Komitmen Penuhi Target 2030 dan  Lifting Migas 2021

Ist CEO Forum 2020 yang digelar SKK Migas September lalu, memperkuat komitmen pelaku usaha hulu migas memantapkan target produksi 1 juta barrel pada 2030. Namun demikian, target lifting Migas 2021 jangan melorot. Bagaimana menyiasatinya?

Minggu keempat September lalu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan kegiatan “1st CEO Forum 2020”. Kegiatan itu dalam mencari  formulasi usaha mencapai target produksi minyak dan gas bumi (migas) jangka panjang di tahun 2030 dan persiapan strategi produksi di tahun 2021,

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan forum ini dilaksanakan sebagai wadah diskusi bersama pimpinan tertinggi KKKS untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta berkolaborasi untuk menghasilkan ide sebagai usaha mencapai target produksi yang ditetapkan dalam long term plan produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) atau pun pencapaian target produksi tahun 2021.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto: Lifting Migas 2021 jangan meleset/foto:ist

Hadir dalam kegiatan sebanyak 98 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi dan eksplorasi secara virtual pada 23/9.  Pada akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk memberikan dukungannya terhadap pencapaian target jangka panjang dan target APBN 2021.

“Dari diskusi yang ada, KKKS antara lain meminta dukungan pada proses perizinan yang massif, juga percepatan komersialisasi agar pengembangan lapangan dapat segera dilakukan, dan transformasi yang dilakukan dengan cepat. Untuk itu saya mengucap terima kasih karena pada akhir diskusi, SKK Migas dan KKKS dapat menghasilkan komitmen bersama untuk melaksanakan program kerja tersebut,” ucap Dwi.

Pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan target lifting minyak sebesar 705 ribu BOPD dan gas sebesar 5.638 juta standar kaki kubik (MMSCFD). Dwi menambahkan SKK Migas dan KKKS sepakat mengusahakan produksi migas nasional tahun depan tidak mengalami penurunan sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan.

“Berdasarkan usulan KKKS dalam pre-WP&B (Work Program & Budget) 2021 kami mengidentifikasi perlunya langkah-langkah tambahan agar target lifting itu tercapai. Oleh karena itu SKK Migas tadi mempersilahkan KKKS segera mengajukan rencana tambahan dan akan kami proses lebih cepat. Harapannya mulai awal tahun 2021 semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan sehingga target dapat dicapai,” katanya.

SKK Migas, misalnya,  mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan skala prioritas, yang berhubungan langsung dengan produksi dan lifting migas, Hal ini dilakukan agar target produksi dan lifting migas 2021 terjaga. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga dilakukan untuk mendukung optimalisasi Work Program and Budget (WP&B) sehingga di tahun 2021 keseluruhan aktivitas dapat difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung produksi dan lifting.

“Komitmen bersama antara manajemen SKK Migas dan para pimpinan Kontraktor KKS harus segera direalisasikan dengan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, agar proses persiapan dapat diselesaikan di sisa tahun 2020,” kata Dwi Soetjipto di Jakarta, pada 5/10. Ia menambahkan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa tahun 2021 yang dilaksanakan di tahun ini akan memberikan dampak berganda bagi industri nasional.

“Percepatan proses pengadaan barang dan jasa akan menggairahkan dan memberi kepastian bagi industri nasional, industri di daerah operasi KKKS, serta UKM yang telah menjadi mitra Kontraktor KKS. Dampak positif lainnya adalah adanya penyerapan tenaga kerja, khususnya mengurangi dampak pengurangan tenaga kerja baik bagi KKKS maupun industri penunjang di masa pandemik ini”, ujar Dwi.

kegiatan pengeboran di sektor migas/foto:ist

Akhir September lalu, SKK Migas telah mengeluarkan surat edaran tentang percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Melalui surat edaran tersebut, KKKS diminta untuk segera menyampaikan daftar pengadaan (Procurement List) khususnya untuk persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun 2021 yang berhubungan langsung dengan produksi dan lifting migas.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas, Erwin Suryadi mengatakan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tepat akan mendukung kinerja hulu migas di tengah pendemi. “Strategi dan perencanaan pengadaan yang tepat dan eksekusi yang cepat sangat mendukung berjalannya industri migas yang sesuai dengan diharapkan”.

