Membangun UMKM Mandiri Lewat Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Oleh: Khairul Rizal

Ketua Kerjasama Kelembagaan dan Hubungan International IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia)

Setiap tahun kita melihat besaran belanja Pemerintah,BUMN/D,BLU/D,KKS MIGAS instansi yang pengadaan barang/jasa (PBJ) nya dilakukan berdasarkan peraturan /ada pengaruh pemerintahnya , jika digabung nilainya dapat melebihi Rp. 3000 Triliun/tahun. Pertanyaannya berapa % dari pengeluaran sebesar itu yang lewat / dinikmati oleh pelaku UMKM kita ?

Tantangan lain adalah mengenal atau memahami siapa sebenarnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ? Pertanyaan ini terlontar karena masih ada para pihak dan pengambil keputusan didunia pengadaan Barang/Jasa melihat UMKM hanya berdasarkan yuridis formal antara lain pada batasan kekayaan di bawah Rp 500.000.000,- memiliki SIUP kategori kecil dan omzet tidak lebih dari 2,5 M pertahun. Kriteria UMKM umumnya lebih dilihat pada kelengkapan dokumen administrasi bukan pada kompetensi dan kesiapan UMKM tersebut memproduksi bahan baku/bahan olahan.

Dalam perspektif makro sebenarnya seluruh petani, peternak, nelayan sebagai produsen bahan makanan dalam rantai pangan (food supply chain) dan seluruh kegiatan masyarakat menambang bahan galian C seperti pasir, fosfat, asbes,kaolin, marmer sebagai bahan dasar konstruksi dalam rantai pasok konstruksi (construction supply chain) umumnya adalah UMKM.

Namun demikian,  penilaian UMKM pada praktek PBJ saat ini masih melihat dari kelengkapan dokumen administrasi, bukan melihat kompetensi dan posisi mereka sebagai produsen (principle) suatu produk. UMKM terkesan menjadi pembenaran untuk memenangkan pengadaan langsung dengan nilai paket tertentu (di pemerintahan paket dibawah 200 juta). Penyedia yang memiliki syarat-syarat atau dokumen administrasi yang lengkap terkesan dijadikan dasar pembenaran untuk memenangkan paket-paket pengadaan langsung yang jumlahnya mungkin ratusan ribu berbagai jenis paket pengadaan di negeri ini.Terkesan Penyedia yang memiliki dokumen Perusahaan kecil atau UMKM dapat memenangkan berbagai jenis paket pengadaan langsung yang dikenal sehingga muncul istilah perusahaan PALUGADA (Apa Lu Mau Gua Ada untuk solusi Pengadaan langsung tersebut).

Disinyalir pemilihan penyedia UMKM/Perusahaan kecil berdasarkan kualifikasi memiliki tempat usaha, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan memiliki peralatan – dikesampingkan. Verifikasi penyedia dengan melakukan kunjungan fisik, memastikan penyedia memiliki SDM, Kantor dan peralatan produksi menjadi suatu kegiatan yang langka dalam praktek pengadaan barang/jasa kita.Tidak jarang kita melihat penyedia-penyedia pengadaan langsung tersebut nama perusahaannya bisa berganti-ganti tetapi pelakunya orang yang sama.  Tak jarang  UMKM dijadikan modus memecah-mecah paket PJB. Pemecahan paket ini jelas bertentangan dengan konsep tujuan mendapatkan best value for money yang dalam implementasinya adalah dengan    Pertama, mengabungkan paket (konsolidasi). Kedua, memanjangkan kontrak (Strategic relation) dan ketiga bayar cepat (memakai e-payment).

  1. UMKM sebagai Pelaku Utama dalam Rantai Pasok Pangan (Food Supply Chain)

Penyediaan Bahan makanan di rumah sakit, hotel, restaurant baik milik Pemerintah/BUMN/BUMD/ BLU/BLUD merupakan peluang sangat besar jika dikelola dengan baik dan benar.Pada saat ini sebagai contoh Rumah sakit melakukan pengadaan bahan makanan melakui PT/CV kecil yang secara administrasi lengkap tetapi mereka umumnya mendapatkan bahan makanan tersebut sudah dari pasar/tangan kesekian bukan langsung dari kelompok tani/produsen bahan makanan tersebut (petani,peternak & perikanan/nelayan).

