Pemkab Sintang Gelar Festival Kabupaten Lesatari 2020

Pemkab Sintang menginisiasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pembangunan berkelanjutan. Bagaimana kabupaten ini mampu mewujudkannya?

Minggu pertama November 2020, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menjadi tuan rumah Festival Kabupaten Lestari (FKL) 2020. Untuk pertama kalinya, gelaran tahunan ini bertandang ke Pulau Kalimantan. Acara ini juga memiliki konsep istimewa yang diadaptasi sehubungan pandemi COVID-19. Pada Festival Kabupaten Lestari 2020 ini,  panitia menggabungkan konsep acara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Gunung Kelam: objek wisata yang menarik dikunjung di Kab Sintang/foto:Ist

Festival Kabupaten Lestari (FKL) merupakan perayaan bersama dan ajang promosi bagi kabupaten anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), serta mitra pembangunan, atas perkembangan implementasi visi kabupaten lestari. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, menyatakan penyelenggaraan FKL 2020 bertujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan pegiat lingkungan, untuk mencapai visi “Sintang Lestari”.

Kartiyus mengungkapkan, tema #BukaHatiEkonomiLestari dipilih untuk FKL 2020 dengan semangat menyerukan gotong royong komitmen dalam mewujudkan visi tersebut. “Saya optimistis kegiatan ekonomi dan budaya di daerah ini akan berkelanjutan, jika kita benar-benar memperhatikan pembangunan dengan keseimbangan sosial dan lingkungan sebagai kabupaten yang lestari,” kata Kartiyus.

Tahun ini, penyelenggaraan FKL berbeda dengan sebelumnya karena pandemi, namun kami bersama pemangku kepentingan lainnya berinovasi untuk tetap melaksanakan acara ini secara daring dan luring untuk menyebarkan semangat berkarya ke masyarakat Sintang,” ujar Kartiyus.

Tidak semata menjadi ajang silaturahmi dan sinkronisasi bersama, FKL 2020 juga kaya muatan nilai budaya, adat istiadat, dan ilmu pengetahuan yang melimpah, yang dibungkus dalam pertunjukan seni dan berbagai acara menarik seperti webinar dan Temu Inovasi Lestari yang dapat diikuti oleh masyarakat.

Dalam salah satu sesi utama pada 3 November 2020 misalnya, FKL menghadirkan kesempatan baik bagi pemerintah daerah maupun berbagai lembaga yang telah melakukan berbagai inovasi untuk berbagi cerita dan ilmu terkait inovasi yang telah dilakukan untuk menginspirasi pemerintah kabupaten serta masyarakat luas untuk dapat terus bergotong-royong mempercepat tercapainya pembangunan lestari.

Sekda Provinsi Kalimantan Barat A.L Leysandri, mengatakan, pembangunan berkelanjutan dengan mengusung konsep pertumbuhan hijau atau Green Growth hanya akan bermakna apabila pemanfaatan sumber daya berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat setempat dan lingkungan. Karena program pertumbuhan ekonomi hijau harus dijabarkan dan dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan yang langsung menyentuh ke masyarakat secara menyeluruh dan adil, karena pembangunan hijau hanya akan berarti jika mampu meningkatkan kemandirian daerah khususnya Desa.

“Saya berharap melalui forum ini akan semakin menguatkan komitmen kita untuk terus melakukan aksi nyata dan terobosan sehingga upaya-upaya dalam pembangunan berkelanjutan melalui bentuk program pembangunan ekonomi hijau yang rendah emisi dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harap Sekda Kalbar, sebagaimana dikutip dari borneo24.com.

Anang Noegroho Setyo Moeljono, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas mengatakan mendukung upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian. Menurutnya, diperlukan kerangka regulasi agar inisiatif positif tersebut dapat direplikasi. Selain itu perlu juga disiapkan kerangka kelembagaan dan juga finansial, sebagaimana dikutip dari , kalimantan.bisnis.com

“Perlu sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga kelestarian tersebut,” ujar Anang dalam diskusi virtual bertajuk Obrolan Lestari, pada 4/11.

Menurut  Nyoto Suwignyo, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, sudah saatnya perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Dalam Negeri akan berkolaborasi dengan Bappenas serta mitra lainnya untuk mendorong terwujudnya tujuan kegiatan festival tersebut.

Pemkab Sintang sejak 2018 menginisiasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Consevation Strategic Fund (CSF)/Yayasan Strategi Konservasi Indonesia guna merealisasikan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan (lestari).

Kerjasama ini menjadi dukungan tersendiri dalam komitmen pembangunan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) di Kabupaten Sintang. Inisiasi dan kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu forum dan wadah Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Berbagai forum diskusi, penajaman fomulasi kebijakan, perluasan partisipasi dan koordinasi kebijakan telah dilakukan dalam wadah LTKL sebagai upaya perwujudan Kabupaten Sintang yang lestari, sebagaimana dikutip dari kalbaronline.com.

