Kemendag Perkuat Peran Bappebti Songsong Tantangan Perdagangan 2023

Jakarta, 19 Januari 2022, pelakubisnis.com – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berpesan agar  Badan Pengawas Perdagangan Komoditi   (Bappebti)   senantiasa menelurkan   strategi   kebijakan   yang   proaktif, responsif,   dan   antisipatif   terhadap   dinamika   perekonomian   dan   perdagangan   global   yang   penuh ketidakpastian.    Peran  Bappebti  harus  diperkuat dalam  menyongsong  tantangan  perdagangan 2023.

Demikian disampaikan Mendag  Hasan saat membuka Rapat Kerja Bappebti pada Kamis (19/1) di, Jakarta. Rapat kerja tersebut mengambil tema “Penguatan Peran Bappebti untuk Menyongsong Perdagangan 2023 yang Lebih Tangguh”.

“Kemendag  akan  semakin      proaktif,  responsif,  dan  antisipatif  terhadap  dinamika  perekonomian  dan perdagangan  global  yang  penuh  ketidakpastian  dengan  mengeluarkan  berbagai  strategi  kebijakan  yang tepat  sasaran.  Kuncinya  adalah  kolaborasi  serta  sinergi  antarkementerian  lembaga  dan  unit  yang  ada  di Kementerian Perdagangan,” kata  Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan mengungkapkan, salah satu tugas utama Bappebti pada 2023 adalah melaksanakan Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang  ditandatangani  Presiden  pada  Kamis,  12  Januari  2023  lalu.  Dengan  adanya  UU  tersebut, sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Bappebti terkait pengawasan di industri keuangan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pengalihan  ini  sebagai  upaya  pemerintah  dan  DPR  dalam  memfokuskan  dan  memperkuat  fungsi pengawasan  industri  keuangan  di  Indonesia  untuk  melindungi  konsumen  atau  nasabah  dari  pesatnya perkembangan.  Sekali  lagi,  saya  tekankan  bahwa  ini  merupakan  upaya  dari  Pemerintah  dan  DPR  yang berpandangan ke depan,” tegas  Zulkifli Hasan.

UU PPSK terdiri dari 27 bab dan 341 pasal mengamanahkan pergeseran dua kewenangan Bappebti ke OJK, yaitu  terkait  pengelolaan  aset  kripto  dan  perdagangan  derivatif.  Perpindahan  kewenangan  merupakan keputusan pemerintah dan DPR agar pengelolaan dan pengawasan terhadap aset  kripto dan perdagangan derivatif  dapat  terintegrasi  dengan  pengelolaan  keuangan.  Tujuannya,  untuk  meminimalkan  kemungkinan terjadinya  permasalahan  dalam  stabilisasi  sektor  keuangan  di  masa  depan.    Sebagai  tindak  lanjut  UU tersebut,  Bappebti  bersama  Kementerian  Keuangan  akan  menyusun  Peraturan  Pemerintah  terkait  masa transisi.

“Bappebti   harus   mengoptimalkan   peran   dan   bekerja   lebih   baik   lagi   dalam melakukan   pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta perbaikan ekosistem usaha. Selain itu, perlu juga untuk  disusun  langkah  strategis  dan  tepat  agar  mekanisme  pengalihan  kewenangan  nantinya  tidak menimbulkan dampak yang berarti bagi industri dan masyarakat,” jelas  Zulkifli Hasan.

Zulkifli  Hasan  mengapresiasi  insiatif  Bappebti  atas  pembentukan  harga  referensi  komoditas unggulan dan peningkatan kinerja sistem resi gudang (SRG). “Keduanya diharapkan akan menjadi bagian dari upaya  untuk  menstabilkan  harga  komoditas  serta  memberikan  manfaat  langsung  kepada  masyarakat, khususnya petani serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” imbuhnya.