Rantai Pasok Bahan Makanan (Food Supply Chain)

Dari gambar ini terlihat yang menjadi produsen umumnya adalah UMKM dan pengolahan juga biasanya adalah  UMKM dan Industri. Pembeli dari produk UMKM ini adalah Pemerintah (B2G),Perusahaan (B2B) dan masyarakant umum(B2C).

  1. UMKM Pelaku Utama dalam Rantai Pasok Konstruksi (Construction Supply Chain)

Unsur terbesar dari suatu pekerjaan konstruksi yang hasilnya berupa bagunan jalan,pondasi dan gedung adalah adanya Alat kerja,Pemasok material dan SDM (tenaga kerja). Jika diurut dan diamati material dasar konstruksi seperti pasir,batu,marmer,bata dll adalah barang-barang yang menjadi usaha utama para penambang /bahan galian golongan C dan umumnya itu dilakukan oleh UMKM kita.

Rantai Pasok Konstruksi (Construction Supply Chain)

Dari gambar di samping yang menjadi produsen bahan material untuk konstruksi (bahan bangunan gedung,jembatan dan pondasi ) pada umumnya adalah UMKM  karena itu menjadi mata pencarian utama mereka. Pembeli dari produk UMKM ini adalah Pemerintah (B2G),Perusahaan (B2B) dan masyarakant umum (B2C).

UMKM Pelaku /Produsen utama untuk barang-barang seni/kerajinan khas daerah

Indonesia dengan sebaran geografis, keberagaman budaya dan berbagai keunggulan lainnya diberikan keberagaman luar biasa baik dari sisi potensi alam,SDA dan banyaknya handicraft/ produk –produk lokal yang menjadi produk yang diminati oleh banyak orang/pembeli.

Potensi dan keberagaman Produk UMKM untuk industry kreatif Indonesia

Produk/ barang seni/kerajinan seperti batik, souvenir,cendra mata dan lain-lain. Kategori ini merupakan produk tambahan bukan utama produk UMKM Indonesia yang umumnya dijual langsung kepemakai (B2C)

Kenapa UMKM kita belum MAJU?

Jika dilihat dari sistem rantai pasok bahan makanan (food supply chain),  rantai pasok konstruksi (construction supply chain) dan keberagaman barang-barang produk kreatif Indonesia yang umumnya diproduksi oleh UMKM kenapa Penghasilan atau pendapat akumulatif UMKM kita sangat jauh dari nilai pengadaan sekitar 3000 Trilun diatas??atau dengan kata lain kenapa pendapatan rata-rata penduduk yang didominasi kegiatan hidupnya dengan UMKM tetapi sangat rendah bahkan nyaris sangat menyedihkan dimana pendapatan rata-rata perbulannya dibawah UMR?.

Hal ini terjadi karena didalam tatanan JUAL-BELI seharusnya terjadi kesepakatan harga dan lamanya waktu pengadaan dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa kita mengenalnya dengan kesepakatan harga dan lamanya waktu kontrak. UMKM kita saat ini jarang atau tidak pernah berkontrak langsung dengan end user/pengguna sebagai contoh untuk mensuplai bahan makanan ke Rumah sakit yang berkontrak dan menentukan harga adalah PT/CV penyedia yang umumnya berganti-berganti. PT/CV dengan golongan kecil (secara administrasi memenuhi kriteri UMKM) tersebut mengambil bahan makanan dari pasar atau sudah dari tangan ke-4 s/d 6 dalam rantai pasok pangan bukan langsung dari kelompok tani (rantai terpendek ke petani).

Keadaan Rantai pasok bahan makanan setelah Transformasi PBJ

Dengan merubah aturan dan mewajibkan penyedia harus memiliki kontak langsung ke kelompok tani, rantai pasok yang terjadi adalah sebagai berikut:

Hasil yang terjadi dengan memotong rantai pasok atau penyedia disarankan langsung koperasi karyawan rumah sakit yang mendapatkan pasokan langsung dari koperasi petani berkonrak dengan Rumah sakit (tanpa harus menggunakan PT/CV yang selama ini digunakan hanya untuk memenuhi syarat adminsitrasi pengadaan UMKM. Hasil yang diperoleh adalah adanya harga yang stabil yang disetujui oleh koperasi petani dan Runah sakit, harga yang penentuannya berdasarkan biaya produksi ditambah dengan biaya transport dan keuntungan wajar petani seperti LKPP

Keadaan Rantai pasok bahan makanan setelah Transformasi PBJ

melakukan kontrak dengan penyedia e-Katalog yang disarankan langsung ke principle/produsen atau minimal aggregator tangan pertama. Dengan model ini kualitas dan Service level dan harga akan lebih terjamin karena sumbernya jelas langsung dari tangan pertama yanitu koperasi yang menanungi dari kelompok-kelompok tani tersebut.

