New Normal Diyakini Mampu Perbaiki Ekonomi

Pandemi virus corona atau Covid 19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi membuat ekonomi terjun bebas ke titik nadir. Implementasi New Normal diyakini mampu menggairahkan ekonomi untuk bangkit kembali…!

Pandemi virus corona atau Covid 19 sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan secara global. Boleh jadi kita sepakat virus ini menjadi musuh bersama dunia. Betapa tidak, data dari laman Worldometers, total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 8.248.185 (8,2 juta) kasus hingga Rabu (17/6) pagi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.298.972 (4,2 juta) pasien telah sembuh, dan 445.144 orang meninggal dunia.

Kasus virus corona di Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, yang sembuh, maupun yang meninggal dunia. Hingga Selasa (16/6) pukul 12.00 WIB, kasus positif  Covid-19 bertambah sebanyak 1.106. Sehingga jumlahnya saat ini menjadi 40.400 orang. Sedangkan  kasus sembuh  ada penambahan sebanyak 580 orang, sehingga total pasien yang telah sembuh menjadi 15.703 orang. Namun, pasien meninggal dunia  bertambah sebanyak 33 orang, sehingga yang meninggal dunia jumlahnya mencapai 2.231 orang.

Virus ini menjadi momok yang dampaknya  tidak hanya pada aspek kesehatan belaka, tapi merontokkan sendi-sendi ekonomi. Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan kontraksi hingga 5,2 persen tahun ini. Kontraksi tersebut menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia II dengan sebagian besar ekonomi mengalami penurunan output per kapita yang dalam sejak 1870. Laporan ini disampaikan bank dunia dalam laporan terbarunya, Global Economic Prospects, yang dirilis Senin (8/6).

Sementara itu, pasar dan ekonomi negara berkembang (EMDEs) diprediksi kontraksi 2,5 persen sepanjang 2020. Ini menjadi kontraksi pertama EMDEs sebagai sebuah kelompok, dalam setidaknya 60 tahun terakhir. Pendapatan per kapita diperkirakan menurun sebesar 3,6 persen, akan membawa jutaan orang ke dalam kemiskinan ekstrem tahun ini, sebagaimana dikutip dari republika.co.id

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97% year-on-year (yoy). Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV 2019. Pertumbuhan ekonomi trwiulan I 2020 ini, lebih rendah dari kuartal I-2019 yang 5,07% yoy dan lebih  kuartal IV-2019 yang tercatat 4,97% yoy.

Pemerintah menyebutkan pertumbuhan ekonomi terus menurun. Bahkan sudah menuju ke arah negatif pada kuartal II/2020 karena penurunan kegiatan ekonomi selama Pembatasan Skala Berskala Besar (PSBB) karena Covid19.

“Pertumbuhan ekonomi menurun dan bahkan sudah menuju daerah negatif pada kuartal kedua 2020. Leading economic indicator menunjukkan penurunan signifikan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso dalam paparan tertulis dalam sebuah diskusi, sebagaimana dikutip dari bisnis.com pada 8/6.

Adi Winarso menyampaikan penciptaan lapangan kerja saat ini tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah kehilangan lapangan kerja. “Kemenaker melaporkan tenaga kerja terdampak Covid-19 sekitar 3,05 juta orang (per 2 Juni 2020) dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta,” ujarnya dalam sebuah bahan diskusi, pada 7 Juni 2020, sebagaimana dikutip dari tempo.id.

Sementara gelombang pemutusan hubungan kerja akan meningkat signifikan. Sebanyak 25 juta pekerja diprediksi terancam kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor pekerja bebas. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei online.

PHK Juni ini mencapai 3 juta pekerja/foto/ist

Dari hasil survei tersebut, dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40%. “Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga akan menganggur,” kata  Ngadi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI seperti dikutip dari siaran pers.

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, pemerintah secara bertahap meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan physical distancing, karantina wilayah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah. “Pada praktiknya, tidak semua sektor pekerjaan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dari rumah, ” ujar Herry Yogaswara, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Data survei menunjukkan lapangan pekerjaan yang paling terdampak PHK adalah sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi dengan persentase 24% diikuti jasa kemasyarakatan sebesar 1 %. Berdasarkan jenis pekerjaannya, sebanyak 32 % korban PHK berasal dari tenaga usaha jasa; 22% tenaga profesional/teknisi; 15% tenaga tata usaha; 13% tenaga produksi operator alat angkutan dan pekerja kasar; dan 9% tenaga usaha penjualan. “Sedangkan dari tingkat pendidikannya, 52 persen merupakan lulusan SLTA/sederajat, 30 persen tamat perguruan tinggi setingkat sarjana, dan 11 persen lulusan diploma,” ujar Ngadi.

Dari segi optimisme pencari kerja, 48,5% responden pencari kerja mengaku kurang optimis. “25,8 persen mempunyai sikap optimis,” jelas Ngadi. Menurut Ngadi, optimisme muncul karena 43,8% responden mengaku sudah diterima bekerja dan tinggal menunggu panggilan, memiliki keterampilan yang dibutuhkan pemberi kerja (32,1%), serta 15,5% percaya pandemi akan segera berakhir. “Selain itu 8,6 persen responden mengaku percaya pemerintah menjamin kondisi perekonomian akan kembali pulih,” pungkasnya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, memprediksi 40 persen pekerja Indonesia bakal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Virus Corona. Potensi PHK tersebut terlihat di seluruh sektor lapangan usaha.”Dengan pandemi ini situasinya semakin tidak baik untuk semuanya. Apindo memperkirakan antara 30 sampai 40 persen itu akan terjadi PHK. Dan kami juga sudah melihat melakukan crossing ke semua sektor ini agak mengkhawatirkan,” ujarnya di Jakarta, pada 17/6, sebagaimana dikutip dari merdeka.com.

