Keniscayaan Mencapai 23% Kontribusi EBT

Oleh: Siti Ruslina

Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi suatu keniscayaan! Keberadaannya menjadi pencerahan ummat yang dapat menyelamatkan ekosistem kehidupan makhluk di bumi. Bayangkan, bila pembakar fosil tak direm, sementara  hutan tropis sebagai paru-paru dunia kian menyusut, maka tak urung suhu bumi akan memanas.  Jika suhu bumi mencapai lebih dari 2 derajat celcius, maka pemanasan global tak terelakkan.

Para pakar kembali memperingatkan bahayanya kenaikan suhu bumi. Salah satunya menurut mereka, kenaikan sebanyak 2 derajat celcius saja bisa mencairkan beberapa bagian lapisan es terbesar di bumi dan meningkatkan permukaan laut sebanyak beberapa meter. Fenomena ini akan menenggelamkan beberapa daratan di pesisir dunia, termasuk beberapa pulau di Indonesia.

Sementara Indonesia tengah berjuang mengembangkan potensi energi bersih. Sekaligus menetapkan target ambisius menghasilkan 23% energi terbarukan sebagai sumber energi pada 2025. Bahkan, Pidato Presiden Joko Widodo pada Conference of the Parties (COP 21) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), akhir November 2015 lalu mengatakan bahwa  Indonesia berkomitmen mengurangi emisi 29% di bawah business as usual pada 2030. Angka ini meningkat menjadi 41% dengan bantuan dana internasional.

Namun demikian, sampai 2019, menurut sumber ESDM yang dikutip dari website resminya,  kapasitas energi terbarukan baru mencapai  10.157 MW. Angka ini hanya sebesar 12,36% porsi energi  baru terbarukan (EBT) terhadap bauran energi nasional.

Angka itu masih jauh dari target yang dicanangkan  sebesar 23% kontribusi EBT sampai tahun 2025. Artinya masih perlu akselerasi  pembangunan EBT untuk mencapai target tersebut. Padahal waktu terus bergerak, kita hanya memerlukan waktu lima tahun untuk mencapai target 23% kontribusi ETB dalam bauran energi nasional.

Waktu yang tersisa selama lima tahun ke depan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para stakeholder. Boleh jadi rentang waktu yang singkat ini —  tidak lagi berpikir normal – seperti tidak ada masalah. Cara kerja kita speed-nya harus dipercepat (gas pol-pen) untuk menguber target yang hendak dicapai.

Dibutuhkan grand strategy energy yang konprehensif – melibatkan semua pihak – dengan frame program dan implementasi yang sama untuk mencapai target kontribusi EBT 23% dari bauran energi nasional pada 2025.

Oleh karena itu, pemikiran stakeholders energi harus mengarah  ke management demand side energy. Antara energi yang tersedia harus seimbang dengan penggunan energi. Kita harus bisa balance antara supply energy dan demand energy. Demand side management adalah setiap orang, setiap sektor bisa menggunakan energi secara efektif, efisien, sehingga setiap tetes minyak yang dikeluarkan itu ada manfaatnya.

Sementara sumber energi, terutama EBT sangat melimpah ruah. . Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW. Dari potensi tersebut, baru sekitar 10 GW yang telah dimanfaatkan secara komersial, dan hingga tahun 2028, akan ada penambahan sekitar 29 GW oleh PLN berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

Menurut catatan Institute for Essential Services Reform (IESR), target kapasitas energi terbarukan per daerah pada 2025 yang dicanangkan dalam RUED jauh lebih tinggi dan bervariasi sumbernya dibanding rencana pembangunan pembangkit yang disusun oleh PLN. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan energi terbarukan yang lebih besar dari rencana PLN. Adapun total rencana pembangunan pembangkit energi terbarukan dalam RUED 34 provinsi mencapai 47.658 MW.

Walapun sejak zaman Presiden Soeharto program konservasi energi sudah dilakukan, tapi kondisi harga minyak pada saat itu masih murah dan produksi minyak kita masih lebih besar dibandingkan konsumsi dalam negeri. Akibatnya program konservasi energi hanya sekedar slogan.

