Harapan Memutus Kemiskinan Absolut

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Beberapa waktu lalu saya membaca  kiriman dari salah satu grup what’s app tentang berita yang ditayangkan tv nasional tentang seorang ayah terpaksa mencuri HP hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan belajar  daring (online) selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Berita ini membuat miris menyaksikannya! Betapa tidak, tuntutan untuk memenuhi wajib belajar  — di tengah pandemi – terpaksa harus dibayar dengan etika moral di luar mestinya.

Suatu kontradiktif yang harus dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi hajat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jenjang pendidikan. Kondisi kemiskinan memaksa   ia melakukan adaptasi  untuk memenuhi hajat tersebut. Sayangnya, pemenuhan hajat tersebut justru membuka visualisasi kemiskinan di negeri ini. Itulah gambaran betapa rentannya anak negeri  bila dituntut  mengalokasikan sedikit dana untuk meningkatkan kualitas SDM.

Walaupun kemiskinan sebelum pandemi bergerak mengecil, pemerintah mampu menekan  tingkat kemiskinan  menjadi satu digit. Namun Demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin dibandingkan September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).

Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Itu catatan kondisi kemiskinan di Indonesia pada Maret lalu. Bukan tidak mungkin angka tersebut  meningkat bagaikan deret ukur (berkali-kali lipat) karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), beberapa waktu lalu. Hal ini membuat anjlok  pertumbuhan ekonomi sampai titik nadir. Indonesia kini berada di ambang resesi ekonomi!

Walaupun saat ini Indonesia telah mengalami kenaikan status dari negara berpenghasilan menengah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country) per 1 Juli 2020. Kenaikan status tersebut berdasarkan penilaian Bank Dunia.

Bank Dunia resmi mengelompokkan Indonesia ke dalam negara berpendapatan menengah atas. Negara yang dapat masuk dalam kategori ini memiliki pendapatan nasional bruto atau gross national income di antara US$ 4.046 hingga US$ 12.535 per tahun.

Namun kabar gembira itu bukan merupakan “kado” bagi anak negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan penduduk kaya dan miskin di Indonesia atau rasio gini sebesar 0,381 pada Maret 2020. Jurang ketimpangan itu melebar dari 0,380 pada September 2019, meski lebih rendah dari 0,382 pada Maret 2019.

Coba simak data yang dikutip dari katadata.co.id yang sumber aslinya adalah Global Wealth Report 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse. Disebutkan bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan semua penduduk dewasa di tanah air. Kalau diperluas lagi, 10% orang terkaya menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk. Artinya, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin masih jadi masalah besar.

Dan masalah kemiskinan bagaikan “lingkaran setan” yang tak berujung. Biasanya orang miskin tingkat pendidikannya rendah, gizi  yang dikonsumsinya pun rendah. Akibatnya, produktivitasnya pun rendah. Kalau pun mereka bertahan hidup dan membuahkan keturunan, maka kualitas gizi yang dikonsumsinya rendah, bukan tidak mungkin kekurangan gizi. Dalam kondisi demikian, mereka pun tak mampu mensekolahkan  anak-anaknya. Sirklus demikian juga melahirkan generasi yang miskin berikutnya, lihat buku: Facing Global Maritime Fulcrum Between Threats & Opportunities (Menyongsong Poros Maritim Dunia: Di Antara Ancaman & Peluang, oleh: Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos, Penerbit Petro Energy, Cetakan Pertama, Oktober 2017.

Itulah kemiskinan Absolut! Menjadi kewajiban pemerintah memutus mata rantai kemiskinan absolut itu. Hal mendasar yang harus dijalankan pemerintah adalah meningkatkan standar hidup anak negeri dengan meningkatkan anggaran kesehatan untuk memutus mata rantai kemiskinan absolut. Dan secara pararel melakukan wajib belajar minimal 12 tahun . Dua faktor tersebut kunci mendasar untuk memutus mata rantai kemiskinan absolut.

Baru kemudian memperkuat industrilisasi hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah. Selama ini ekspor kita masih didominasi bahan mentah dan barang setengah jadi.  Selama industrilisasi hilir belum tumbuh dan berkembang di Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), maka selama itu pula kesenjangan antara si kaya dengan si miskin akan semakin melebar.

Boleh jadi semakin lebar kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, maka semakin  termarginalkan rakyat untuk menggapai kesejahteraan. Padahal tujuan Indonesia merdeka adalah mensejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Tichenor dan kawan-kawan (1970) mengatakan, jika arus informasi dalam satu sistem sosial meningkat, maka orang-orang yang lebih berpendidikan, yang lebih tinggi status ekonominya, akan lebih dapat menyerap informasi daripada orang-orang yang kurang pendidikan dan berstatus rendah. Meningkatnya informasi dengan demikian memperluas jurang pengetahuan, bukan menghilangkan jurang itu, (Model-Model Komunikasi oleh Denis McQuail dan Sten Windahl).

Kembali pada kasus seorang ayah mencuri HP hanya semata-mata untuk anaknya dapat mengikuti belajar daring di masa pandemi saat ini. Saya pun mengelus dada  – dalam kondisi tingkat kemiskinan yang makin meningkat – dan tuntutan beradaptasi dengan belajar daring akan menambah beban orangtua yang berada di garis kemiskinan.

Dalam kondisi demikian – tanpa campur tangan pemerintah – maka upaya pemutusan kemiskinan absolut sulit tercapai. Itu sebabnya ketika suatu kebijakan diputuskan, sudah harus mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Bila faktor tersebut terabaikan, maka orang-orang  yang berada di garis kemiskinan, membuat jurang pengetahuan di antara si kaya dengan si miskin meningkat.

Padahal memutus mata rantai kemiskinan merupakan program universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan  program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012. Ada 17 tujuan SDGs, diantaranya adalah tidak ada kemiskinan dalam bentuk apa pun di dunia, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas dan sebagainya.

Diharapkan pencapaian target tersebut oleh PBB sampai tahun 2030. Pada saat itu – di dunia sudah tidak ada lagi kemiskinan, kelaparan, kualitas kesehatan yang rendah, kualitas pendidikan yang rendah dan sebagainya.

Pertanyaannya, mampukah bangsa ini melakukan pembangunan berkelanjutan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut sampai 2030? Inilah komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjaga keseimbangan 3P (Plannet, People dan Profit) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia ada di situ! Harus dari jauh hari meletakkan pondasi SDGs, sehingga anak negeri dapat hidup lebih berkualitas dari waktu ke waktu dalam menyongsong masa depannya lebih baik.

Tapi kini masih melebarnya jurang pengetahuan tersebut bukan tidak mungkin kita akan kehilangan kesempatan menangkap bonus demografi yang kini ada di depan mata kita. Bila fenomena demikian diteruskan, masihkah kita berharap menjadi negara empat besar ekonomi dunia pada 100 tahun Indonesia merdeka?***

 

Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com