Kabinet Baru, Kebijakan Mana yang Dibatalkan?

Jakarta, 22 Oktober 2024, pelakubisnis.com – Berdasarkan survei terbaru dari Inventure, sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi mendapat sorotan tajam dari masyarakat, khususnya dari kalangan kelas menengah yang merasa paling terdampak oleh situasi ekonomi saat ini.

Dalam survei yang melibatkan 450 responden pada September 2024, masyarakat menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah yang sebaiknya dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan.

Penurunan daya beli dan ketidakpastian ekonomi global membuat beberapa kebijakan dianggap tidak berpihak pada rakyat. Tiga kebijakan utama yang diinginkan masyarakat untuk dibatalkan adalah kenaikan pajak PPN 12% (43%), Pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34%) dan penghapusan kelas BPJS (32%).

“Selain pembatalan, masyarakat juga mendorong revisi terhadap kebijakan yang dinilai dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Kebijakan yang paling banyak mendapat seruan untuk direvisi adalah kebijakan UKT di Perguruan Tinggi (66%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (64%)” ungkap Yuswohady, Managing Partner Inventure dalam Press Conference Indonesia Industry Outlook 2025 dengan tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul?

Indonesia Industry Outlook (IIO) 2025 adalah riset rutin yang dilakukan oleh Inventure. Riset ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan tren yang akan dihadapi oleh industri di tahun mendatang. Lebih jauh, riset ini berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai macam industri untuk menampung aspirasi mereka. Pada IIO 2025, kami mengambil tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? []sr