Target Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) untuk menembus ekspor mencapai US$ 5 milliar pada 2024 perlu mendapat dukungan. Target itu menjadi tantangan stakeholder untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi kayu dan rotan Indonesia.
Industri furnitur dan kerajinan Indonesia menjadi salah satu sektor potensial merebut pasar global. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendukung industri furnitur dalam negeri untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Bahkan, Kemenperin mendukung HIMKI menargetkan ekspor industri furnitur mencapai US$5 Miliar pada tahun 2024.
“Kami dari pemerintah bersama HIMKI ingin mewujudkan target ekspor US$ 5 miliar pada 2024,” kata Agus dalam Pembukaan Pameran Furnitur Indonesia 2022 di JIExpo Kemayoran, pada 18 Agustus lalu.
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika di Jakarta, 11 November lalu, mengatakan, para pelaku industri yang terhimpun dalam HIMKI menargetkan ekspor mencapai US$5 miliar. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah memberikan dukungan serius pada industri furnitur,” katanya.
Menurutnya, pada triwulan III tahun 2022, kontribusi sektor industri agro terhadap industri pengolahan non migas mencapai 50,5 persen termasuk di dalamnya industri furnitur dengan kontribusi sebesar 1,3 persen, serta industri kayu, barang dari kayu, dan rotan sebesar 2,4 persen.
Berdasarkan catatan pada 2020 ekspor industri furnitur tercatat sebesar US$1,9 miliar dan tahun 2021 meningkat 33 persen atau mencapai nilai US$2,5 miliar. Dalam periode Januari-September 2022, angka ekspor mampu mencapai US$1,9 miliar atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2021 dengan nilai US$1,8 miliar.
Meski demikian, industri furnitur tak luput dari beragam isu dan tantangan, di antaranya pandemi Covid-19 yang berimbas pada pengiriman ekspor furnitur. Selain itu, meningkatnya inflasi di negara tujuan ekspor yang mengakibatkan pembatalan dan penundaan order, terutama dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat merupakan negara utama tujuan ekspor produk funitur dengan kontribusi ekspor lebih dari 50%. Sedangkan ekspor tujuan negara-negara Eropa secara total berkontribusi sekurang-kurangnya 19% dari total ekspor produk furnitur.
Walau diperkirakan terdapat penurunan permintaan pada kuartal I 2022 karena inflasi di Amerika Serikat dan Eropa. Tapi memperkirakan permintaan dari kedua pasar utama ekspor furnitur Indonesia akan segera pulih. “Saya melihat data-data perekonomian di AS yang menurut saya sudah mulai rebound jadi Insya Allah itu akan berdampak positif bagi industri mebel,” kata Menperin Agus.
Di sisi lain, ia memastikan akan menindaklanjuti ekspor bahan baku furnitur ilegal yang membuat Indonesia kehilangan nilai tambah dari hilirisasi industri dan ekspor.“Ini juga relevan dengan pidato Presiden Jokowi yang terus menekan tentang pentingnya hilirisasi,” ucap Agus, sebagaimana dikutip dari tempo.co, pada 18 Agustus lalu.
Namun demikian, diperkirakan pada tahun 2022 ini, konsumsi industri furnitur global akan tumbuh 3,9 persen yang didukung kebijakan pemerintah Eropa untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi. Pendapatan industri furnitur global juga diperkirakan terus meningkat secara konsisten dari 1,3 triliun dolar AS pada 2020 menjadi 1,8 triliun dolar AS pada 2025. Hal ini dapat menangkap optimisme global pada industri ini. “Karena itu industri furnitur dalam negeri tidak boleh kalah menangkap peluang ini,” imbuh Agus.
“Pemerintah berupaya tidak tinggal diam menghadapi tantangan-tantangan bagi industri furnitur tersebut. Terobosan yang dilakukan Kemenperin adalah melalui upaya peningkatan market intellegence dan promosi produk ke pasar-pasar non-tradisional, misalnya India dan Timur Tengah,” ujar Dirjen Industri Agro Kemenperin.
Guna meningkatkan kinerja industri furnitur nasional, Kemenperin juga turut mendorong peningkatan penyerapan di pasar domestik, diantaranya melalui intensifikasi upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pada tahun 2022, Kemenperin menyiapkan program sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) gratis untuk 1.250 produk. Untuk tahun 2023 mendatang, Kemenperin memperjuangkan penambahan anggaran agar jumlah sertifikat TKDN gratis bertambah menjadi 10 ribu produk. “Langkah tesebut diharapkan menjadi momentum bagi industri furnitur untuk meningkatkan kinerja dan penyerapan produknya di dalam negeri,” jelas Putu.