Sama halnya dengn program diversifikasi energi. Lagi-lagi program ini sudah dijalankan sejak zaman orde baru. Namun demikian, hasilnya sampai 2019 lalu, kontribusi EBT baru sekitar 12,36%.  Lalu, bila kita lihat lima tahun belakangan ini, di mana pada 2015 kontribusi EBT baru mencapai 8.496 MW. Angka ini meningkat menjadi 10.157 MW pada 2019 dan diperkirakan akan  meningkat lagi menjadi 10.843 MW pada 2020.

Bila kita melihat persentase pertumbuhan pembangkit EBT hanya meningkat sebesar 2.347 MW dalam kurun waktu lima tahun ( dari 2015 – 2020).  Mampukah pemerintah meningkatkan kontribusi 23% pada 2025?

Memang masalah klasik yang kerap dituding mengapa  begitu lambat pembangunan pembangkit listrik EBT adalah tingginya  investasi pembangunan biaya listrik EBT dibandingkan dengan pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil, seperti batubara. Itu sebabnya pembangkit berbasis batubara mendominasi bauran energi nasional yang mencapai sekitar 60,5%.

Artinya PLTU batubara  yang ada itu bukan harus berhenti, tapi ke depan tidak membangun lagi pembangkit  berbasis fosil.  Kabarnya  wilayah Jawa sudah stop membangunan PLTU berbasis batubara. Kemudian kalau di Sumatera dan Kalimantan, memang adanya coal. Masalahnya , bagaimana membangun batubara yang clean? Dan itu bisa dilakukan dengan teknologi, seperti teknologi Ultra Supercritical (USC) yang dapat menekan  emisi CO2 jauh lebih rendah.

Artinya untuk daerah-daerah yang memiliki potensi barubara dapat membangun pembangkit PLTU batubara, tapi dengan syarat harus menggunakan teknologi USC. Penerapan teknologi ini boleh jadi harus menjadi persyaratan untuk membangun PLTU berbasis batubara.

Emisi yang disumbangkan dari PLTU batubara ini masih dalam batas yang aman. Tetapi, hal itu berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup yang lama pada tahun 2008. Sekarang SK tersebut telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P15 tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Berdasarkan lampiran Permen tersebut tentang baku mutu emisi PLTU batubara yang beroperasi sebelum peraturan ini dibuat adalah sebagai berikut: parameter untuk Sulfur Dioksida (SOx) sebesar 550 mg/mn3, Nitrogen Oksida (NOx) 550 mg/mn3, Partikel (PM) 100 mg/mn3 dan Merkuri (Hg) 0,03 mg/mn3.

Berdasarkan Permen  No.P15 tahun 2019, dimana parameter-nya semakin diperketat. Parameter untuk Sulfur Dioksida (SOx) sebesar 200 mg/mn3, Nitrogen Oksida (NOx) 200 mg/mn3, Partikel (PM) 50 mg/mg3, sedangkan Merkuri (Hg) 0,03 mg/mn3.

Sementara daerah-daerah lain yang bisa memasok Energi Baru Terbarukan (EBT), didorong untuk membangun pembangkit EBT. Tentu pemerintah harus memberi insentif, sehingga investor tertarik menanamkan investasinya di sektor EBT. Hal ini bertujuan   untuk mencapai komitmen 23%  kontribusi  EBT terhadap bauran energi nasional sampai tahun 2025.

Di samping itu, sudah waktunya pemerintah menerapkan carbon tax untuk semua kegiatan yang menggunakan energi berbasis, fosil. Bila kebijakan carbon tax ini diberlakukan, maka akan tercipta titik keseimbangan harga antara energi berbasis fosil dibandingkan EBT.

Instrumen tersebut bukan tidak mungkin dapat mendorong pengembangan EBT di Indonesia, sehingga target 23% kontribusi EBT terhadap bauran energi niscaya tercapat. Bumi pun terselamatkan []Foto ilustrasi ist

 

*Penulis Redaktur pelakubisnis.com