Menangkap Peluang Pembiayaan Proyek EBT

Akselersi pembangunan pembangkit listrik  EBT akan semakin “kencang di masa mendatang. Sejumlah lembaga pembiayaan global mulai menyetop pembiayaan proyek-proyek energi berbasis fosil. Kini mulai membiayain proyek-proyek EBT. Indonesia perlu memanfaatkan peluang itu..!

Tahun-tahun mendatang, akselerasi pembangunan energi baru terbarukan (EBT) tampaknya semakin kencang. Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional  2019-2028 menyiratkan tambahan pembangkit listrik yang akan dibangun hingga Tahun 2028  sekitar 56,39 GigaWatt, dengan penambahan pembangkit EBT sebesar 16,7 GigaWatt, terdiri dari penyediaan energi dari tenaga air (57%) dan energi panas bumi (27%) dan sisanya dipenuhi oleh varian pembangkit EBT lainnya.

Dalam perjalanan mencapai target Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan pada tahun 2025 sebesar 23% porsi bauran energi nasional berasal dari  EBT. Pada semester pertama tahun 2020, capaian porsi pembangkit listrik EBT di Indonesia mencapai 10.427 MegaWatt atau 14,69% dari total kapasitas terpasang pembangkit nasional sebesar 71 GigaWatt.

Target EBT 23% tahun 2025/foto: ist

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral Prahoro Yulijanto Nurtjahyo saat membuka Kelas Keuangan Berkelanjutan bertajuk “Transisi Energi dan Investasi Energi Terbarukan, pada 4/12, mengungkapkan  salah satu kendala yang dihadapi subsektor EBT adalah terhambatnya akses pendanaan untuk proyek EBT yang disebabkan oleh asumsi bahwa subsektor EBT masih berisiko tinggi dalam investasinya.

“Masih tingginya pembiayaan, terbatasnya ruang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam memberikan tenor yang panjang, penghindaran risiko, kerangka kebijakan yang belum efisien serta keterbatasan pemahaman para LJK, dan hambatan ini tersebar di seluruh fase proyek energi terbarukan,” ungkap Prahoro kepada para peserta kelas virtual kerja sama antara Badan Pengembangan SDM ESDM Kementerian ESDM, Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), PT Bank HSBC Indonesia, dan WWF Indonesia tersebut.

Prahoro berharap, untuk di tahap awal dalam mendukung pembiayaan subsektor EBT, LJK perlu mempunyai pemahaman yang lebih baik secara menyeluruh agar memungkinkan LJK berinovasi dalam mengembangan produk dan fasilitas keuangan dengan keterbatasan yang ada.

Lebih lanjut ditambahkan, , dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional ada beberapa prioritas yang telah ditetapkan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan. Kemudian secara bertahap akan berkurang.

Di samping itu, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) akan dikembangkan relatif konstan setelah tahun 2019. Selanjutnya, Pembangkit listrik energi terbarukan akan dikembangkan relatif konstan hingga Tahun 2024 dan kemudian akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025.

Sementara saat ini di seluruh dunia tengah menyuarakan beralih pada energi yang lebih bersih. Sejalan dengan itu, para lender atau pemberi pinjaman seperti Bank Investasi Eropa (EIB) memutuskan untuk menghentikan pendanaan pada proyek energi yang bersumber dari fosil.

Pendanaan untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) berpotensi meningkat seiring kebijakan sejumlah raksasa lembaga keuangan asal Jepang yang berhenti mendanai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Hanya memang, tidak sembarangan proyek EBT bisa leluasa mengakses pembiayaan global.

The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan tidak lagi menerima permintaan pendanaan untuk proyek PLTU batubara. Kebijakan ini mengikuti beberapa lembaga keuangan Jepang lainnya. Misalnya, Mizuho yang memangkas pendanaan untuk proyek PLTU batubara sampai 2030 dan menjadi nol pada 2050. Lalu, ada Japan’s Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) yang akan menghentikan pendanaan untuk proyek PLTU batubara dan tambang batubara baru mulai 1 Mei lalu, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id, 28/4 lalu.

Umumnya, lembaga keuangan internasional akan menilai kelayakan finansial dan risiko proyek EBT dalam melakukan project financing, ditambah dengan penilaian terhadap aspek environmentalSocialand governance (ESG). Ini adalah indikator untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari investasi atau proyek yang akan dibiayai pelaksananya.