Putu menyampaikan, dalam upaya meningkatkan kinerja industri furnitur, Kemenperin juga terus berbenah pada perbaikan rantai pasok, substitusi impor, serta program-program peningkatan kapasitas. “Semua upaya kami intensifkan sebagai wujud keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri dapat berdaulat, maju, dan berdaya saing,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan baku, Kemenperin juga akan memperjuangkan agar komoditas kayu dan rotan dapat segera masuk ke dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) yang memuat data terkait suplai atau produksi komoditas tertentu, kebutuhan baku industri, dan konsumsi dalam kurun waktu tertentu yang berlaku secara nasional. “Sistem ini memungkinkan pengawasan ketat dan komprehensif terhadap supply chain bahan baku industri, termasuk terkait dengan kebutuhan impor,” tutur Putu.
Di tempat terpisah, target ekspor industri mebel dan kerajinan di Indonesia sebesar US$ 5 miliar pada 2024 membutuhkan pasokan bahan baku terutama kayu dan rotan dalam jumlah banyak dan sesuai kualitas, termasuk jenis yang diinginkan pasar.
“Hal lain yang perlu diperhatikan terkait ekspor mebel kemudahan memperoleh bahan baku,” kata Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIKI) Abdul Sobur di sela Focus Group Discussion (FGD) di Solo seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya pada 1 Oktober lalu, sebagaimana dikutip dari beritasat.com, pada 1 Oktober 2022.
FGD ini melibatkan Perum Perhutani, PT Inhutani I, Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian (Indonesia Sawmill and Wood Working Association/ISWA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Menurut Abdul, kendala bahan baku mebel dan kerajinan bukan hal mudah di tengah situasi saat ini terjadi penurunan volume maupun kualitas kayu dari hutan produksi. “Ini berpengaruh terhadap perencanaan produksi mebel dan kerajinan berorientasi ekspor,” kata dia.
Tuntutan terhadap sertifikasi kelestarian pengelolaan hutan dari para pembeli luar negeri kian gencar. Sementara ketersediaan bahan baku bersertifikat hutan lestari sesuai tuntutan pembeli suplainya terbatas.
Menurut Sobur, saat ini kebutuhan bahan baku perkayuan sebesar 7 hingga 8 juta ton. Hal itu tidak semuanya bisa dipenuhi Perhutani dan Inhutani. “Sebagian dipenuhi bahan baku impor,” lanjutnya.
Untuk mencapai target ekspor US$ 5 miliar, HIMKI memprediksi kebutuhan material sebesar 12 juta ton. Dari jumlah itu, Perhutani hanya bisa memenuhi kebutuhannya sebesar 10%, sedangkan Inhutani hanya bisa memenuhi 5% dari kebutuhan. Diperkirakan akan ada bahan baku impor yang porsinya mencapai 20%.
Tidak hanya persoalan kuantitas, Sobur juga mengkhawatirkan penurunan kualitas bahan baku yang dihasilkan Perhutani. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani, Endung Trihartaka, masih dari sumber beritasatu.com, menyebutkan pihaknya memiliki banyak kayu jati dengan grade A1 dibandingkan sebelumnya.
Namun ia menyebutkan Perhutani sedang mengembangkan jenis baru yang dikembangkan dari pucuk. Pohon jenis baru ini diharapkan bisa dipanen lebih singkat dari sebelumnya yang harus mencapai 80-an tahun sebelum ditebang. “Kami bekerja sama dengan Univesitas Gajah Mada dalam riset dan pengembangannya,” katanya.
Sementara dalam dukungan penguatan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) furnitur terampil dan siap pakai, Kemenperin mengoptimalkan fasilitas Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Polifurneka) di Kendal, Jawa Tengah. Silabus pengajaran di politeknik terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Dalam acara Simposium Nasional HIMKI di Jakarta, pada 10 November lalu, Putu menyatakan pihaknya membuka ruang kerja sama dengan HIMKI untuk penyusunan kurikulum agar lulusan Polifurneka benar-benar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Di sisi teknologi, Kemenperin juga telah menyiapkan program restrukturisasi mesin/peralatan untuk dapat dimanfaatkan pelaku industri mulai tahun 2022 ini.
Abdul Sobur menyampaikan, dengan adanya dukungan optimal dari pemerintah, para pelaku industri optimis industri furnitur nasional mampu memiliki kinerja yang baik untuk ke depannya, dan mampu menangkap berbagai peluang pasar.[] Siti Ruslina/Yuniman Taqwa/Ilustrasi: Indotren.com