Awas Ancaman Banjir Produk TPT Impor

Salah satu faktor yang turut memberi sumbangan anjloknya utilisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah banjirnya produk impor. Bahkan, ada industri TPT yang terpaksa tutup beroperasi karena kebangkrutan. Sejumlah asosiasi TPT menyampaikan pernyataan sikap kepada Kementerian Perindustrian

Sepuluh tahun terakhir ini industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dihantam serbuah produk TPT impor. Impor ilegal masih mengancam industri tekstil dalam negeri. Inflitrasi produk ilegal di pasar tekstil nasional bisa mencapai 30 persen, sebagian sepenuhnya merupakan produk selundupan, sebagian lagi “spanyol” atau separuh nyolong.

Salah satu kasus impor ilegal yang terungkap yang terjadi pada Agustus 2020. Kejaksaan Agung mengungkap ada 566 kontainer berisi bahan tekstil di Batam. Kasus ini kemudian menetapkan pejabat Bea Cukai Batam dan pemilik PT Fleming Indo Batam (PT FIB) dan PT Peter Garmindo Prima (PT PGP) sebagai tersangka.

Awasi impor tekstil ilegal/foto: doc bea cukai semarang

Modus penyelundupan yang dilakukan dalam kasus ini adalah mengubah harga dalam invoice dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi safeguard atau beban bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS). Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp1,6 triliun, sebagaimana dikutip dari  lokadata.id, pada 15 Januari lalu.

Akibat fenomena demikian, industri TPT mengalami penurunan utilisasi. Salah satu pemicunya adalah membanjirnya produk impor. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswata memperkirakan penetrasi produk selundupan tekstil ke pasar dalam negeri sekitar 30 persen  produk impor.

Tak pelak lagi, beberapa perusahaan TPT mengalami kebangkrutan, sehingga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Itulah kondisi industri TPT belakangan ini.

Redma menuturkan, industri TPT dalam negeri belum mampu melawan Cina sebagai salah satu produsen tekstil terbesar dunia. Sebabnya, Pemerintah Cina memberikan tax rebate atau potongan pajak sekitar 15 persen kepada para eksportir.“Dan eksportirnya sendiri juga melakukan dumping. Kira-kira lebih dari 50 negara telah  memberlakukan trade remedies terhadap Cina,” katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, tiga hal yang menjadi penyebab dari tutupnya pabrik tekstil di dalam negeri. Pertama,  terkait upah tenaga kerja industri tekstil dinilai cukup mahal sehingga memberikan beban operasional bagi perusahaan.

Kedua,  banjirnya impor produk tekstil ke dalam negeri. Banyaknya tekstil impor ke Indonesia menekan para produsen nasional, terlebih harganya sangat murah dibandingkan produk dalam negeri.

Menurutnya, saat ini di pasaran banyak produk yang berlabelkan pembuatan dari negara-negara lain. Meski tak menyebutkan data, Bahlil bilang fenomena ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.

Ketiga, karena memang HPP (Harga Pokok Penjualan) kita. Bahan baku disini kan memang mahal, karena mesin-mesin sudah agak tua sehingga memang harus ada peremajaan,” ungkap dia, sebagaimana dikutip dari  okezone.co pada 11 Desember 2019 lalu.

Hal ini membuat sejumlah pengusaha industri tekstil di Jawa Barat berencana untuk melakukan relokasi pabrik ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang ongkos pekerjaannya dinilai lebih rendah. Menurut Bahlil, persoalan upah ini akan dikordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menemukan solusi. “Pertama memang karena tenaga kerja, upah itu kan sudah mulai naik,” ungkapnya.

Atas permasalah-permasalahan tersebut, sejumlah asosiasi yang menaungi industri TPT yaitu Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) menceritakan sejumlah permasalahan yang terus menggerogoti daya saing industri TPT kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Kita sudah bertemu Bapak Menteri Perindustrian dan menyampaikan 9 penyataan sikap pengusaha TPT,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta dalam konferensi pers di Jakarta, pada 14/1 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, para pengusaha TPT meminta pemerintah mengevaluasi setiap perjanjian dagang yang dilakukan dengan negara lain. Lantaran, sejumlah perjanjian dinilai telah merugikan bagi industri tekstil di Tanah Air. “Kami bukan anti perjanjian dagang, tapi harus dihitung cermat,” terangnya.

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Gita Wirawasta, sampaikan 9 penyataan sikap pengusaha TPT

Selain APSyFI, permintaan ini juga disuarakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI).