Sementara  Plt  Kepala  Bappebti  Didid  Noordiatmoko  menyebut,  pada  2022  Bappebti  telah melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai lebih dari Rp22 ribu triliun. Transaksi tersebut  terdiri dari transaksi perdagangan  berjangka  komoditas  sebesar  Rp22.181,75  triliun  dan  perdagangan  aset  kripto  sebesar Rp296,66 triliun. Selain itu, Bappebti melakukan pengawasan terhadap perdagangan fisik emas digital senilai Rp1.976,88 miliar serta timah murni batangan senilai USD 2,36 miliar. Selanjutnya, Bappebti juga melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  SRG  dan  pasar  lelang  komoditas.  Sepanjang  2022  nilai  transaksi  SRG tercatat  sebesar  Rp  1,275  triliun  dengan  sekitar  20  jenis  komoditas  dan  165  gudang  yang  tersebar  di  144 kabupaten di 29 provinsi. Terkait pasar lelang, nilai transaksi yang tercatat adalah sebesar Rp52,5 miliar.

“Besarnya nilai transaksiperdagangan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara maupun pada penerimaan pajak,”ucap Didid.

Bappebti, lanjut Didid, juga turut aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task  Force  (FATF).  FATF  merupakan  suatu  keanggotaan  negara-negara  yang  aktif  melakukan  upaya-upaya pencegahan  pencucian  uang.  Saat  ini  Indonesia  merupakan  satu-satunya  negara  G20 yang  belum menjadi anggota FATF.

“Keanggotaan  dalam  FATF  ini  penting  untuk  meningkatkan  kredibilitas  Indonesia  di  mata  negara-negara yang akan berinvestasi maupun bertransaksi dengan Indonesia. Bappebti secara aktif mewakili Kementerian Perdagangan bersama PPATK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Bank Indonesia dan kementerian lainnya menjawab asesmen yang dilakukan oleh FATF,” terang Didid.

Didid memaparkan, Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditas (price reference) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada 2023. Ini disebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditas tertentu padahal  merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditas. Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang terbentuk juga tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan buyer di luar negeri.

“CPO  dan  karet  misalnya,  Indonesia  merupakan  penghasil  terbesar  dunia  namun  masih  mengambil  harga acuan  yang  dihasilkan  bursa  di  luar  negeri,  seperti  Malaysia  dan  Rotterdam.  Untuk  dapat  menjadi  harga acuan,  maka  komoditas  tersebut harus  masuk  ke  dalam  bursa.  Negara  akan  diuntungkan  dengan  harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajaknya,”papar Didid.

Didid  menambahkan,  tugas  Bappebti  berikutnya  adalah  mendorong  pertumbuhan  SRG.  SRG  merupakan salah  satu  alat  dalam  dunia  perdagangan  yang  menyediakan  skema  pembiayaan  murah  dengan  agunan komoditas. Namun demikian, skema pembiayaan ini hanya akan berjalan baik jika didukung dengan pemasok (offtaker) yang jelas serta adanya kemudahan dalam mekanisme dan prosedur transaksi. Pemilik barang akan memanfaatkan  mekanisme  SRG  ini  jika  diyakini  barangnya  nanti  sudah  akan  ada  yang  membeli  atau menampung.  Dengan  demikian,  mekanisme  SRG  ini  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan  bagi  petani  yang baru  panen  dan  berharap  harga  komoditasnya  tidak  turun.  Selain  itu,  dapat  digunakan  UMKM  yang  ingin melakukan ekspor sebelum barang atau komoditasnya jumlahnya sesuai denga kuota yang diharapkan.

“Kajian kami, petani yang memanfaatkan skema SRG mempunyai penghasilan 1,6 kali lebih baik dari pada yang tidak menggunakan SRG. Kendala utama yang kami temui terkait pelaksanaan SRG adalah rendahnya literasi masyarakat serta pemahaman pemerintah daerah yang tidak optimal atas mekanisme ini,”pungkas Didid.[]sp