Menurut Erwin, terobosan-terobosan terus dilakukan melalui kolaborasi antara SKK Migas dan KKKS dengan mengembangkan kerangka model kerja dan roadmap pengembangan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari alignment dengan program Indonesia Oil and Gas 4.0 dalam mencapai target produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030. Upaya percepatan Pengadaan Barang dan Jasa ini mendapat respon positif dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). VP SCM Medco E&P Indonesia, Kenneth Gunawan menyatakan Medco E&P sebagai KKKS nasional yang aktif melakukan investasi sangat mendukung upaya percepatan dan fleksibilitas yang dilakukan SKK Migas, agar investasi di industri hulu migas dapat terus meningkat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial meminta SKK Migas bersama KKKS untuk bekerja lebih keras mengingat saat ini kondisi masih belum kembali normal. “SKK Migas dan KKKS perlu memiliki pandangan yang sama dan melakukan effort yang lebih besar untuk dapat menjalankan kegiatan operasional migas yang baik,” katanya.

Pemerintah akan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu migas yang akan terus diupayakan. “Dengan adanya insentif-insentif, kami berharap agar para KKKS dapat fokus kepada aktivitas operasional untuk mengisi gap guna mencapai target yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Ego.

KKKS juga menyambut baik pelaksanaan CEO Forum 2020 yang menjadi sarana untuk berdiskusi dan mencari terobosan untuk merealisasikan target 2021 sebagai pondasi bagi pencapaian target jangka panjang 2030.

Chief Executive Officer ExxonMobil Cepu Ltd., Melanie Cook berharap acara semacam dapat dilakukan secara berkala sehingga dapat dilihat perkembangan kemajuan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan.

Sementara Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Budiman mengatakan,  Pertamina memiliki tantangan decline yang tinggi karena mengelola mature asset. PHE telah mempersiapkan development well, workover, dan well service, termasuk lokasi, rig, dan kontrak-kontrak dengan lebih baik sehingga di awal tahun 2021 sudah bisa melakukan pekerjaan. “Kami berharap kerjasama yang penuh, sehingga perlaksanaanya menjadi lancar,” katanya.

Presiden Premier Oil, Garry Selbie menyampaikan usaha peningkatan produksi akan menguntungkan negara karena multiplier effect dari usaha-usaha peningkatan produksi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

SKK Migas menyebutkan outlook lifting minyak dan gas bumi (migas) diperkirakan mencapai 99,5% dari target APBN-P 2020 dengan rincian untuk lifting minyak sebesar 705 ribu barrel minyak per hari (BOPD) dan salur gas sebesar 5.506 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Outlook capaian lifting ini akan menghasilkan penerimaan negara sebesar US$ 6,74 miliar atau 115% dari target APBN-P 2020 yaitu US$ 5,86 miliar dengan asumsi ICP (Indonesian Crude Price) US$ 38 per barel. Namun penerimaan negara akan meningkat lebih tinggi jika realisasi ICP lebih tinggi dari asumsi tersebut”, kata Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih di Jakarta pada 30/9. Sebagai catatan, rata-rata ICP September 2020 adalah US$ 39,8 per barel.

Susana menambahkan, untuk lifting minyak di Agustus melampaui target dan di September ini EMCL (ExxonMobil Cepu Ltd.) berhasil mempercepat pemeliharaan fasilitas produksi Banyu Urip sehingga bisa mendapat tambahan produksi 450.000 barel minyak atau rerata tahunan sekitar 1.200 BOPD. Sedangkan untuk gas, kami berharap para buyer dapat melakukan penyerapan secara maksimal, sehingga terdapat tambahan lifting senilai 70 MMSCFD dan capaian bisa lebih bagus.

Kegiatan pemboran juga akan naik pada Kuartal IV 2020 sesuai dengan Heads of Agreement Transisi Wilayah Kerja (WK) Rokan yang telah disepakati sebelumnya. “Investasi pemboran akan dilaksanakan November 2020 sebagai upaya menahan laju produksi WK Rokan setelah selama 2 tahun tidak dilakukan pemboran,” terang Susana.[] Yuniman Taqwa