Pemerintah Kebut Pembangunan ICT ke Desa untuk Transformasi Digital
Jakarta, 22 Oktober 2020, pelakubisnis.com – Transformasi digital hanya dapat dilakukan bila Indonesia memiliki infrastruktur digital atau Information and Communication Technology (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di Jakarta dan Pulau Jawa mayoritas sudah tercover infrastruktur tersebut, namun di Indonesia masih ada lebih dari 12.000 desa yang belum memiliki koneksi ICT.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pada Webinar Peringatan HUT ke-56 Partai Golkar Rabu (21/10). Pada acara dengan tema “Peta Jalan Pemerintah menuju Transformasi Digital di Bidang Ekonomi”. Pemerintah mengejar rasio elektrifikasi hingga 100%, sehingga tidak boleh ada satu desa yang tidak ada listriknya.
Tidak hanya mengejar rasio elektrifikasi, kini pemerintah dihadapkan pada kebutuhan koneksi internet.
“Sekarang kita juga harus mengejar agar tidak ada satu desa yang tidak bisa terkonek dari sisi internet. Karena ini menjadi salah satu infrastruktur yang mendasar terutama pada saat kita menghadapi Covid,” ungkapnya.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam membangun infrastruktur ICT ini diantaranya pengintegrasian pusat data nasional, persiapan sumber daya manusia yang memahami transformasi digital, penyediaan infrastruktur keras seperti satelit, fiber optic dan based transceiver station.
Menkeu menganggarkan sejumlah pendanaan pada tahun 2021 dengan mengalokasikan RP413,8 triliun untuk infrastruktur saja di luar anggaran untuk pendidikan yang mencapai lebih dari Rp550 triliun dan anggaran di bidang kesehatan yang lebih lebih dari Rp149 triliun.
Pemerintah secara khusus menganggarkan mendekati Rp30 triliun khusus untuk transformasi digital untuk mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat, termasuk anggaran transfer ke daerah agar daerah-daerah hingga tingkat desa mampu untuk membayar internet, sehingga mereka bisa menggunakan koneksi yang tersedia juga di Puskesmas, sekolah, madrasah, dan pesantren.
Dalam kesempatan tersebut Menkeu juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya di forum internasional. Ini dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia tidak hanya di bidang perpajakan namun juga menjaga dan meningkatkan kepatuhan pada saat era digitalisasi dimana batas antar negara menjadi sangat tipis. []dj/hpy/nr/sp/foto: Kemenkeu/Biro-KLI