Lantas, untuk dapat memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan global, setiap proyek EBT harus layak secara finansial dan memiliki risiko yang dapat dikelola dan dimitigasi pengembangnya. Pihak sponsor pendukung juga harus memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan proyek tersebut.

Apalagi potensi EBT di Indonesia melimpah,  membuat Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengembangkannya. Sebab, dana APBN tidak cukup apabila harus digunakan untuk membiayai kebutuhan pendanaan proyek-proyek EBT.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin, sebagaimana dikutip dari medcom.id, pada 21/10,  pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lebih mudah mendapatkan pendanaan dibanding energi fosil.

Namun demikian, kata dia, untuk mendapatkan pinjaman tersebut pemerintah harus membuat skema bisnis yang menarik bagi investor dari sisi harga dan memberikan kepastian hukum. Ia mengingatkan agar EBT tidak bernasib seperti migas. yang produksi migas nasional turun karena salah satunya dipicu oleh ketidakpastian hukum yang diambil pemerintah.

SMI: Ikut membiayai proyek EBT/foto: ist

Sementara Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Edwin Syahruzad mengakui pendanaan dari perusahaannya untuk sektor energi baru terbarukan (EBT) masih kecil. Namun, pembiayaan dari SMI kepada sektor ini hampir ke semua jenis proyek EBT. “Porsi kami memang kecil ke EBT, namun demikian tapi hampir mencakup EBT dari biomassa, mini hidro, panas bumi dan pembangkit tenaga angin di Sulawesi Selatan,” kata Edwin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR-RI , Jakarta, pada 21/9, sebagaimana dikutip dari merdeka.com.

SMI telah berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan melalui pembiayaan terhadap 11 proyek. Total proyek tersebut menghasilkan daya berkapasitas lebih dari 475 megawatt pada tahun 2019. Adapun total komitmen pembiayaan yang diberikan   lebih dari Rp2 triliun. Mobilisasi pembiayaan dilakukan dalam rangka berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.

Beberapa hal yang perlu jadi perhatian dalam pembiayaan antara lain, kekuatan atau kapasitas sponsor proyek. Kapabilitas dan rekam jejak EPC. Cash flow yang stabil dari proyek. Struktur pembiayaan yang tepat dan pihak-pihak yang kompeten. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama erat antar pemerintah dan BUMN atau swasta untuk memenuhi target 23 persen EBT pada tahun 2025. Termasuk dengan berbagai lembaga bilateral atau multilateral dalam percepatan pembangunan berkelanjutan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) menandatangani nota kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Berbasis Platform SDG Indonesia One. Adapun, nilai kerjasama tersebut diperkirakan sebesar US$4,29 miliar atau sekitar Rp64,35 triliun.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk platform “SDG Indonesia One” untuk memobilisasi sumber daya keuangan publik dan swasta melalui skema pembiayaan bersama proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan pencapaian SDG, termasuk proyek pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sektor ketenagalistrikan, sebagaimana dikutip dari bisnis.com, 6/5 lalu.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk membangun 1.403 MW atau 40 persen dari total penambahan pembangkit listrik EBT oleh PLN. Seperti diketahui, PLN telah berencana untuk menambahkan kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 16.765 GW selama 2019-2028.

SMI berkomitmen membiayai proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sebesar Rp 2 triliun. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan untuk pembangunan proyek EBT. Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan total komitmen pendanaan tersebut belum terlalu besar jika dibandingkan dengan besaran dari portofolionya yang mencapai sekitar Rp 67 triliun, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com, pada 21/9 lalu.

“Total komitmen pembiayaan (EBT) Rp 2 triliun, memang tidak besar dari total portofolio pembiayaan kami yang sekitar Rp 67 triliun,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI, pada 21/9.

Lebih lanjut dia mengatakan, meskipun porsi pembiayaan untuk EBT ini masih kecil, namun menurutnya ini sudah mencakup hampir semua jenis EBT, mulai dari proyek mini hydro, PLTA, pembangkit panas bumi (PLTP), dan tenaga angin yakni untuk proyek di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Fenomena itu merupakan peluang yang mesti di tangkap. Apalagi Indonesia pada 2025 berkomitmen mencapai target 23% kontribusi EBT terhadap pembangkit listrik nasional. Ayo tangkap peluang itu…![] Yuniman Taqwa/foto ilustrasi utama: ist