut.

Bukan tidak mungkin sudut pandang dari masing-masing pihak yang ditafsir melalui pasal-pasal norma, diterjemahkan dalam sudut pandang masing-masing pihak. Kaum burah, misalnya, menggugat aturan penghitungan Upah Minimum Regional (UMR), umpamanya, tidak akomodatif di mata buruh. Sementara pelaku usaha selalu berhitung berdasarkan kalkulasi bisnis dengan indikator-indikator  yang diciptakannya.

Pemerintah pun harus memutuskan secara bijak untuk mengakomodir kedua kepentingan tersebut. Itu salah satu contoh dalam menetapkan UMR. Walaupun tak selamanya keputusan itu disambut “koor dengan nada sama” keduabelah pihak. Selalu saja ada ketidakpuasan dalam suatu keputusan. Tapi kepastian hukum harus tetap ada. Pemerintah harus tetap memutuskan! Tak pelak, muncul feed back kaum buruh atau pelaku usaha  atas keputusan pemerintah. Demo yang dilakukan kaum buruh masih menjadi instrument titik pendulum  yang diharapkan.

Kalau saja dunia tidak dilanda pandemi Covid-19, bukan mustahil 1 Mei menjadi ajang  para buruh seantero dunia, tak tercuali Indonesia. Momentum ini acap dijadikan “pintu masuk” menyampaikan aspirasi para buruh untuk “menekan pemerintah” agar tidak terjadi degredasi status buruh dalam hubungan antara pelaku usaha dan tenaga kerja.

Salah satu alasan yang membuat para serikat buruh mengurungkan niat mereka untuk demo di jalan karena berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memenuhi permintaan buruh terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui, selama ini serikat buruh memang paling getol meminta pemerintah untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja selama Corona, sebagaimana dikutip dari detik.com .

Serikat buruh bakal tetap teguh pada pendirian mereka yang menolak kehadiran RUU Cipta Kerja tersebut. Kecuali pemerintah berkenan  menarik kembali RUU Cipta Kerja itu dari DPR RI dan membahasnya ulang dengan melibatkan serikat buruh untuk masuk ke dalam tim perumus Omnibus Law.

Itulah “kompromi kebangsaan”! memang dalam momentum tertentu diperlukan  untuk membangun  kebangkitan nasional dalam perspektif  lebih luas.  Kompromi kebangsaan tidak lagi melihat atribut golongan dalam memperjuangkan kepentingan. Kompromi kebangsaan – melihat persoalan–persoalan kebangsaan  jauh lebih utama dalam perspektif berbangsa dan bernegara.

Pertanyaannya bagaimana membangun kompromi kebangsaan  agar Ibu Pertiwi” bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di antara negara-negara di dunia ini? Ini yang seharusnya menjadi komponen utama anak negeri. Mulailah kita hapuskan ego sektoral. Semua komponen bangsa dalam satu lokomotif untuk mencapai kebangkitan nasional abad-21 ini.

Modal dasar yang kita miliki – sumber daya alam – letak Indonesia yang berada pada posisi silang, diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra  (Samudra India dan samudra Pasifik). Posisi strategis tersebut memungkinkan Indonesia dapat berhubungan dengan banyak negara di dua benua tersebut.  Posisi Indonesia  di dua samudra itu berada di jalur lalu linta internasional  dan dapat menjadi transit jalur perdagangan internasional,  sebagaimana di kutip dari Buku  Bertajuk Facing Global Maritime Fulcrum (Menyongsong Poros Maritim Dunia), Between Threats & Opportunities (Di Antara Ancaman dan Peluang), tahun 2017 Oleh: Laksamana Muda TNI Aan Kurnia,S.Sos.

Itu sebabnya  banyak negara yang mempunyai kepentingan  terhadap Indonesia. Sejak zaman “kuda gigit besi”, Indonesia (nusantara) menjadi incaran negara-negara Eropa dan Asia, sekalipun.  Ratusan tahun kekayaan Indonesia dieksploitasi negara-negara tersebut.  Boleh jadi sampai kini banyak kepentingan-kepentingan asing  terus mencoba “menancapkan pengaruhnya” di  Indonesia

Itu yang harus kita waspadai. Jangan mudah tercerai berai yang memang diinginkan kapitalis-kapitalis dan pemburu rente mancanegara terhadap Indonesia. Mereka masuk lintas profesi, golongan, kepercayaan dan sebagainya  untuk melemahkan nilai-nilai nasionalis sebagai suatu bangsa. Sehingga akhirnya kita tetap terjajah dalam “modernitas zaman”. Apakah kita ingin dijajah dalam modernitas zaman yang menguntungkan pihak luar?

Tentu tidak! Kita tak ingin hanya menjadi pemain atau aktor dalam budaya global. Kita diatur oleh “sutradara” kapitalis manca negara .  Kita harus lepas dari jebakan itu.  Mampu menjadi sutradara  atas bangsanya sendiri.

Lantas, langkah apa yang harus diambil agar kita mampu menjadi sutradara atas bangsanya sendiri?  Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor yang satu ini nilainya tak pernah mengalami depresiasi. Tentu dengan catatan bila kita terus meng-update diri untuk terus belajar. Dengan terus meningkatkan potensi diri, maka produktivitas pun akan meningkat

Transformasi kemerdekaan belajar dalam sistem pendidikan nasional yang diusung menteri Pendidikan, Nadiem  Makarim membawa pencerahan sistem pendidikan kita ke depan. Merdeka belajar, menurut saya akan menghilangkan ukuran ukuran nilai prestasi belajar berdasarkan angka-angka yang kerap menjadi ukuran. Kemerdekaan belajar  mempunyai kehendak bebas dalam menggali potensi diri, sehingga anak didik dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya  sebagai nilai prestasi belajar.

Itu sebabnya, dalam rangka menghadapi bonus demografi pada 2030, maka semua komponen bangsa, kaum buruh (pekerja), pelaku usah, pemerintah sudah tidak berpikir parsial berdasarkan sektoral. Para pekerja terus meningkatkan kompetensi . Pelaku usaha memberi kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan produktivitas karyawannya, melalui peningkatan komptensi karyawan. Dan pemerintah senantiasa hadir untuk mengakomodir kepentingan win-win solution semua pihak.

Itulah kebangkitan nasional abad ini. Semua komponen bangsa mempunya frame berpikir yang sama agar bangsa ini bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di antara bangsa-bangsa di dunia. Tabik. []

 

*Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com