Selain itu, para pengusaha juga meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum kepada ratusan perusahaan pemegang angka pengenal importir-produsen (API-P) bodong dan pelanggar API-U (angka pengenal importir-umum) yang telah membanjiri pasar dengan produk impor.”Para oknum tersebut telah merusak industri TPT nasional dengan sehingga menghambat investasi,” tegasnya.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk menekan impor produk tekstil melalui sejumlah kebijakan. Diantaranya memperkuat integrasi hulu dan hilir pada industri tekstil melalui penggunaan bahan baku dalam negeri, serta meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri diseluruh rantai nilai untuk mendukung target Kementerian Perindustrian untuk subtitusi impor 35%, sebagaimana dikutip dari industry.co.id, pada 15/1 lalu.

“Relaksasi agak aneh, pemerintah dari sisi kebijakan perdagangan justru yang diberikan relaksasi impor. Kalau relaksasi impor diberikan, produsennya mau kayak gimana? Dalam negeri masih fight untuk dapat pasar domestik, ketika ekspor sedang sulit tapi justru pemerintah memberi relaksasi impor. Kita ingin pemerintah memberi jaminan pasar domestik untuk produk dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, pada  2 Oktober tahun lalu.

Kekesalan Redma tidak lepas dari sejumlah kebijakan relaksasi impor bahan baku yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 85 tahun 2015 menjadi Permendag No. 64 tahun 2017 dan terakhir menjadi Permendag no. 77 tahun 2019. Untuk diketahui, kebijakan tersebut diambil pada masa mendag sebelumnya, sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com, pada 2/10 tahun lalu.

Ia menilai, dengan kebijakan itu produk impor berpotensi membanjiri Indonesia. Padahal, produsen dalam negeri dinilainya masih bisa memenuhi permintaan. “Oke kalau produk itu belum dibuat, pemerintah boleh kasih relaksasi impor, tapi saya lihat beberapa produk yang kita bisa produksi justru diberikan relaksasi impor. Ini jadi hal beban bagi kami bersaing di tengah pandemi dengan barang impor yang murah,” sebut Redma.

Redma mengakui dukungan terhadap industri dalam negeri dari pemerintah memang ada. Namun sayangnya tidak begitu terasa saat ini seperti turunnya harga gas, di lapangan kenyataannya tak seindah di atas kertas. “Ada charge minimal konsumsi. Dimana sekarang hampir semuanya di bawah minimal konsumsi karena belum full utilisasinya. Artinya harga gas 6 dolar per mmbtu tapi kena charge penalti, tetap saja kena 9 dolar. Beberapa perusahaan yang utilisasi di atas masih sedikit terasa manfaat. Yang lain saya kira nggak ada lagi yang (merasakan),” sebut Redma.

Berikut 9 pernyataan sikap asosiasi yang disampaikan kepada Menteri Perindustrian:

  1. Agar memperkuat integrasi hulu dan hilir pada industri tekstil melalui penggunaan bahan baku dalam negeri dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri diseluruh rantai nilai untuk mendukung target Kementerian Perindustrian untuk subtitusi impor 35%.
  2. Meminta kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk mendukung target dan visi Presiden untuk mengurangi importasi yang tidak diperlukan dan memprioritaskan penggunaan bahan baku dan barang yang sudah diproduksi dalam negeri.
  3. Agar segera diterbitkannya revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil untuk tidak memberikan izin API-U, tidak mengimpor produk tekstil melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Gudang Berikat.
  4. Memproses secara hukum ratusan perusahaan API-P bodong dan pelanggar API-U yang telah membanjiri pasar dengan produk impor yang telah merusak industri TPT nasional dengan sehingga menghambat investasi.
  5. Segera mengimplementasikan safeguard disektor garmen dengan besaran bea masuk yang cukup untuk membendung impor dan memulihkan kondisi industri yang terkena injury dari banjirnya impor.
  6. Mendorong pengenaan Trade Remedies lanjutan yang akan diajukan di 2021.
  7. Mengevaluasi perjanjian dagang yang sudah dilakukan bisa memberikan manfaat bagi sektor industri manufaktur khususnya sektor TPT. Pembentukan perjanjian perdagangan harus dilakukan secara cermat dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dengan indikator surplus neraca perdagangan yang lebih besar.
  8. Terkait impor unprosedural melalui impor borongan, under name, under invoice (harga dan volume), transhipment dan pelarian HS, dan meminta pembenahan dan perbaikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI. Serta mendukung proses hukum atas pelanggaran yang saat ini diusut oleh Kejaksaan Agung RI (Kasus Batam dan Jawa Timur), proses hukum yang berlangsung dapat diperluas penyidikannya terhadap perusahaan yang melakukan hal serupa karena modus ini sifatnya masif dan dilakukan oleh ratusan perusahaan importir tekstil dan logistik.
  9. Agar mengakomodir usulan dan masukan terkait rancangan Peraturan Pemerintah tentang Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan. [] Yuniman Taqwa