Jalan Panjang Hilirisasi

Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin

Boleh jadi Desember 2020  merupakan momentum bagi program hilirisasi mineral di Indonesia. Pasalnya? Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian/Lembaga terkait, resmi meneken kerja sama dengan konsorsium LG Korea Selatan, untuk proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi.

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek ini yakni Holding BUMN Pertambangan MIND ID (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina. Tak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan dalam proyek tersebut, menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia  mencapai US$ 9,8 miliar atau setara dengan Rp 142 triliun, kurs Rp 14.500/US$.

Memorandum of Understanding (MoU) sudah ditandatangani dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada 18 Desember 2020. Penandatangaan itu disaksikan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo. MoU berisi tentang kerja sama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda.

Bila proyek tersebut terealisasi, maka Indonesia akan segera memiliki pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pengembangan industri ini akan dilakukan perusahaan electric vehicle (EV) battery atau baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan LG Energy Solution Ltd yang bekerja sama dengan konsorsium BUMN.

Catatan itu menjadi kebanggaan bagi “anak negeri”. Betapa tidak, sejak  Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), telah menutup ekspor mineral mentah dan konsentrat sejak 11 Januari 2014. Namun pemerintah memberikan relaksasi selama tiga tahun lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

Memang bukan  perkara mudah mewujudkan hilirisasi di sektor mineral dan batubara, khususnya. Apalagi Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan tuntutan pengusaha untuk membatalkan larangan ekspor tambang mentah, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 7 Tahun 2012. Keinginan itu tidak selamanya berjalan mulus.  Pro-kontra terhadap implementasi peraturan tersebut gaungnya sampai mancanegara.

Menurut catatan, kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia memberikan pengaruh luas bagi dunia internasional. Masyarakat internasional kecenderungan menolak kebijakan tersebut. Jepang, misalnya, menjadi negara yang menggugat kebijakan pelarangan eksport mineral mentah ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebab, bukan tidak mungkin industri stainless steel Jepang menggantungkan 44% suplai nikel dari Indonesia.

Supaya hilirisasi mineral tetap dapat dijalankan negara tanpa merugikan perusahaan-perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK), maka dibuatlah PP 1/2017, Permen ESDM 5/2017, dan Permen ESDM 6/2017 setelah rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden pada 11 Januari 2017.

Berdasarkan peraturan baru ini, perusahaan-perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) tak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat (mineral yang sudah diolah tapi belum sampai pada tahap pemurnian), sebagaimana dikutip dari detik.com, 13/1/2017.

Namun demikian, bukan hanya negeri matahari terbit itu saja yang menolak  larangan impor bijih nikel Indonesia. Gugatan pun datang dari Uni Eropa (UE) terhadap larangan ekspor bijih nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah saat ini menanti advance questionnaire dari UE sebagai persiapan konsultasi yang dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 30 Januari 2020.

Sudah jelas bagi kita, betapa negara-negara di dunia banyak tergantung dengan sumber daya dari Indonesia. Bila sumbu supply chain sumber daya alam tersebut dipangkas, maka mereka akan kehilangan nilai tambah dari resources yang berasal dari sini. Itu sebabnya negara-negara itu mencoba melemahkan posisi Indonesia agar mata rantai pasokan sumber daya mineral, misalnya, jangan sampai terputus pasokannya dari Indonesia.

Akan tetap bila ekspor raw material sumber daya mineral Indonesia dibiarkan terus menerus, maka bukan Indonesia yang mendapat berkah dari dari sumber daya mineral tersebut.  Puluhan tahun resources kita dieksploitasi dan langsung diboyong ke negeri seberang.

Indonesia menurut laporan United States Geological Survey (USGS) merupakan negara penghasil  bijih nikel terbesar di dunia. Sekitar 800 ribu ton produksi bijih nikel dengan cadangan mencapai 21 juta ton pada tahun 2019. Sementara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), sebanyak 296 perusahaan memegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) nikel, 293 diantaranya sudah beroperasi.

Bila proyek konsorsium pembangunan smelter, terealisasi sebagai pusat industri sel baterai kendaraan listrik, maka Indonesia menjadi pemain dunia industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan. Sudah dapat dipastikan multiplier effect dari proyek ini akan menjadi salah satu lokomotif ekonomi Indonesia.

Ke depan penggunaan  kendaraan listrik di dunia akan terus meningkat. Diprediksi pada 2020-2030, negara-negara Asia akan mulai menerapkan kendaraan listrik, antara lain Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (8,75 juta unit kendaraan), Thailand (250 ribu unit kendaraan), Vietnam (100 ribu unit kendaraan), Malaysia (100 ribu unit kendaraan), serta India (55 ribu unit mobil listrik dan 1 juta unit motor listrik), sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia, 30 desember lalu.

Program hilirisasi mengantarkan Indonesia mewujudkan mimpi menjadi ekonomi maju pada tahun 2045. Fondasi  menuju ke sana sudah dimulai. Infrastruktur dibangun secara massif sebagai ekosistem hilirisasi industri.  Jalan tol lintas Jawa dan Sumatera, pelabuhan, kawasan industri  terintegrasi dibangun.

Pembangunan itu hanya merupakan hardware untuk meletakkan fondasi Indonesia sebagai negara industri. Pembangunan itu menjadi prasyarat  untuk membangun industrilisasi dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Bila prasyaratnya sudah terpenuhi, maka dibutuhkan software sebagai salah satu instrumen daya tarik investasi Software itu adalah kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.

Itu sebabnya pemerintah seakan “menguber setoran” dengan meluncurkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang. Undang-Undang ini diyakini menjadi magnet menarik investasi. Ekonomi biaya tinggi – karena virus korupsi – dari proses perizinan yang panjang membuat daya tarik investasi kita jauh tertinggal dibandingkan Vietnam, misalnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bergumam. Perusahaan China yang ingin ekspansi ke kawasan Asia Tenggara banyak yang memilih pindah ke Vietnam, Malaysia, Thailand dan Kamboja, ketimbang Indonesia. Ini mengisyaratkan ada yang salah dalam membangun iklim investasi di sini, sehingga “Ibu Pertiwi” kalah atraktif dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu, lihat Opini: Transformasi Pemegang Otoritas, Oleh: Yuniman Taqwa Nurdin, pelakubisnis.com, Desember 2019.

Kita berharap daya tarik investasi republik ini bisa meningkat dari waktu ke waktu.  Perangkat hardware (infrastruktur) dan software (kepastian hukum) sudah on the track dijalankan. Tinggal kita menjaga situasi itu tetap kondusif. Sebab, banyak pihak yang terus “menggoyang” negeri ini agar tetap tumbuh subur korupsi. Sebab, bila virus korupsi tak bisa dibasmi, maka membuka “pintu masuk” pihak luar mengeruk harta di bumi pertiwi!*** foto ilustrasi: pixabay/trenasia.com

 

Penulis pimpinan redaksi pelakubisnis.com