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MEMAJUKAN UMKM?

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar UMKM nasional bisa maju dan mandiri, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Untuk UMKM dalam rantai pasok makanan (food supply chain) problem utama petani bukan pada penyediaan pupuk,alat pertanian dll,tetapi lebih kepada adanya kepastian harga (diatas biaya produksi) oleh pengguna/pasar.
  2. Untuk UMKM dalam rantai pasok kosntruksi, mewajibakan siapapun pemenang tender pekerjaan konstruksi diwilayah tersebut harus membeli bahan material kosntruksinya di e-Katalog daerah yang direkomendasikan kepala daerah melalui peraturan bupati.
  3. Inisisatif yang dibangun dengan melakukan pengadaan berbasis digital seperti BELA PENGADAAN (Belanja Langsung LKPP), PaDi UMKM: Pasar Digital Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.
  4. Tugas atau kontribusi pemerintah yang paling BERHARGA adalah memastikan Pengguna ini berkontrak dengan penyedia UMKM dalam bentuk kontrak yang telah jelas jumlah dan harganya dalam suatu priode tertentu atau kontrak payung jika belum ada kepastian volume.
  5. Mengusahakan Pembayaran CEPAT langsung setelah Barang/jasa diterima atau telah terbinya BAST (Berita Acara Serah Terima) bias difasilitasi oelh BANK atau bantuan pendanaan buat pengguna.
  6. Karena salah satu permasalah utama adalah keberlangsungan suplai dan waktu yang cepat, disarankan Koperasi memiliki gudang di Rumahsakit/dekat rumahsakit (konsep TOKO GUDANG).
  7. Jika ada bantuan pemerintah untuk UMKM dapat digunakan untuk bantuan operasional sebelum panen atau barang dibayar oleh pengguna.

Adapun konsep TOKOGUDANG  menggunakan skema PROCURE TO PAY (B2B P2P) adalah  sebagai berikut:

Konsep e-market place dan Vendor managed inventory (TOKO GUDANG)
  1. TOKOGUDANG adalah O2O (online to offline) service atau gabungan antara e-market place dengan Vendor Managed Inventory dimana barang yang ada di market place ada digudang pembeli .
  2. Agar lebih efisen TOKOGUDANG disarankan dikelola oleh KOPERASI Karyawan Pengguna dengan didampingi profesional sehingga menjadi usaha profesional yang sustainable dan Mensejahterakam
  3. Untuk Source /sumber Koperasi Karyawan Pengguna berkontrak langsung dengan produsen/distributor utama bukan Penyedia perantara.
  4. Pengadaan akan menjadi suatu Kegiatan yang mensejahtrakan baik dari sisi Penjual (UMKM) dan PEMBELI (melalui KOPERASI KARYAWAN yang keuntungannya dapat dibagi atau didistribusikan secara RESMI dan HALAL kepada semua karyawan organisasi PENGGUNA dalam bentuk keuntungan KOPERASI

Berdasarkan mekanisme tersebut, harapan UMKM nasional menjadi maju jika Pemerintah memfasilitasi UMKM ke pasar B2G, B2B dengan BENAR (sudah termasuk e-payment). Sementara untuk Pasar B2C UMKM sudah dapat menggunakan semua e-marketplace yang ada, pemerintah hanya diperlukan menghimbanu par pelaku market place memfasilitasi ini.

Pemerintah dapat membantu fasilitas produksi dan peningkatan kompetensi SDM sebagai konsekuensi logis UMKM menjadi penyedia yang profesional baik nasional maupun internasional. Dengan disain dan usaha yang benar UMKM Indonesia dapat menjadi pemain profesioanal berskala nasional dan international. Harapan UMKM bisa naik kelas dan menjadi pendorong Indonesia tidak terjebak middle income trap. Semoga!/foto ilustrasi : ist

 

*Penulis Khairul Rizal MBA: konsultan Pengadaan  HP0821 1689 5960