Mengutip Tempo.co, Perry Warjiyo – Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan, pelemahan konsumsi yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat inflasi menjadi perhatian bank sentral. Tingkat inflasi Mei 2020 tercatat sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,07% (month to month) atau 2,19% (year on year). “Tampaknya tren lemahnya inflasi masih akan terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara dalam  Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 Juni 2020 Perry menyebutkan, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2020 tercatat sedikit menurun dari sebesar 0,08% (mtm) pada April 2020 menjadi 0,07% (mtm). Inflasi Mei 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan pola inflasi pada periode Ramadan dan Idulfitri, yang dalam lima tahun terakhir rata-rata tercatat 0,69% (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Mei 2020 tercatat sebesar 2,19% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi April sebesar 2,67% (yoy). Berdasarkan komponen, inflasi inti menurun dipengaruhi melambatnya permintaan domestik dan konsistensi Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai target.

Sebelumnya Donny Gahral Adian – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan semua negara yang terkena pandemi Covid-19 mengalami kondisi perekonomian yang buruk, artinya hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. “Tiongkok saja sampai minus ekonominya, tapi dalam kondisi seperti ini, Indonesia masih bisa 3% [pertumbuhan ekonomi] cukup baik dan di negara-negara Asean, jadi sebenarnya, di tengah-tengah kesulitan, kita masih bisa bertahan dan memutar roda perekonomian,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (8/6).

Donny memaparkan, berdasarkan Indikator, mayoritas masyarakat yang merasakan dampak ekonomi secara langsung adalah pada tingkat rumah tangga. Mayoritas masyarakat saat ini menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk atau jauh lebih buruk (83,7% responden) dibandingkan dengan tahun lalu. Penilaian ini jauh meningkat dibanding survei pada Februari, ketika hanya sekitar 22% responden yang menilai demikian.

Inflasi harga pangan ke depan tetap perlu diwaspadai akibat adanya potensi rantai pasokan global yang terganggu. Namun harga barang di dalam negeri dipastikan tetap terkendali, begitu juga pasokannya tetap terjaga. Bank sentral memperkirakan inflasi tahun ini pun masih akan berada dalam sasaran yang ditetapkan, yaitu berkisar antara 2% – 4%.

Memang, inflasi rendah bisa jadi lebih karena faktor permintaan yang turun akibat melemahnya aktivitas perekonomian gara-gara pandemi corona. Namun, bermodal inflasi rendah ini, ada harapan bisa mengerem laju penurunan daya beli agar tak semakin melemah.

Dalam situasi seperti sekarang, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, hanya 2,97% di kuartal I 2020 dan diprediksi tumbuh negatif di kuartal II 2020, mengendalikan inflasi tetap rendah menjadi salah satu kunci menahan ekonomi tidak terjun bebas.

Betapa ketidakberdayaan kemampuan umat manusia dalam  beradaptasi menerima budaya baru. Hidup berdampingan dengan virus corona harus “menelan korban” jiwa, dan menimbulkan “kepanikan sosial”, karena ekonomi terjun bebas ke titik nadir.

Pemerintah pun mulai mengedukasi masyarakat bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Percepatan Penanganan Covid19 mengumumkan tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman Covid-19 atau new normal.

Mall di Jakarta mulai dibuka/foto: ist

Jakarta, misalnya, mulai diberlakukan PSBB transisi mulai 5 Juni 2020 yang rencananya akan dievaluasi sampai akhir Juni ini. Keran ekonomi mulai dibuka secara bertahap, bila  kita tidak ingin terpuruk terlalu dalam. Semakin lama PSBB diberlakukan, semakin membengkak anggaran yang harus dikuncurkan pemerintah untuk  menanggulangi dampak dari pandemi yang tidak jelas sampai kapan akhir dari ini semua.

Bank Indonesia memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai menguat pada triwulan III 2020 sejalan relaksasi PSBB sejak pertengahan Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun pada kisaran 0,9% – 1,9% pada 2020 dan kembali meningkat pada kisaran 5,0%-6,0% pada 2021 didorong dampak perbaikan ekonomi global dan stimulus kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh dapat semakin efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi selama dan pasca Covid-19.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan keberhasilan kebijakan new normal amat bergantung dengan sikap disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di ruang publik. Jika mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, potensi penularan virus corona bisa ditekan dan ekonomi membaik. “Namun, memang dampak ke ekonomi tidak langsung. Mungkin kalau pun ada perbaikan, itu akan terjadi pada kuartal IV 2020,” kata Yusuf, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com, pada 18/6.

Ia melihat pertumbuhan ekonomi masih akan terganggu hingga kuartal III 2020. Namun, situasi pada akhir tahun akan membaik bila jumlah peningkatan penularan virus corona melambat pada Juli 2020.

“Jumlah kasus corona akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan di ruang publik. Kalau masih banyak yang takut keluar maka akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi,” terang Yusuf.[] Yuniman Taqwa Nurdin