Sebagai anggota dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Pemkab Sintang menginisiasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pembangunan berkelanjutan yang difasilitasi oleh tim CSF Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok yang ada di Kabupaten Sintang.

RAD tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2019 dan menjadi landasan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk melaksanakan rencana kerja dan rencana strategis. Bupati Sintang, Jarot Winarno mengeluarkan Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) periode kerja 2019-2021.

Visi ini merupakan visi yang disepakati bersama oleh perwakilan dari elemen-elemen masyarakat yang ikut serta dalam proses perencanaan skenario Sintang Lestari 2030. Visi Sintang Lestari berada dalam koridor untuk mencapai TPB/SDG (Tujuan Pembangunan Perkelanjutan/Sustainable Development Goals) sebagaimana diamanatkan di dalam Perpres No. 59 Tahun 2017.

Beberapa program kerja CSF Indonesia untuk dua tahun ke depan adalah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang bersinergi antara RPJMD dan RTRW, membantu proses penyusunan dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 dan Rencana Tata Ruang & Wilayah (RTRW) 2022-2030.

Berkat bantuan dari berbagai lembaga dan NGO, Pemkab Sintang kini memiliki profil yurisdiksi atas kerjasama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Center for International Forestry Research (CIFOR) dengan dukungan Earth Innovation Institute (EII) yang ditulis dan dikembangkan bersama dengan tim Kerangka Daya Saing Daerah Kabupaten Sintang.

Profil yurisdiksi ini hasil rangkuman potensi dan capaian keberhasilan pemerintah kabupaten yang menunjukkan macam inovasi dan inisiatif daerah, timeline, pemangku kepentingan yang terlibat. Ini merupakan profil yurisdiksi pertama yang ada, dan pertama adalah Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang, Kalimantan Barat Florentinus Anum/foto ist

Sementara Pejabat sementara (Pjs.) Bupati Sintang, Kalimantan Barat Florentinus Anum mengatakan terus berkomitmen untuk mewujudkan kabupaten dengan ekonomi lestari berbasis kearifan lokal untuk daerah yang lebih baik, sebagaimana dikutip dari kalbar.antaranews.com.

“Banyak rencana untuk memperkuat tujuan Kabupaten Sintang yang lestari. Rencana aksi sudah kami susun. untuk mengelola sumber daya alam namun ramah lingkungan didukung aturan dan perizinan yang selektif. Kami juga menyebutnya sebagai ekonomi hijau,” jelasnya.

Belum lama ini, Florentinus Anum menjadi satu di antara narasumber pada Diskusi Panel Global Landscape Forum 2020 melalui dalam jaringan. Diskusi panel diikuti oleh para penggiat lingkungan dari beberapa negara dan menggunakan dua bahasa, Inggris dan Indonesia.

Narasumber lainnya adalah Musrahmad, Pendiri Explore Siak Kabupaten Siak Provinsi Kepulauan Riau. Turut mendampingi Florentinus Anum dalam diskusi panel tersebut adalah Widian Sukri Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sintang.

Global Landscape Forum 2020 merupakan forum lanskap terbesar berbasis ilmu pengetahuan yang fokus pada isu pemanfaatan lahan berkelanjutan dengan jejaring mencapai lebih dari 4.900 organisasi dan menjangkau 770 juta orang yang tersebar di 185 negara.

Florentinus Anum memaparkan, untuk mewujudkan kabupaten dengan ekonomi lestari dengan berbagai kebijakan, Pemkab Sintang memulainya dengan perencanaan yang baik dan  dibuatnya aturan dan kebijkan yang mendukung.

“Perencanaan yang baik didukung peraturan yang sifatnya mengikat, akan mampu mewujudkan  kabupaten lestari dengan ekonomi yang berkembang. Kabupaten Sintang juga sudah punya Peraturan Bupati Sintang tentang Kabupaten Lestari dan rencana aksi daerah untuk mewujudkannya. Kami dalam upaya mewujudkan kabupaten lestari ini sudah melibatkan banyak pihak seperti masyarakat, akademisi dan NGO. Sehingga keputusan untuk mewujudkan kabupaten lestari ini merupakan keputusan bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Untuk mewujudkan ini perlu kerjasama banyak pihak” terang Florentinus Anum, sebagaimana dikutip dari sintangtimes.com.

“Pemkab Sintang sudah melakukan beberapa hal untuk mewujudkan kabupaten  lestari seperti mengakui hutan adat dan aturan membuka lahan pertanian berbasis kearifan lokal untuk menanam komoditas lokal. Kami menghargai kearifan lokal dalam sebuah peraturan. kami ingin sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan yang baik.

Ke depan kami memerlukan penelitian dari siapa saja yang peduli dengan lingkungan, kemudian kami memerlukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang masih kuat dengan kearifan lokalnya dalam memanfaatkan sumber daya alami. Kita juga memerlukan pembiayaan dalam upaya mewujudkan kabupaten lestari. Jadi kami welcome jika ada NGO yang akan membantu penelitian dan pemberdayaan masyarakat” tambah Florentinus Anum..[] Yuniman Taqwa/dari berbagai sumber